- • KPK mulai menelaah temuan ICW mengenai pengadaan jasa influencer senilai Rp14,69 miliar yang melibatkan PT Rans Animasi Indonesia.
- • Pengadaan tersebut mencakup delapan paket pekerjaan dari dua kementerian, yakni Kemendikbudristek dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), sepanjang 2024–2026.
- • KPK akan mengkaji kemungkinan unsur tindak pidana korupsi sekaligus memastikan apakah persoalan tersebut masuk dalam kewenangan lembaga antirasuah.
INFORMASI.COM, Jakarta — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai menelaah temuan Indonesia Corruption Watch (ICW) mengenai pengadaan jasa influencer senilai Rp14,69 miliar yang melibatkan PT Rans Animasi Indonesia. Pengadaan tersebut berasal dari dua kementerian selama periode 2024–2026 dan menjadi sorotan karena perusahaan itu terafiliasi dengan Raffi Ahmad, yang saat ini menjabat sebagai Utusan Khusus Presiden.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, pihaknya akan mempelajari temuan tersebut untuk memastikan ada atau tidaknya indikasi tindak pidana korupsi. KPK juga perlu memeriksa apakah persoalan pengadaan tersebut termasuk dalam lingkup kewenangan lembaga antirasuah.
"Nanti kami lihat apakah temuan itu ada unsur-unsur dugaan tindak pidana korupsinya atau tidak," kata Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa, 10 November 2026.
Pernyataan tersebut menjadi respons KPK setelah ICW membeberkan hasil penelusuran pengadaan jasa influencer yang melibatkan perusahaan RANS. Meski demikian, KPK belum menyatakan adanya tindak pidana maupun mengumumkan dimulainya penyelidikan terhadap perkara tersebut.
KPK Minta Kementerian Evaluasi Proses Pengadaan
Selain menelaah kemungkinan unsur pidana, KPK menyoroti pentingnya evaluasi internal terhadap proses pengadaan barang dan jasa di kementerian terkait.
Budi menyarankan instansi yang melakukan kerja sama untuk memeriksa seluruh tahapan pengadaan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi hasil pekerjaan.
Menurut KPK, pemeriksaan menyeluruh diperlukan untuk memastikan proses pengadaan berjalan sesuai ketentuan dan tidak menimbulkan persoalan dalam penggunaan anggaran negara.
"Langkah pertama yang penting dilakukan adalah institusi terkait melakukan evaluasi atas proses pengadaan barang dan jasa yang dilakukan tersebut. Bagaimana tahap perencanaannya, pelaksanaannya, dan juga tentunya evaluasinya," ujar Budi.
KPK juga akan mempertimbangkan aspek kewenangan sebelum menentukan langkah berikutnya. Artinya, penelaahan tidak hanya berfokus pada kemungkinan penyimpangan, tetapi juga pada lembaga yang memiliki kewenangan menangani persoalan tersebut.
ICW Temukan Delapan Paket Pengadaan Senilai Rp14,69 Miliar
Temuan yang menjadi perhatian KPK berasal dari penelusuran ICW terhadap data realisasi pengadaan barang dan jasa pemerintah pada portal Inaproc milik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).
Dalam penelusuran tersebut, ICW menemukan delapan paket pengadaan jasa influencer yang melibatkan PT Rans Animasi Indonesia.
Lima paket berasal dari lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) pada 2024. Sementara tiga paket lainnya berasal dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada periode 2025–2026.
Total nilai pengadaan dari delapan paket tersebut mencapai Rp14.696.955.002 atau sekitar Rp14,69 miliar.
Pekerjaan yang tercatat mencakup publikasi konten melalui sejumlah platform digital, termasuk Instagram, TikTok, dan YouTube RANS Entertainment. Pengadaan juga mencakup kehadiran Raffi Ahmad dalam sejumlah kegiatan kementerian.
ICW kemudian mempertanyakan proses pengadaan tersebut. Organisasi antikorupsi itu menduga pola pengadaan mengarah pada penggunaan satu penyedia jasa sehingga berpotensi membatasi persaingan dengan perusahaan lain.
Selain persaingan usaha, ICW menyoroti kemungkinan konflik kepentingan karena Raffi Ahmad memiliki keterkaitan dengan perusahaan penyedia jasa sekaligus menduduki jabatan sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni.
Dugaan tersebut masih perlu diuji melalui pemeriksaan dokumen pengadaan dan penjelasan dari instansi maupun perusahaan yang terlibat.
Raffi Ahmad Terseret Sorotan Konflik Kepentingan
Nama Raffi Ahmad menjadi perhatian dalam polemik ini karena memiliki hubungan dengan RANS sekaligus memegang jabatan di lingkungan pemerintahan.
