- • PT Rans Animasi Indonesia tercatat memperoleh delapan paket pengadaan jasa influencer dari dua kementerian dengan total nilai Rp14,69 miliar sepanjang 2024–2026.
- • Indonesia Corruption Watch (ICW) menyoroti persoalan efisiensi anggaran, transparansi manfaat, spesifikasi pengadaan, kewajaran harga, hingga potensi konflik kepentingan.
- • ICW mendesak pemerintah membuka dokumen kontrak dan melakukan audit terhadap seluruh paket pengadaan yang melibatkan perusahaan tersebut.
INFORMASI.COM, Jakarta — Perusahaan yang terafiliasi dengan Raffi Ahmad menjadi sorotan setelah Indonesia Corruption Watch (ICW) mengungkap kontrak pengadaan jasa influencer senilai Rp14.696.955.002 atau sekitar Rp14,69 miliar dari dua kementerian.
Kontrak tersebut melibatkan PT Rans Animasi Indonesia dalam delapan paket pengadaan sepanjang 2024 hingga 2026. Dua instansi pemerintah yang tercatat melakukan pengadaan adalah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) serta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
Temuan yang disampaikan ICW pada Senin (9/11/2026) itu memunculkan sejumlah pertanyaan mengenai penggunaan anggaran negara untuk jasa influencer. Terlebih, pengadaan tersebut berlangsung ketika pemerintah tengah mendorong efisiensi belanja kementerian dan lembaga.
ICW menilai persoalan ini perlu ditelusuri, terutama terkait kebutuhan pengadaan, kewajaran harga, keterbukaan hasil pekerjaan, dan potensi konflik kepentingan karena Raffi Ahmad juga menjabat sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni.
Rincian Kontrak Rp14,69 Miliar dari Dua Kementerian
Berdasarkan data pengadaan pemerintah yang dirujuk ICW dari portal INAPROC milik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), terdapat lima paket pengadaan dari Kemendikbudristek pada 2024 dan tiga paket dari KKP pada 2025–2026.
Lima paket Kemendikbudristek berasal dari satuan kerja Museum dan Cagar Budaya. Pengadaan tersebut mencakup penayangan konten di sejumlah platform digital serta jasa kehadiran figur publik dalam kegiatan.
Berikut rincian lima paket pengadaan tersebut:
| Jenis pengadaan | Nilai kontrak |
| Penayangan video YouTube RANS Entertainment | Rp452.698.902 |
| Penayangan Instagram Reels @raffinagita1717 | Rp205.893.300 |
| Penayangan Instagram Story @raffinagita1717 | Rp575.655.000 |
| Jasa kehadiran dalam acara (event attendance) | Rp2.521.329.200 |
| Penayangan TikTok @raffinagita1717 | Rp144.423.600 |
| Total | Rp3.900.000.002 |
Sementara itu, tiga paket pengadaan dari KKP memiliki nilai sekitar Rp10,8 miliar. Seluruhnya berkaitan dengan jasa keterlibatan dan publikasi influencer untuk sejumlah program kementerian.
| Tahun dan satuan kerja | Jenis pengadaan | Nilai kontrak |
| 2025 – Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut | Influencer engagement | Rp3.596.955.000 |
| 2025 – Ditjen Perikanan Budidaya | Influencer engagement untuk pembangunan BINS | Rp3.600.000.000 |
| 2026 – Ditjen Perikanan Tangkap | Publikasi influencer Kampung Nelayan Merah Putih Cemaga Utara, Natuna | Rp3.600.000.000 |
| Total | Rp10.796.955.000 |
Jika digabungkan, nilai delapan paket pengadaan dari kedua kementerian tersebut mencapai Rp14.696.955.002.
Angka itu merupakan nilai kontrak pengadaan dengan PT Rans Animasi Indonesia. Nilainya tidak dapat langsung disamakan dengan pendapatan pribadi Raffi Ahmad karena kontrak dilakukan melalui perusahaan.
Apa Saja yang Disoroti ICW?
ICW mengidentifikasi sejumlah persoalan dalam pengadaan jasa influencer tersebut. Kritiknya tidak hanya berkaitan dengan besarnya anggaran, tetapi juga proses pengadaan dan pertanggungjawaban penggunaan uang negara.
1. Dinilai Tidak Sejalan dengan Kebijakan Efisiensi Anggaran
Persoalan pertama berkaitan dengan konsistensi pemerintah dalam menjalankan kebijakan penghematan anggaran.
Pada 22 Januari 2025, Presiden Prabowo Subianto menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025. Kebijakan tersebut menargetkan penghematan anggaran sebesar Rp306,69 triliun.
Instruksi itu meminta kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah membatasi sejumlah pengeluaran, termasuk kegiatan seremonial, kajian, studi banding, pencetakan, publikasi, serta seminar.
Namun, ICW menyoroti pengadaan jasa influencer oleh KKP yang mencapai Rp7,2 miliar pada 2025. Pengadaan serupa kembali dilakukan pada 2026 dengan nilai Rp3,6 miliar.
Dengan demikian, total nilai kontrak KKP dengan perusahaan tersebut mencapai sekitar Rp10,8 miliar selama dua tahun.
ICW mempertanyakan prioritas belanja tersebut ketika pemerintah sedang mendorong penghematan anggaran di berbagai sektor.
2. Manfaat Jasa Influencer Belum Terukur Secara Terbuka
ICW juga mempertanyakan urgensi kementerian menggunakan jasa influencer dari pihak eksternal.
Menurut organisasi tersebut, Kemendikbudristek dan KKP sebenarnya telah memiliki perangkat komunikasi publik, termasuk biro hubungan masyarakat, kanal media sosial resmi, serta sumber daya manusia yang dibiayai negara.
