Swedia dan Belanda Desak Uni Eropa Hentikan Perdagangan dengan Israel

INFORMASI.COM, Jakarta - Dua negara anggota Uni Eropa, Swedia dan Belanda, pada Kamis (29/8/2025), mendesak agar blok Eropa menghentikan perdagangan dengan Israel. Desakan ini dipicu oleh memburuknya krisis kemanusiaan di Gaza dan rencana Israel memperluas permukiman baru di Tepi Barat yang dianggap melanggar hukum internasional.

Latar Belakang Tekanan Diplomatik

• •
  Surat bersama kedua negara ditujukan kepada Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa, Kaja Kallas.
• •
  Mereka menuduh Israel gagal melaksanakan kesepakatan Juli dengan Uni Eropa yang berfokus pada peningkatan bantuan kemanusiaan ke Gaza.
• •
  Kesepakatan tersebut sebelumnya berhasil mencegah UE menjatuhkan sanksi terhadap Tel Aviv, termasuk pembekuan kerja sama perdagangan dalam Perjanjian Asosiasi Uni Eropa-Israel.

Desakan Konkret kepada Uni Eropa

• •
  Swedia dan Belanda secara eksplisit meminta agar Uni Eropa menangguhkan bab perdagangan dalam perjanjian asosiasi dengan Israel.
• •
  Keduanya mendesak Komisi Eropa mengajukan proposal resmi untuk penangguhan kerja sama dagang.
• •
  Selain itu, mereka mendorong dijatuhkannya sanksi terhadap menteri-menteri Israel yang dianggap mendorong pembangunan pemukiman ilegal dan menolak solusi dua negara.

Isu Hukum Internasional

• •
  Kedua Menlu meminta Kaja Kallas menyampaikan analisis tertulis mengenai kepatuhan Uni Eropa terhadap pendapat hukum Mahkamah Internasional tahun 2024.
• •
  Mereka menilai, rencana pembangunan E1 di Tepi Barat merupakan pelanggaran nyata hukum internasional.
• •
  Rencana tersebut juga dinilai merusak keterhubungan wilayah yang menjadi dasar negara Palestina di masa depan.
• •
  Swedia dan Belanda juga menyebut Hamas bertanggung jawab besar atas krisis di Gaza.
• •
  Mereka meminta Hamas melepaskan kekuasaan, melucuti senjata, serta membebaskan sandera Israel.

Desakan Swedia dan Belanda menempatkan Brussel pada posisi sulit, di tengah tuntutan menjaga hubungan diplomatik dengan Israel sekaligus mempertahankan kredibilitasnya sebagai aktor yang mengedepankan hukum internasional dan hak asasi manusia. (ANTARA)