Raffi diketahui menjabat sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni sejak Oktober 2024. Di sisi lain, ia juga merupakan figur utama yang memiliki keterkaitan dengan bisnis RANS.
Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai potensi benturan kepentingan dalam pengadaan jasa pemerintah yang melibatkan perusahaan terafiliasi dengannya.
KPK belum menyimpulkan adanya pelanggaran dalam hubungan tersebut. Lembaga antirasuah masih perlu melihat apakah terdapat unsur tindak pidana korupsi dan apakah persoalan tersebut berada dalam kewenangan penanganannya.
Karena itu, dugaan konflik kepentingan yang disoroti ICW tidak dapat langsung dianggap sebagai bukti terjadinya korupsi. Pemeriksaan perlu memperhatikan hubungan jabatan, proses pengambilan keputusan, mekanisme pengadaan, serta pihak-pihak yang terlibat.
RANS Klaim Seluruh Kerja Sama Mengikuti Prosedur
Menanggapi sorotan ICW, manajemen PT Rans Entertainmen Indonesia Tbk (RANS) telah menyampaikan klarifikasi melalui keterbukaan informasi pada 10 November 2026.
Corporate Secretary RANS, Chintami M. Sihombing, menyatakan seluruh kerja sama perusahaan maupun anak usahanya dengan instansi pemerintah dilakukan secara profesional dan mengikuti ketentuan pengadaan yang berlaku.
RANS menyebut proses kerja sama dilakukan melalui sistem pengadaan pemerintah, seperti Inaproc dan katalog elektronik. Perusahaan juga menyatakan telah memenuhi persyaratan administratif, teknis, dan komersial dari masing-masing instansi.
Mengenai nilai kontrak Rp14,69 miliar, RANS menjelaskan bahwa angka tersebut terdiri atas lima kampanye bersama Kementerian Kebudayaan senilai Rp3,9 miliar dan tiga kampanye bersama KKP senilai sekitar Rp10,79 miliar.
Perusahaan menegaskan nilai kerja sama tidak hanya mencakup biaya publikasi di media sosial. Anggaran tersebut, menurut RANS, juga meliputi produksi konten, perjalanan, logistik, kehadiran influencer dalam acara, program luar jaringan, serta berbagai kegiatan promosi lainnya.
RANS turut mengklaim empat kampanye tersebut menghasilkan lebih dari 150 keluaran pekerjaan atau output dan mencatat lebih dari 52,6 juta penayangan secara kumulatif di kanal digital.
Perusahaan menyatakan penentuan harga mengacu pada daftar tarif komersial yang digunakan untuk klien lainnya. Namun, klaim mengenai kewajaran harga dan kesesuaian hasil pekerjaan tetap menjadi bagian yang dapat diperiksa melalui dokumen kontrak serta evaluasi pengadaan.
KKP Juga Berikan Penjelasan
Kementerian Kelautan dan Perikanan turut memberikan tanggapan setelah kerja samanya dengan RANS menjadi sorotan.
KKP menjelaskan bahwa kerja sama publikasi dilakukan melalui perusahaan atau badan usaha penyedia jasa komunikasi dan publikasi sesuai ketentuan yang berlaku.
Kementerian menyebut kolaborasi dengan sejumlah kreator konten diperlukan untuk menjangkau kelompok masyarakat dengan karakteristik audiens dan kebiasaan mengonsumsi informasi yang berbeda.
Melalui pendekatan tersebut, KKP berharap informasi mengenai kebijakan dan program prioritas kementerian dapat disampaikan secara lebih luas.
KKP juga menyatakan berkomitmen menjalankan komunikasi publik secara transparan dan akuntabel serta mematuhi ketentuan yang berlaku.
KPK Belum Umumkan Penyelidikan atau Penetapan Tersangka
Penelaahan KPK terhadap temuan ICW menjadi tahap awal untuk menentukan apakah persoalan pengadaan jasa influencer tersebut memiliki unsur tindak pidana korupsi dan masuk dalam kewenangan lembaga antirasuah.
Hingga 11 November 2026, KPK belum mengumumkan peningkatan perkara ke tahap penyelidikan maupun menetapkan pihak tertentu sebagai tersangka.
Dengan demikian, polemik anggaran influencer Rp14,69 miliar masih berkaitan dengan temuan ICW, klarifikasi perusahaan, serta evaluasi proses pengadaan oleh kementerian terkait.
Perhatian publik kini tertuju pada hasil penelaahan KPK dan keterbukaan dokumen pengadaan. Hasil evaluasi tersebut nantinya dapat memberikan gambaran lebih jelas mengenai proses penunjukan penyedia jasa, dasar penetapan harga, pelaksanaan kontrak, hingga pertanggungjawaban penggunaan anggaran negara.