Mantan Presiden Korsel Yoon Suk Yeol Kembali Ditahan atas Tuduhan Kudeta Sipil

INFORMASI.COM, Jakarta - Mantan Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol kembali ditahan pada Kamis (10/7/2025) setelah pengadilan di Seoul menyetujui permintaan penahanan dari tim jaksa khusus.

Apa yang Terjadi?

• • Pengadilan Distrik Pusat Seoul mengeluarkan surat perintah penahanan terhadap Yoon dengan alasan risiko penghilangan barang bukti.
• • Yoon sebelumnya sempat ditahan selama 52 hari pada awal tahun ini, namun dibebaskan karena alasan teknis.
• • Ia kembali dikurung di Pusat Penahanan Seoul, sekitar 20 km selatan ibu kota.
• • Yoon menghadapi tuduhan serius terkait upaya pemberlakuan darurat militer (martial law) pada akhir tahun lalu, yang mengguncang demokrasi Korea Selatan dan berujung pada pemberhentian dari jabatan/pemakzulan.
• • Tuduhan utama yang dihadapi adalah insurresi (pemberontakan sipil) yang bisa berujung pada hukuman penjara seumur hidup atau bahkan hukuman mati.

Latar Belakang

• • Pada Desember 2024, Yoon secara sepihak memberlakukan darurat militer selama enam jam, tanpa persetujuan penuh kabinet.
• • Langkah tersebut memicu krisis politik dan kemarahan publik, yang kemudian berujung pada pemakzulannya oleh parlemen dan disahkan Mahkamah Konstitusi pada April 2025.
• • Yoon menjadi presiden Korea Selatan pertama yang ditahan saat masih menjabat.

Tuduhan terhadap Yoon Suk Yeol

• • Melanggar hak kabinet, dengan tidak mengikutsertakan beberapa anggota dalam rapat sebelum keputusan darurat militer.
• • Menghalangi keadilan dan menyalahgunakan kekuasaan.
• • Memprovokasi Korea Utara dengan memerintahkan penerbangan drone militer ke wilayah perbatasan, diduga untuk menciptakan dalih pemberlakuan martial law.

Dinamika Politik Korea Selatan saat Ini

• • Presiden baru Lee Jae-myung, yang terpilih pada Juni 2025 lewat pemilu kilat pasca-impeachment Yoon, membentuk tim jaksa khusus untuk mengusut tuntas skandal ini.
• • Tim jaksa kini diperkirakan akan mempercepat penyelidikan atas potensi pelanggaran lainnya.
• • Potensi pelanggaran termasuk apakah Yoon sengaja meningkatkan ketegangan militer dengan Korea Utara demi melanggengkan kekuasaan.

Penahanan ini memperkuat posisi tim jaksa khusus yang dibentuk oleh Presiden Lee Jae-myung, sekaligus menunjukkan komitmen pemerintah baru untuk menegakkan supremasi hukum dan memperkuat demokrasi di tengah bayang-bayang kekuasaan otoriter. (The Guardian/BBC)