- • Mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo bersama dua perwira tinggi Polri menjadi tersangka kasus dugaan penyadapan ilegal dan akses tanpa hak.
- • Bareskrim menerapkan tiga pasal dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun, enam tahun, dan delapan tahun penjara.
- • Polisi telah memeriksa 10 saksi dan tiga saksi ahli serta menyita 11 ponsel, satu iPad, dan empat flashdisk.
INFORMASI.COM, Jakarta - Ancaman hukuman hingga 10 tahun penjara membayangi mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo setelah Bareskrim Polri menetapkannya sebagai tersangka kasus dugaan penyadapan ilegal. Penyidik tidak hanya mempersoalkan penyadapan komunikasi, tetapi juga dugaan akses ilegal dan penghilangan informasi elektronik.
Listyo tidak sendirian. Dua perwira tinggi Polri, yakni Irjen Ahrie Sonta dan Irjen Eko Hadi Santoso, turut ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara yang salah satu targetnya diduga Presiden Prabowo Subianto.
Kabareskrim Polri Komjen Asep Safrudin mengumumkan penetapan ketiganya dalam konferensi pers di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (3/11/2026).
"Berdasarkan hasil sidik sesuai scientific investigation, penyidik telah menetapkan tiga orang tersangka, LSP, ASN, dan EH," ujar Asep.
LSP diduga merupakan inisial eks Kapolri Listyo Sigit Prabowo. Adapun ASN diduga merupakan inisial untuk Irjen Pol. Ahrie Sonta, Kadivkum Polri, yang pernah menjadi Korspripim Kapolri saat dijabat LSP. Sementara EH diduga merupakan inisial untuk Irjen Pol. Eko Hadi Santoso, Widyaiswara Kepolisian Utama Tk. 1 Sespim Lemdiklat Polri, yang merupakan mantan Dir. Tipidnarkoba Bareskrim.
Bareskrim kemudian menerapkan tiga ketentuan pidana terhadap para tersangka. Pasal pertama adalah Pasal 258 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.
Ketentuan tersebut mengatur perbuatan melawan hukum berupa mendengarkan, merekam, membelokkan, mengubah, menghambat, atau mencatat transmisi informasi elektronik yang tidak bersifat publik.
Ancaman pidananya mencapai 10 tahun penjara. Ini menjadi ancaman hukuman maksimal tertinggi di antara tiga pasal yang disampaikan Bareskrim.
Pasal berikutnya adalah Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) KUHP mengenai tindakan mengakses komputer atau sistem elektronik milik orang lain secara sengaja dan tanpa hak.
Pelanggaran terhadap ketentuan ini memiliki ancaman pidana maksimal enam tahun penjara.
Sementara itu, Pasal 32 ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) juga diterapkan. Pasal tersebut mengatur tindakan tanpa hak atau melawan hukum berupa mengubah, merusak, menghilangkan, memindahkan, atau menyembunyikan informasi elektronik.
Ancaman pidananya maksimal delapan tahun penjara.
Polisi Sita Belasan Perangkat Elektronik
Untuk membangun pembuktian, penyidik telah memeriksa 10 saksi dan tiga saksi ahli. Bareskrim juga menyita sejumlah perangkat elektronik yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut.
Barang bukti yang disita terdiri atas 11 unit telepon seluler, satu unit iPad, dan empat buah flashdisk.
"Memeriksa saksi 10 orang dan tiga orang saksi ahli. Kemudian kita juga telah melakukan penyitaan terhadap barang bukti yaitu berupa handphone 11 unit, satu unit iPad, kemudian flashdisk empat buah," kata Asep.
Penyidikan turut mencakup dugaan penyadapan yang berlangsung sepanjang 2025 hingga 2026 serta penghapusan jejak elektronik pada Oktober 2026.
Dengan penerapan tiga pasal tersebut, Listyo dan dua tersangka lainnya menghadapi ancaman pidana maksimal yang berbeda sesuai dengan tindak pidana yang nantinya dapat dibuktikan di pengadilan.