Kondisi itu memunculkan pertanyaan mengenai alasan kementerian masih membutuhkan jasa pihak ketiga untuk menyebarkan informasi melalui akun media sosial figur publik.
ICW secara khusus menyoroti paket event attendance dari Museum dan Cagar Budaya Kemendikbudristek yang mencapai Rp2,52 miliar.
Penggunaan anggaran sebesar itu untuk menghadirkan figur publik dalam kegiatan pemerintah dinilai perlu disertai penjelasan mengenai tujuan, hasil pekerjaan, dan manfaat yang dapat diukur.
Tanpa keterbukaan Kerangka Acuan Kerja (KAK), laporan pelaksanaan, bukti pekerjaan, serta indikator keberhasilan, masyarakat akan kesulitan menilai efektivitas pengeluaran tersebut.
3. Spesifikasi Pengadaan Dinilai Berpotensi Membatasi Persaingan
Persoalan berikutnya menyangkut mekanisme pengadaan barang dan jasa pemerintah.
ICW mencatat empat paket penayangan konten Kemendikbudristek dilakukan melalui mekanisme e-purchasing pada katalog elektronik. Namun, nama paket pengadaan secara langsung mencantumkan kanal YouTube RANS Entertainment serta akun Instagram dan TikTok @raffinagita1717.
Menurut ICW, spesifikasi yang merujuk pada akun dan kanal tertentu berpotensi mempersempit kesempatan penyedia jasa lain untuk menawarkan layanan sejenis.
Dengan kata lain, penggunaan katalog elektronik tidak otomatis menjamin persaingan yang terbuka apabila spesifikasi pengadaan sejak awal telah mengarah pada penyedia tertentu.
ICW meminta pemerintah menjelaskan dasar penentuan spesifikasi tersebut serta memastikan proses pengadaan berjalan sesuai prinsip persaingan yang sehat.
4. Kewajaran Harga Kontrak Dipertanyakan
ICW turut menyoroti metode penetapan harga dalam sejumlah paket pengadaan.
Tiga paket penayangan konten Kemendikbudristek menggunakan satuan detik sebagai dasar pembayaran. Sementara itu, tiga paket dari direktorat jenderal berbeda di lingkungan KKP masing-masing memiliki nilai kontrak sekitar Rp3,6 miliar.
Keseragaman nilai tersebut dinilai perlu ditelusuri, terutama berkaitan dengan penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), dasar penetapan harga, volume pekerjaan, dan hasil yang harus diserahkan penyedia.
ICW menilai pemerintah perlu membuka dokumen pengadaan agar masyarakat dapat mengetahui apakah nilai kontrak sesuai dengan layanan yang diberikan.
5. Potensi Konflik Kepentingan Raffi Ahmad
Sorotan lain berkaitan dengan posisi Raffi Ahmad sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni.
ICW menilai hubungan antara jabatan publik dan perusahaan yang terafiliasi dengan Raffi perlu mendapat perhatian untuk memastikan tidak terjadi konflik kepentingan.
Dalam penelusurannya, ICW merujuk dokumen korporasi yang dihimpun Project Multatuli. Dokumen tersebut mencatat PT Rans Entertainment Indonesia menguasai 99,1 persen saham PT Rans Animasi Indonesia.
Sementara itu, Raffi Ahmad disebut menguasai mayoritas saham perusahaan induk tersebut, memiliki secara langsung 0,9 persen saham PT Rans Animasi Indonesia, serta menjabat sebagai komisaris.
Kondisi tersebut membuat ICW meminta keterbukaan mengenai struktur kepemilikan perusahaan dan langkah pencegahan konflik kepentingan selama Raffi menjalankan tugas sebagai pejabat publik.
Namun, sorotan terhadap potensi konflik kepentingan tidak dengan sendirinya membuktikan adanya pelanggaran hukum. Hal tersebut perlu diperiksa berdasarkan dokumen, proses pengadaan, serta aturan yang berlaku.
ICW Desak Audit dan Pembukaan Dokumen Kontrak
Atas temuan tersebut, ICW menyampaikan sejumlah tuntutan kepada pemerintah dan pihak terkait.
Pertama, ICW meminta KKP dan kementerian penerus Kemendikbudristek membuka seluruh dokumen delapan paket pengadaan. Dokumen yang diminta meliputi KAK, HPS, kontrak, bukti pembayaran, dan laporan hasil pekerjaan.
Kedua, ICW mendesak Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta inspektorat jenderal kedua kementerian melakukan audit terhadap pengadaan tersebut.
Audit diharapkan memeriksa kewajaran harga, kesesuaian pekerjaan dengan kebutuhan instansi, serta proses pembayaran dan pelaksanaan kontrak.
Ketiga, ICW meminta pemerintah mengevaluasi penggunaan jasa influencer agar pengadaan benar-benar didasarkan pada kebutuhan dan target kinerja kementerian.
Keempat, ICW menyoroti perlunya penjelasan mengenai keseragaman nilai kontrak di lingkungan KKP dan dasar penyusunan harga setiap paket pengadaan.
Kelima, ICW meminta Raffi Ahmad membuka informasi mengenai kepemilikan dan kedudukannya dalam perusahaan penerima kontrak pemerintah serta menjelaskan langkah pencegahan konflik kepentingan.
Temuan tersebut kembali memunculkan pertanyaan mengenai transparansi belanja komunikasi publik pemerintah. Besarnya nilai kontrak perlu diikuti keterbukaan mengenai proses pengadaan, hasil pekerjaan, serta manfaat yang diterima masyarakat.