- • Pimpinan Pusat Muhammadiyah mengirim policy brief kepada Presiden RI terkait peran Indonesia dalam Board of Peace (BoP) untuk konflik Gaza.
- • Dokumen tersebut memuat pandangan umum serta rekomendasi strategis, termasuk soal mandat BoP, keterwakilan Palestina, hingga opsi mundur dari keanggotaan.
- • Muhammadiyah juga menyoroti kewajiban iuran anggota tetap BoP sebesar USD 1 miliar dan risiko tata kelola lembaga tersebut.
INFORMASI.COM, Jakarta - Pimpinan Pusat Muhammadiyah menyampaikan pandangan resmi kepada Presiden Republik Indonesia mengenai keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace (BoP) melalui sebuah policy brief tertanggal 6 Februari 2026 di Jakarta. Dokumen tersebut dikirim melalui Lembaga Hubungan dan Kerjasama Internasional (LHKI) PP Muhammadiyah sebagai hasil pembahasan Focus Group Discussion (FGD) bersama pakar, pejabat, dan diplomat Indonesia untuk kawasan Timur Tengah.
Dalam surat pengantar kepada Presiden RI, Muhammadiyah menjelaskan bahwa diskusi tersebut bertujuan memberikan masukan kebijakan agar peran Indonesia dalam BoP tetap sejalan dengan amanat konstitusi, prinsip kemanusiaan, serta upaya mewujudkan perdamaian global.
Board of Peace disebut dalam dokumen itu sebagai lembaga yang dibentuk berdasarkan Comprehensive Plan to End the Gaza Conflict yang diusulkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada 29 September 2025 dan kemudian didukung oleh Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) melalui Resolusi DK PBB Nomor 2803 tertanggal 17 November 2025. Indonesia tercatat sebagai salah satu negara yang menandatangani dan menjadi anggota lembaga tersebut.
Dokumen itu juga mencatat bahwa BoP menetapkan Donald Trump sebagai ketua seumur hidup sekaligus satu-satunya pemegang hak veto.
Pandangan Muhammadiyah tentang Board of Peace
Dalam bagian pandangan umum, Muhammadiyah menegaskan bahwa perdamaian harus berjalan bersama keadilan. Organisasi tersebut menilai perdamaian tanpa keadilan berpotensi melanggar prinsip hak asasi manusia dan hukum internasional.
Muhammadiyah juga menyoroti ketidaksesuaian antara Charter BoP dan Resolusi DK PBB No. 2803, terutama terkait mandat operasional lembaga tersebut. Resolusi DK PBB menetapkan BoP sebagai pemerintahan sementara di Gaza, sementara charter lembaga dinilai tidak secara jelas menyebut Gaza maupun Palestina sebagai ruang lingkup mandat.
Selain itu, Muhammadiyah menilai charter BoP tidak memuat peta jalan menuju kemerdekaan Palestina, sehingga dikhawatirkan tidak menyentuh akar konflik, yaitu pendudukan Israel atas Palestina.
Penetapan ketua BoP dengan hak veto tunggal juga dinilai berpotensi menjadikan lembaga tersebut tidak akuntabel. Dokumen itu menyebut kemungkinan penyalahgunaan Pasukan Stabilisasi Internasional (International Stabilization Force/ISF) apabila kewenangan terpusat pada satu pihak.
Muhammadiyah juga menyoroti potensi penggunaan ISF untuk kepentingan politik tertentu, bukan semata perlindungan warga sipil Palestina.
Rekomendasi Muhammadiyah untuk Peran Indonesia
Dalam policy brief tersebut, Muhammadiyah menyampaikan sejumlah rekomendasi strategis terkait posisi Indonesia di dalam BoP.
Pertama, Indonesia didorong memperjuangkan penyesuaian Charter BoP dengan Resolusi DK PBB No. 2803, serta memastikan tujuan lembaga itu mencakup kemerdekaan Palestina, penghentian pendudukan Israel, dan penghentian perampasan wilayah Palestina, terutama di West Bank.
Kedua, Muhammadiyah menilai Indonesia perlu mendorong keterwakilan Palestina dalam BoP, termasuk keterlibatan masyarakat sipil Palestina. Jika keanggotaan Palestina tidak diterima, Indonesia diminta tetap menyuarakan aspirasi rakyat Palestina secara konsisten di forum tersebut.
Ketiga, Indonesia disarankan mengambil peran diplomatik untuk mendorong rekonsiliasi nasional antara faksi-faksi Palestina, khususnya Hamas dan Fatah.
Keempat, Indonesia diminta memastikan bahwa pasukan perdamaian di Gaza berada dalam kerangka mandat PBB, serta menjamin keamanan organisasi kemanusiaan yang bekerja di wilayah Palestina. Penugasan personel Indonesia dalam misi internasional juga ditekankan hanya untuk perlindungan warga sipil, rekonstruksi, layanan sosial, dan kesehatan.
Kelima, Muhammadiyah merekomendasikan Indonesia menunda komitmen sebagai anggota tetap BoP dan mempertimbangkan negosiasi agar kontribusi dana difokuskan pada operasi kemanusiaan Indonesia di Gaza.
Sorotan Iuran dan Opsi Kebijakan
Dokumen tersebut juga membahas kewajiban iuran anggota tetap BoP sebesar USD 1 miliar atau sekitar Rp17 triliun. Muhammadiyah menilai kewajiban tersebut berpotensi membebani keuangan negara dan menimbulkan risiko tata kelola, terutama jika tidak ada jaminan penarikan dana ketika suatu negara keluar dari keanggotaan.
Dana tersebut diharapkan digunakan untuk rekonstruksi Gaza dan layanan publik dasar, termasuk kesehatan, pendidikan, sanitasi, infrastruktur, dan keamanan publik.
Selain itu, Muhammadiyah menegaskan pentingnya konsistensi Indonesia dalam menuntut pertanggungjawaban Israel atas kejahatan terhadap rakyat Palestina, termasuk genosida dan pembersihan etnis.
Organisasi tersebut juga menyebut adanya opsi pengunduran diri dari keanggotaan BoP apabila rekomendasi yang diajukan Indonesia tidak dijalankan atau tidak disepakati oleh pihak terkait.
Policy brief ini ditutup dengan harapan agar masukan Muhammadiyah menjadi pertimbangan pemerintah Indonesia dalam menentukan langkah diplomasi internasional terkait konflik Gaza dan peran Indonesia dalam Board of Peace.
