- • Perdana Menteri Greenland Jens-Frederik Nielsen menegaskan tidak ada kondisi yang memungkinkan pengambilalihan Greenland secara mendadak oleh AS.
- • Pemerintah Greenland menolak perbandingan dengan Venezuela dan menyebut spekulasi militer sebagai hal yang tidak pantas.
- • Sejumlah negara Eropa dan Uni Eropa menyatakan dukungan kepada Denmark dan Greenland di tengah pernyataan berulang Presiden AS Donald Trump.
INFORMASI.COM, Jakarta - Perdana Menteri Greenland Jens-Frederik Nielsen menegaskan bahwa negaranya tidak berada dalam situasi yang memungkinkan diambil alih secara mendadak. Nielsen juga menolak Greenland disamakan dengan Venezuela di tengah pernyataan terbaru Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
“ Negara kami tidak tepat dibandingkan dengan Venezuela. Kami adalah negara demokratis dan telah demikian selama bertahun-tahun. ”
— Jens-Frederik Nielsen, Perdana Menteri Greenland, dalam konferensi pers, Senin (5/1/2026) waktu setempat.
Menanggapi kekhawatiran publik setelah pernyataan terbaru dari Amerika Serikat, Nielsen menilai tidak ada alasan untuk panik dan meminta semua pihak menjaga rasionalitas.
“ Situasinya tidak seperti Amerika Serikat bisa mengambil alih Greenland. Itu bukan kondisinya. Karena itu, kita tidak perlu panik. Kita perlu memulihkan kerja sama baik yang selama ini terjalin. ”
— Nielsen menambahkan.
Nielsen mengakui bahwa situasi tersebut memunculkan kegelisahan di tengah masyarakat. Namun, ia menegaskan pemerintah Greenland memahami harapan publik terhadap otoritas setempat.
Ia juga secara tegas menolak spekulasi mengenai kemungkinan operasi militer AS, seraya menyebut pembahasan tersebut tidak pantas dilakukan. Nielsen pun kembali menegaskan bahwa tidak ada dasar untuk asumsi pengambilalihan negara secara sepihak.
“ Saya ingin menegaskan kembali bahwa kita tidak berada dalam situasi di mana ada kemungkinan pengambilalihan negara secara mendadak. ”
— Nielsen menegaskan.
Meski demikian, Nielsen menyatakan pemerintah Greenland tidak akan tinggal diam apabila diskursus terus berkembang tanpa menghormati posisi negaranya.
Mengkritik pola komunikasi yang berkembang, Nielsen menilai dialog seharusnya dilakukan secara langsung, bukan melalui media atau jalur tidak resmi. Ia juga menyerukan persatuan, baik di dalam negeri maupun dengan negara-negara sahabat, sebagai respons atas situasi tersebut.
“ Kita harus menunjukkan bahwa kita bersatu sebagai masyarakat. Kita juga harus menunjukkan persatuan dengan negara-negara yang menjadi sekutu kita. ”
— Nielsen mengatakan.
Pernyataan Nielsen muncul di tengah sikap Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang berulang kali menyatakan keinginannya untuk mengambil alih Greenland.
Sehari setelah operasi militer Amerika Serikat di Venezuela yang berujung pada penangkapan Presiden Nicolas Maduro, Trump kembali menyerukan pengambilalihan Greenland pada Minggu (4/1/2026).
Trump berdalih bahwa pengambilalihan Greenland dibutuhkan demi kepentingan nasional AS. Trump bahkan tidak menutup kemungkinan penggunaan kekuatan militer untuk pengambilalihan tersebut.
Menanggapi hal tersebut, Perdana Menteri Denmark Mette Frederiksen telah meminta Presiden Trump untuk “menghentikan ancaman,” sebagaimana disampaikan sebelumnya.
Selain itu, pada Senin (5/1), sejumlah negara Eropa serta Uni Eropa secara terbuka menyatakan dukungan kuat kepada Denmark dan Greenland.
Mereka menolak gagasan bahwa masa depan Greenland dapat ditentukan oleh kekuatan luar, serta menegaskan pentingnya penghormatan terhadap kedaulatan dan keutuhan wilayah.