Pemotongan Dana dari AS Ancam Misi Perdamaian PBB di Afrika
INFORMASI.COM, Jakarta - Misi penjaga perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menghadapi tekanan finansial serius setelah Amerika Serikat memangkas miliaran dolar bantuan luar negeri, termasuk dana khusus untuk operasi perdamaian. Mengutip The Straits Times, Selasa (2/9/2025), pemotongan ini diprediksi akan melemahkan kemampuan PBB dalam melindungi warga sipil di zona konflik seperti Sudan Selatan dan Republik Demokratik Kongo.
Latar Belakang Pemotongan Dana
- •Presiden AS Donald Trump secara sepihak membatalkan US$4,9 miliar bantuan luar negeri yang sebelumnya telah disetujui Kongres.
- •Dari jumlah tersebut, sekitar US$800 juta dialokasikan untuk pendanaan misi penjaga perdamaian tahun 2024–2025.
- •Pemerintah AS juga mengusulkan penghapusan penuh dana perdamaian untuk tahun 2026, dengan alasan kegagalan operasi di Mali, Lebanon, dan Kongo.
Peran Krusial AS dalam Misi Perdamaian
- •Washington merupakan penyumbang terbesar, mencakup 27 persen dari total anggaran penjaga perdamaian PBB sebesar US$5,6 miliar.
- •Dana tersebut bersifat wajib (mandatory payment) sesuai perjanjian internasional.
- •Saat ini terdapat 11 misi penjaga perdamaian aktif di berbagai belahan dunia, sebagian besar berada dalam kondisi krisis keuangan.
“ Tanpa sumber daya yang memadai, kami akan berbuat lebih sedikit dengan sumber daya yang lebih sedikit, dengan implikasi yang berpotensi serius bagi perdamaian dan keamanan dalam konteks seperti Sudan Selatan dan Republik Demokratik Kongo. ”
— Juru Bicara Pasukan Perdamaian PBB.
Argumen Pemerintah AS
- •Pemerintah AS menuding adanya pemborosan dan penyalahgunaan dalam misi perdamaian PBB.
- •Laporan kepada Kongres menyinggung kasus eksploitasi seksual di Republik Demokratik Kongo dan Republik Afrika Tengah.
- •Disebutkan pula adanya skandal korupsi dalam kontrak bernilai miliaran dolar terkait operasi perdamaian.
- •Gedung Putih menyebut pemotongan dana sebagai langkah awal menuju reformasi besar-besaran di tubuh PBB.
Sementara itu, Sekjen PBB Antonio Guterres tengah mencari cara untuk meningkatkan efisiensi dan menekan biaya di tengah perayaan 80 tahun berdirinya organisasi. PBB mendesak seluruh negara anggota untuk membayar kontribusi secara penuh dan tepat waktu agar operasi vital ini tetap berjalan. (THe Straits Times).