- • Jaringan GUSDURian Indonesia menyatakan penolakan resmi terhadap Board of Peace yang digagas Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
- • GUSDURian menilai keterlibatan Indonesia dalam forum tersebut melanggar amanat konstitusi dan tidak berpihak kepada kemerdekaan Palestina.
- • Majelis Ulama Indonesia (MUI) turut meminta pemerintah mempertimbangkan penarikan diri Indonesia dari Board of Peace.
INFORMASI.COM, Jakarta - Jaringan GUSDURian Indonesia secara resmi menyatakan penolakan terhadap inisiatif internasional bertajuk Board of Peace atau Dewan Perdamaian yang digagas Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Penolakan tersebut disampaikan sebagai respons atas langkah Pemerintah Indonesia yang menyatakan bergabung dengan forum tersebut.
Pernyataan sikap itu dirilis Jaringan GUSDURian Indonesia melalui jejaringnya di Yogyakarta pada Senin (2/2/2026). Sikap tersebut muncul setelah Board of Peace diperkenalkan secara internasional dalam Forum Ekonomi Dunia (World Economic Forum/WEF) di Davos, Swiss, pada 22 Januari 2026, dan Indonesia menyatakan keterlibatannya dalam inisiatif tersebut.
Jaringan GUSDURian yang dipimpin oleh Alissa Wahid menilai keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace bertentangan dengan amanat konstitusi. Mereka menilai sejak awal forum tersebut bersifat sepihak dan kental dengan kepentingan Amerika Serikat, terutama karena tidak melibatkan perwakilan Palestina dalam rancangan awal maupun struktur dewan. Jaringan GUSDURian menyebut bahwa inisiatif tersebut tidak menyentuh akar persoalan konflik Palestina.
“ Rencana ini sama saja dengan melakukan pemulihan perdamaian semu tanpa kemerdekaan dan harga diri Palestina untuk menentukan nasib sendiri. ”
— Pernyataan Jaringan GUSDURian dalam siaran pers Senin (2/2/2026).
Jaringan GUSDURian Indonesia menyampaikan lima poin seruan sebagai berikut:
- •Menolak Board of Peace yang digagas Presiden Amerika Serikat Donald Trump karena dinilai bukan jalan menuju kemerdekaan bangsa Palestina serta merupakan bentuk dominasi politik imperial yang dibungkus dengan narasi perdamaian.
- •Mendesak Pemerintah Indonesia menarik diri dari keterlibatan dalam Board of Peace karena dinilai bertentangan dengan amanat konstitusi untuk melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
- •Meminta pemerintah Indonesia memaksimalkan mekanisme Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang dinilai lebih transparan, akuntabel, dan berpihak kepada rakyat Palestina, termasuk melalui Dewan HAM PBB atau mekanisme hukum internasional lainnya.
- •Mendorong kelompok masyarakat sipil untuk terus mengontrol dan mengkritisi kebijakan pemerintah yang tidak sejalan dengan amanat konstitusi demi tercapainya kemaslahatan bangsa.
- •Menyerukan kepada seluruh warga Indonesia untuk terus memberikan dukungan terhadap perjuangan bangsa Palestina serta melawan genosida yang dilakukan Israel.
MUI: Tidak Berpihak kepada Palestina
Penolakan terhadap keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace juga disampaikan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Sebelumnya, MUI meminta Pemerintah Republik Indonesia mempertimbangkan kembali keikutsertaan Indonesia dalam forum tersebut, termasuk opsi untuk menarik diri.
Wakil Ketua Umum MUI, KH M Cholil Nafis, menilai keputusan Indonesia bergabung dengan Board of Peace sebagai langkah yang tidak berpihak kepada Palestina. Ia secara tegas meminta Presiden RI Prabowo Subianto agar Indonesia menarik diri dari keanggotaan forum tersebut.
“ Indonesia bergabung dengan Board of Peace itu jelas tidak berpihak kepada Palestina. ”
— Cholil Nafis, Waketum MUI, dalam akun X pribadinya yang dikutip MUI Digital, Rabu (28/1/2026).
Pengasuh Pondok Pesantren Cendekia Amanah di Depok, Jawa Barat, itu menjelaskan bahwa Board of Peace digagas oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan melibatkan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu sebagai anggota, sementara Palestina tidak tercantum dalam keanggotaan dewan tersebut.
“ Karena dalam penggagas Trump dan anggotanya ada (Perdana Menteri Israel) Netanyahu yang jelas menjajah dan tidak ada negara Palestina. ”
— Cholil Nafis mengungkapkan.
Cholil Nafis juga menyoroti aspek lain yang dinilainya janggal, yakni adanya kewajiban pembayaran keanggotaan bagi negara yang tergabung dalam Board of Peace.
“ Anehnya lagi, Indonesia masih ditarik bayaran keanggotaan. Baiknya Pak Prabowo menarik diri aja. ”
— Waketum MUI menambahkan.