- • Pemerintah China memberlakukan kontrol ekspor lebih ketat terhadap Jepang untuk barang penggunaan ganda.
- • Ekspor yang berpotensi meningkatkan kapasitas militer Jepang dilarang sepenuhnya.
- • Kebijakan ini muncul di tengah memburuknya hubungan bilateral akibat isu Taiwan.
INFORMASI.COM, Jakarta - Pemerintah China menyatakan telah mengurangi volume ekspor barang ke Jepang seiring pemberlakuan kontrol ekspor baru terhadap produk yang dikategorikan sebagai penggunaan ganda. Kebijakan tersebut diumumkan Kementerian Perdagangan China dan mulai berlaku pada 6 Januari 2026.
Dalam pengumuman resminya, Selasa (6/1/2026), Kementerian Perdagangan China menjelaskan bahwa barang penggunaan ganda mencakup produk, teknologi, dan perangkat lunak yang pada dasarnya ditujukan untuk kepentingan sipil, berpotensi dimanfaatkan untuk meningkatkan kemampuan militer atau mendukung sistem persenjataan.
Kementerian menyatakan kebijakan tersebut diambil untuk menjaga keamanan dan kepentingan nasional China, sekaligus memenuhi kewajiban internasional terkait pencegahan proliferasi.
“ Kementerian Perdagangan China menyatakan ekspor ke militer Jepang, untuk tujuan militer, atau bagi pengguna akhir yang dapat meningkatkan kapasitas militer Jepang dilarang sepenuhnya. ”
— Pernyataan Kemendag China dalam pengumuman resminya, Selasa.
China menegaskan akan menindak tegas pihak mana pun yang melanggar kebijakan tersebut.
Namun, pengumuman tersebut tidak merinci jenis barang maupun importir yang akan terdampak, sehingga mekanisme penerapan kebijakan baru itu belum dijelaskan secara rinci.
“ Setiap organisasi atau individu dari negara atau wilayah mana pun yang menyalurkan barang penggunaan ganda asal China ke Jepang akan dimintai pertanggungjawaban hukum. ”
— Kemendag China menambahkan.
Ketegangan Beijing dan Tokyo soal Taiwan
Pengetatan ekspor ini terjadi di tengah meningkatnya ketegangan politik antara Beijing dan Tokyo. Kebijakan tersebut dipicu oleh pernyataan Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi terkait Taiwan, yang dinilai China sebagai bentuk campur tangan dalam urusan dalam negerinya.
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China, Mao Ning, mengatakan pernyataan tersebut melanggar kedaulatan dan integritas wilayah China serta mengandung ancaman penggunaan kekuatan.
“ Pernyataan tersebut melanggar kedaulatan dan integritas wilayah China serta mengandung ancaman penggunaan kekuatan terhadap Beijing. ”
— Mao Ning, Juru Bicara Kemenlu China, dalam konferensi pers di Beijing, Rabu (7/1/2026).
Dalam kesempatan yang sama, Mao menegaskan bahwa sikap Tokyo mengenai Taiwan telah merusak hubungan bilateral dan menjadi latar belakang kebijakan baru China terkait ekspor barang sensitif ke Jepang.
Mao mengatakan langkah tersebut sepenuhnya sah, beralasan, dan dilakukan sesuai hukum dan peraturan China serta komitmen internasional yang berlaku.
Ia juga mendesak pemerintah Jepang untuk melakukan koreksi sikapnya atas masalah Taiwan.
Sanae: Jepang Siap Bantu Taiwan
Pernyataan Perdana Menteri Jepang, Sanae Takaichi, pada 7 November 2025, menyebut bahwa tindakan militer China terhadap Taiwan dapat mengancam kelangsungan hidup Jepang.
Pernyataan tersebut dipahami sebagai sinyal bahwa Jepang dapat mengizinkan Pasukan Bela Dirinya membantu Taiwan apabila China memberlakukan blokade atau tekanan lain.
Sebagai respons atas memburuknya hubungan bilateral, China sebelumnya telah menangguhkan impor produk laut dari Jepang, membekukan pertemuan pejabat tinggi, serta menyarankan warganya untuk menghindari perjalanan dan studi ke Jepang.
Ketegangan semakin meningkat pada Desember lalu ketika dua jet tempur J-15 Angkatan Laut China mengunci radar ke pesawat tempur F-15 Jepang di dekat wilayah Okinawa. Insiden tersebut memicu protes resmi dari pemerintah Jepang dan memperburuk hubungan kedua negara.