Uni Eropa Dorong Penghapusan Hambatan Dagang dengan Negara Mediterania

INFORMASI.COM, Jakarta - Sejumlah negara anggota Uni Eropa tengah mendorong kesepakatan strategis baru dengan negara-negara Mediterania untuk menghapus hambatan dagang dan menyelaraskan aturan dengan pasar tunggal Eropa. Inisiatif ini merupakan bagian dari Pact for the Mediterranean yang rencananya akan diluncurkan pada pertengahan Oktober 2025 oleh Komisi Eropa.

Latar Belakang: Diversifikasi Perdagangan

• •
  Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen menekankan perlunya diversifikasi perdagangan menjauh dari ketergantungan terhadap Rusia dan China.
• •
  Rencana ini menyasar negara-negara Mediterania seperti Aljazair, Mesir, Israel, Yordania, Lebanon, Libya, Maroko, Palestina, Tunisia, dan Suriah.
• •
  Konsultasi juga melibatkan Turki serta negara Teluk yang memiliki kepentingan strategis di kawasan tersebut.

Fokus Utama: Penyelarasan Pasar

• •
  Banyak negara anggota Uni Eropa mendorong modernisasi perjanjian dagang yang ada serta penghapusan hambatan tarif.
• •
  Tujuan utamanya adalah menyelaraskan regulasi dengan aturan Pasar Tunggal UE di sektor digital, energi, lingkungan, dan standar ketenagakerjaan.
• •
  Langkah ini diharapkan mendorong integrasi ekonomi regional dan mengurangi ketidakpastian hubungan dagang dengan sekutu tradisional seperti Amerika Serikat.

Upaya Lanjutan dari Kesepakatan Lama

• •
  Uni Eropa sebelumnya pernah mencoba membentuk Euro-Mediterranean Free Trade Area (EMFTA) lewat Barcelona Declaration pada 1995, namun tidak pernah terwujud.
• •
  Saat ini, kerja sama dagang masih mengacu pada Pan-Euro-Mediterranean Preferential Rule of Origin (PEM Convention), yang menyatukan aturan asal barang untuk memperlancar perdagangan.
• •
  Negara anggota menilai perlu ada pembaruan agar sesuai dengan perjanjian dagang terbaru dan menjadikan perdagangan sebagai area dengan potensi terbesar untuk kolaborasi terkoordinasi.

Agenda yang Didorong

• •
  Penyederhanaan prosedur perdagangan, modernisasi bea cukai, dan pengurangan hambatan non-tarif.
• •
  Dukungan bagi UMKM dan bisnis hijau untuk memperluas akses pasar.
• •
  Pengembangan rantai nilai lintas batas di bidang agro-industri serta skema ekspor berlabel hijau.
• •
  Adopsi aturan perlindungan data bergaya GDPR, e-government, serta harmonisasi sistem digital dan kepabeanan.
• •
  Konvergensi standar energi bersih dan lingkungan menjadi prioritas bagi sebagian besar mitra Mediterania.

Dorongan Uni Eropa untuk menyusun Pact for the Mediterranean menunjukkan ambisi besar memperkuat integrasi ekonomi dengan mitra Mediterania. Jika berhasil, langkah ini bukan hanya membuka pasar baru, tetapi juga mempercepat harmonisasi regulasi di sektor digital, energi, dan lingkungan. (Euronews)