- • Rusia menilai penyitaan kapal tanker Marinera oleh AS sebagai pelanggaran berat hukum maritim internasional.
- • Moskwa menegaskan kapal berbendera Rusia itu berstatus sipil dan berlayar secara damai di laut lepas.
- • AS menyatakan penyitaan dilakukan berdasarkan pelanggaran sanksi dan perintah yudisial federal.
INFORMASI.COM, Jakarta - Pemerintah Rusia mengecam penyitaan kapal tanker minyak berbendera Rusia Marinera, yang sebelumnya dikenal sebagai M/V Bella 1, oleh Amerika Serikat di Samudra Atlantik Utara. Moskwa menilai tindakan tersebut sebagai pelanggaran serius terhadap prinsip dan norma dasar hukum maritim internasional.
Dalam pernyataan resmi Kementerian Luar Negeri Rusia yang disampaikan pada Kamis, pemerintah Rusia menggambarkan penyitaan kapal tersebut sebagai “tindakan militer ilegal” yang dilakukan oleh Amerika Serikat.
Menurut pernyataan itu, kapal tanker Marinera telah menerima izin sementara untuk mengibarkan bendera Rusia pada 24 Desember dan tengah melakukan pelayaran damai melalui perairan internasional menuju pelabuhan di Rusia.
Pemerintah Rusia menyatakan bahwa otoritas Amerika Serikat telah diberitahu secara berulang mengenai identitas kapal tersebut.
“ Otoritas Amerika Serikat telah diberitahu berulang kali mengenai identitas Rusia serta status sipil dan damai kapal tersebut. ”
— Pernyataan Kementerian Luar Negeri Rusia yang dirilis di Moskwa, Kamis (8/1/2026).
Status Bendera Kapal Diperdebatkan
Kementerian Luar Negeri Rusia menegaskan tidak terdapat keraguan mengenai status hukum kapal tanker tersebut.
Rusia juga menegaskan bahwa hukum maritim internasional secara jelas mengatur yurisdiksi eksklusif negara bendera terhadap kapal yang berlayar di laut lepas.
“ Mereka tidak ragu mengenai hal ini, dan tidak ada dasar untuk berspekulasi bahwa kapal tanker tersebut berlayar tanpa bendera atau dengan bendera palsu. ”
— Kemenlu Rusia menambahkan.
Dalam pernyataan yang sama, Rusia menyebutkan bahwa pihaknya tidak pernah memberikan persetujuan atas pengejaran maupun tindakan terhadap kapal tersebut dan telah menyampaikan protes resmi kepada Amerika Serikat.
“ Dalam keadaan seperti ini, penggeledahan dan penyitaan kapal damai oleh personel militer Amerika Serikat di laut lepas, serta penangkapan awak kapalnya, tidak dapat diartikan selain sebagai pelanggaran berat terhadap prinsip dan norma dasar hukum maritim internasional, serta kebebasan navigasi. ”
— Kemenlu Rusia menerangkan.
Rusia: AS Lakukan Praktik Neokolonialisme
Rusia juga menolak rujukan Washington terhadap undang-undang sanksi domestik Amerika Serikat sebagai dasar penyitaan kapal tersebut.
Pemerintah Rusia menilai ancaman tindakan hukum terhadap awak kapal sebagai tidak dapat diterima.
“ Moskow menganggap ancaman Amerika Serikat untuk mengambil tindakan hukum terhadap awak kapal dengan dalih yang tidak masuk akal sebagai sama sekali tidak dapat diterima. ”
— Rusia menjelaskan.
Dalam pernyataannya, Rusia juga menanggapi pernyataan sejumlah pejabat Amerika Serikat yang mengaitkan penyitaan kapal Marinera dengan strategi yang lebih luas terkait Venezuela.
Rusia menyampaikan keprihatinan atas dampak politik dan keamanan dari insiden tersebut.
Pemerintah Rusia menyatakan bahwa penyitaan Marinera berpotensi memicu krisis internasional dan memperburuk hubungan Rusia-Amerika Serikat. Rusia juga menyerukan agar Amerika Serikat menghentikan tindakan terhadap kapal tersebut.
“ Saran dari pejabat Amerika Serikat tertentu bahwa penyitaan Marinera merupakan bagian dari strategi yang lebih luas untuk membangun kendali tak terbatas Washington atas sumber daya alam Venezuela sangat sinis. Kami dengan tegas menolak pretensi neokolonialisme semacam itu. ”
— Rusia mengaskan.
Versi Amerika Serikat
Sebelumnya, pada Rabu, 7 Januari, pasukan Amerika Serikat mengumumkan telah menyita kapal tanker Marinera di Samudra Atlantik Utara dengan alasan pelanggaran sanksi Amerika Serikat.
Juru bicara Gedung Putih Karoline Leavitt mengatakan bahwa kapal tersebut dianggap sebagai bagian dari apa yang disebut sebagai “armada bayangan” Venezuela dan sedang mengangkut minyak yang dikenai sanksi oleh Amerika Serikat.
Dia menyampaikan keterangan tersebut kepada wartawan di Washington, Rabu.
Menurut Leavitt, kapal tersebut dianggap tidak memiliki kewarganegaraan setelah berlayar menggunakan bendera yang dinilai palsu dan dikenai perintah penyitaan yudisial sebagai dasar hukum tindakan Amerika Serikat.
“ Itu berarti para kru sekarang dapat dituntut atas pelanggaran hukum federal yang berlaku, dan mereka akan dibawa ke Amerika Serikat untuk penuntutan tersebut jika perlu. ”
— Karoline Leavitt kepada wartawan di Washington, Rabu (7/1/2026).