- • Bareskrim Polri menahan tiga tersangka kasus dugaan penyadapan ilegal, penghapusan data elektronik, dan akses ilegal, termasuk mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
- • Penyidik menduga penyadapan berlangsung sepanjang 2025–2026 dengan memasukkan sejumlah nomor telepon ke sistem LIMS tanpa verifikasi atau dasar penegakan hukum.
- • Presiden Prabowo Subianto disebut sebagai salah satu target penyadapan. Polisi masih mendalami peran masing-masing tersangka dan telah menyita belasan perangkat elektronik.
INFORMASI.COM, Jakarta - Ruang tahanan Mabes Polri kini menjadi tempat penahanan tiga orang yang sebelumnya berada di lingkaran penting institusi kepolisian dan pemerintahan. Mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo bersama dua perwira tinggi Polri ditahan setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penyadapan ilegal.
Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri Komjen Asep Safrudin mengonfirmasi penahanan ketiganya dalam konferensi pers di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (3/11/2026).
"Terhadap tersangka kita tahan di Rutan Mabes Polri," kata Asep.
Selain Listyo Sigit, dua tersangka lainnya adalah Irjen Ahrie Sonta dan Irjen Eko Hadi Santoso. Ketiganya diduga terlibat dalam perkara penyadapan tanpa prosedur, penghapusan data elektronik, serta akses ilegal terhadap sistem elektronik.
Meski penahanan telah dilakukan, Bareskrim belum membeberkan secara terperinci tindakan masing-masing tersangka. Penyidik masih menelusuri bagaimana dugaan penyadapan berlangsung, siapa yang memberikan perintah, dan bagaimana sejumlah nomor telepon bisa masuk ke sistem pemantauan komunikasi Polri.
Asep meminta publik memahami bahwa penyidikan masih berada pada tahap awal.
"Ini adalah proses awal, nggak mungkin kami dalam kurun waktu 24 jam langsung menjelaskan atau membongkar itu semua," ungkapnya.
Nomor telepon diduga dimasukkan ke sistem penyadapan tanpa verifikasi
Salah satu temuan yang menjadi perhatian penyidik berkaitan dengan penggunaan Lawful Interception Management System (LIMS), yakni sistem yang digunakan dalam pengelolaan penyadapan komunikasi.
Bareskrim menduga sejumlah nomor telepon dimasukkan ke dalam sistem tersebut tanpa melalui proses verifikasi maupun dasar yang berkaitan dengan penegakan hukum.
Aktivitas itu diduga berlangsung sepanjang 2025 hingga 2026. Menurut Asep, para tersangka diduga memerintahkan penyadapan tanpa mengikuti prosedur yang telah ditetapkan dalam Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penyadapan.
"Pada periode 2025–2026 para tersangka diduga memerintahkan penyadapan tanpa prosedur seperti diatur dalam Tata Cara Penyadapan Polri Perkap Nomor 5 Tahun 2010," ujarnya.
Dugaan tersebut membuat penyidik tidak hanya memeriksa aktivitas pemantauan komunikasi, tetapi juga menelusuri mekanisme pemberian akses terhadap sistem penyadapan dan pihak-pihak yang memiliki kewenangan mengoperasikannya.
Presiden Prabowo hingga Jurnalis Diduga Jadi Sasaran Penyadapan
Dalam perkembangan sebelumnya, Kabareskrim mengungkap bahwa sasaran dugaan penyadapan tidak terbatas pada satu kelompok.
Presiden Prabowo Subianto disebut sebagai salah satu target. Selain kepala negara, nomor telepon pejabat negara, tokoh politik, jurnalis, tokoh organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan pengusaha juga diduga menjadi sasaran.
Asep secara khusus menyebut adanya dugaan penyadapan terhadap nomor telepon Presiden.
"Diduga telah melakukan penyadapan ilegal terhadap nomor Presiden Republik Indonesia," ujarnya.
Penyidik juga menduga aktivitas pemantauan tersebut tidak berkaitan dengan kepentingan penegakan hukum sebagaimana seharusnya menjadi dasar pelaksanaan penyadapan oleh aparat.
Persoalan lain yang ikut diselidiki adalah dugaan penghapusan jejak elektronik atau log pada Oktober 2026. Penghapusan tersebut diduga berkaitan dengan aktivitas penyadapan yang sebelumnya berlangsung.
Tiga Pasal Jerat Para Tersangka
Bareskrim menerapkan tiga ketentuan pidana terhadap Listyo Sigit, Ahrie Sonta, dan Eko Hadi Santoso.
Pertama, Pasal 258 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP mengenai tindakan melawan hukum terhadap transmisi informasi elektronik yang tidak bersifat publik. Ketentuan ini memiliki ancaman pidana maksimal 10 tahun penjara.
Kedua, Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) KUHP mengenai akses tanpa hak terhadap komputer atau sistem elektronik milik orang lain. Ancaman hukumannya maksimal enam tahun penjara.
Ketiga, Pasal 32 ayat (1) UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) mengenai tindakan mengubah, merusak, menghilangkan, memindahkan, atau menyembunyikan informasi elektronik tanpa hak. Ancaman pidananya maksimal delapan tahun penjara.
Dengan demikian, ancaman pidana maksimal terberat dari pasal-pasal yang disangkakan mencapai 10 tahun penjara.
Polisi Periksa 10 Saksi dan Sita Belasan Perangkat Elektronik
Dalam proses penyidikan, Bareskrim telah meminta keterangan dari 10 saksi dan tiga saksi ahli. Polisi juga mengamankan sejumlah barang elektronik yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut.
Barang bukti yang disita meliputi 11 unit telepon seluler, satu unit iPad, dan empat buah flashdisk.
Penyitaan perangkat tersebut menjadi bagian dari upaya penyidik menelusuri dugaan akses ilegal, aktivitas penyadapan, serta penghapusan informasi elektronik.
Sementara itu, Bareskrim belum mengungkap secara lengkap pembagian peran ketiga tersangka dalam perkara ini. Pemeriksaan terhadap barang bukti elektronik dan keterangan para saksi masih menjadi bagian dari proses penyidikan yang berlangsung.