- • Dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto menyeret nama sejumlah petinggi kepolisian.
- • Seorang petugas yang mengetahui dugaan penyadapan ilegal dan penghapusan data elektronik membuat laporan polisi pada 30 Oktober 2026.
- • Bareskrim menduga penyadapan terhadap sejumlah nomor telepon, termasuk milik Presiden, berlangsung sepanjang 2025–2026 tanpa prosedur penegakan hukum.
- • Pada Oktober 2026, para tersangka diduga memerintahkan penghapusan file hasil sadapan dan jejak log dalam sistem LIMS.
INFORMASI.COM, Jakarta - Dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto menyeret nama sejumlah petinggi kepolisian. Bahkan, Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo diduga masuk dalam daftar tersangka bersama dua jenderal lainnya dalam perkara yang kini ditangani Bareskrim Polri.
Penetapan tersebut diumumkan Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri Komjen Pol Asep Safrudin dalam konferensi pers di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (3/11/2026).
Dalam keterangannya, Asep menyebut penyidik telah menetapkan tiga orang sebagai tersangka. Mereka masing-masing berinisial LSP, ASN, dan EH.
"Penyidik menetapkan tiga tersangka inisial LSP, ASN, EH dan satu orang saksi inisial SU," kata Asep.
Ketiga tersangka tersebut diduga ialah Listyo Sigit Prabowo, Irjen Pol Ahrie Sonta, dan Irjen Pol Eko Hadi Santoso. Sementara itu, Irjen Slamet Uliandi yang merupakan perwira tinggi Bareskrim Polri dengan penugasan di luar struktur masih berstatus saksi.
Dibongkar Petugas Internal Polisi
Laporan polisi mengenai dugaan penyadapan ilegal di lingkungan Polri ternyata berawal dari seorang petugas internal yang mengetahui adanya aktivitas tersebut. Petugas itu melaporkan dugaan tindak pidana setelah mengetahui file hasil penyadapan dalam sistem Lawful Interception Management System (LIMS) diperintahkan untuk dihapus.
Kabareskrim Polri Komjen Asep Safrudin mengungkapkan, laporan polisi tersebut dibuat pada 30 Oktober 2026. Sebelum laporan masuk, penyidik menduga aktivitas penyadapan tanpa prosedur telah berlangsung selama dua tahun, yakni sejak 2025 hingga 2026.
Dalam rentang waktu itu, para tersangka diduga memerintahkan penyadapan terhadap sejumlah nomor telepon yang dimasukkan ke server LIMS tanpa melalui proses verifikasi. Penyadapan tersebut juga disebut tidak berkaitan dengan penyelidikan maupun penyidikan suatu perkara pidana.
“Pada periode tahun 2025 hingga 2026, para tersangka diduga memerintahkan penyadapan tanpa prosedur seperti diatur dalam tata cara penyadapan Polri di Perkap Nomor 5 Tahun 2010,” kata Asep dalam konferensi pers di Mabes Polri, Jakarta.
File Hasil Sadapan Diperintahkan untuk Dihapus
Perkara ini kemudian memasuki babak lain ketika penyidik menemukan dugaan penghapusan data elektronik. Sekitar Oktober 2026, para tersangka diduga memerintahkan penghapusan file hasil penyadapan yang tersimpan di komputer sistem LIMS.
Menurut Asep, penghapusan tersebut juga menyasar jejak log yang dapat merekam aktivitas dalam sistem. Tindakan itu diduga dilakukan untuk menghilangkan jejak penyadapan yang sebelumnya berlangsung tanpa prosedur.
Asep menjelaskan, dugaan penghapusan file itulah yang kemudian diketahui petugas internal hingga berujung pada laporan polisi tertanggal 30 Oktober 2026.
Bareskrim selanjutnya melakukan penyelidikan dan penyidikan. Dalam proses tersebut, penyidik memeriksa 10 saksi dan tiga saksi ahli. Polisi juga menyita 11 unit telepon genggam, satu unit iPad, serta empat flashdisk sebagai barang bukti.
Presiden hingga Pengusaha Diduga Jadi Sasaran Penyadapan
Hasil penyidikan sementara mengarah pada dugaan penyadapan terhadap sejumlah kelompok, mulai dari Presiden Republik Indonesia, pejabat negara, tokoh politik, insan media, tokoh organisasi masyarakat, aktivis lembaga swadaya masyarakat, hingga kalangan pengusaha.
Asep menyebut penyadapan dilakukan tanpa surat permohonan dari penyidik maupun lampiran laporan polisi. Dengan demikian, aktivitas tersebut diduga tidak memiliki dasar yang berkaitan dengan proses penegakan hukum.
Berdasarkan hasil penyelidikan menggunakan metode scientific crime investigation dan proses manajemen penanganan perkara, penyidik menetapkan tiga orang sebagai tersangka. Mereka masing-masing berinisial LSP, ASN, dan EH.
Sementara itu, seorang berinisial SU masih diperiksa sebagai saksi. Bareskrim belum mengungkap lebih jauh peran masing-masing orang dalam dugaan penyadapan dan penghapusan data elektronik tersebut.
Akuntabilitas Polri
Sebelum Kabareskrim memaparkan kronologi perkara, Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir menyatakan institusinya memberikan perhatian serius terhadap informasi dugaan akses ilegal yang berkembang di masyarakat.
Ia mengatakan Polri akan menjelaskan proses pemeriksaan personel sebagai bentuk akuntabilitas institusi. Menurutnya, pemeriksaan dilakukan dengan mengedepankan prinsip profesional, objektif, dan transparan.
“Polri sangat menaruh perhatian serius terhadap informasi yang didapatkan dan terus secara dinamis berkembang, mengenai adanya peristiwa dugaan illegal access,” ujar Johnny.
Ia juga mengaitkan penanganan perkara tersebut dengan program pembenahan internal Polri. Johnny menyebut kepercayaan masyarakat harus dimulai dari personel yang bersih dalam menjalankan tanggung jawabnya.
Dalam penjelasan mengenai aturan penyadapan, Asep menegaskan bahwa pemantauan dan penyadapan oleh kepolisian harus mengikuti ketentuan Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2010. Aturan tersebut mengharuskan penyadapan dilakukan untuk kepentingan proses hukum, mulai dari penyelidikan dan penyidikan hingga penuntutan serta pemeriksaan di persidangan.
Ketentuan itu juga memuat prinsip perlindungan hak asasi manusia, legalitas, kepastian hukum, perlindungan konsumen, dan kerahasiaan.