AS Akui Sistem Visa Tak Dukung Investasi Korea Selatan, Serukan Reformasi

AS Akui Sistem Visa Tak Dukung Investasi Korea Selatan, Serukan Reformasi
Ilustrasi, razia dan penahanan pekerja asal Korea Selatan oleh personel Homeland Security Investigations. (Foto: US Immigration and Customs Enforcement)

INFORMASI.COM, Jakarta - Pemerintah Amerika Serikat mengakui bahwa sistem visa yang berlaku saat ini belum mampu mendukung masuknya investasi Korea Selatan secara optimal.

Mengutip Yonhap, Kamis (11/9/2025), hal itu disampaikan Wakil Penasihat Keamanan Nasional AS, Andrew Baker, dalam pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Korsel, Cho Hyun, di Washington, pada Rabu (10/9/2025). Pertemuan ini digelar menyusul penahanan ratusan pekerja Korsel di lokasi pembangunan pabrik baterai mobil listrik di Georgia, pekan lalu.

Latar Belakang Kasus

  • Sebanyak 330 orang, termasuk 14 warga negara asing, ditahan dalam razia imigrasi besar di Georgia.
  • Para pekerja tersebut dibebaskan pada Kamis pagi dan dipulangkan dengan penerbangan charter ke Seoul.
  • Pemerintah AS dan Korsel menegaskan bahwa keberangkatan itu dianggap sebagai kepergian sukarela, bukan deportasi, sehingga tidak akan merugikan mereka bila ingin masuk kembali ke AS.

Tanggapan AS

  • Andrew Baker menilai sistem visa AS tidak memadai untuk menopang investasi Korsel yang terus meningkat.
  • Ia menyebut insiden penahanan pekerja ini sebagai “kesempatan bermakna” untuk membahas solusi.
  • Washington mendorong adanya tindak lanjut berupa pembicaraan resmi di level kerja.

Sistem visa saat ini tidak cukup mendukung peningkatan investasi Korea Selatan di bawah pemerintahan Trump.

— Wakil Penasihat Keamanan Nasional AS, Andrew Baker.

Respons Korea Selatan

  • Menteri Luar Negeri Korsel, Cho Hyun, terbang langsung ke Washington untuk meredakan situasi.
  • Ia menekankan bahwa penahanan massal ini mengejutkan publik Korsel dan berpotensi menjadi krisis diplomatik.
  • Seoul berhasil melobi agar pekerja segera dibebaskan dan dipulangkan tanpa catatan deportasi.

Kedua pihak berhasil menyelesaikan isu ini dengan cepat, tetapi perlu ada reformasi visa untuk mencegah krisis serupa di masa depan.

— Menteri Luar Negeri Korea Selatan, Cho Hyun.

Dalam pertemuan, Cho menyerukan pembentukan working group khusus untuk membahas reformasi visa. Kedua negara akhirnya sepakat meningkatkan komunikasi dan mencari langkah sistematis agar investasi Korsel tidak lagi terhambat oleh aturan imigrasi. (Yonhap)

BAGIKAN
Anda harus login untuk memberikan komentar.