- • Kemenlu RI bersama negara Arab dan Muslim mengecam pernyataan Duta Besar AS untuk Israel, Mike Huckabee, yang melegitimasi pendudukan Israel di Tepi Barat.
- • Menurut mereka, pernyataan Dubes AS merupakan pelanggaran nyata terhadap hukum internasional dan Piagam PBB.
- • Pernyataan itu juga dianggap bertentangan dengan rencana perdamaian yang digagas Presiden AS Donald Trump.
INFORMASI.COM, Jakarta – Gelombang kecaman internasional kembali mengguncang Timur Tengah. Kali ini, pernyataan kontroversial Duta Besar Amerika Serikat untuk Israel, Mike Huckabee, yang menyebut pendudukan Israel di Tepi Barat sebagai langkah yang dapat diterima, memicu reaksi keras dari negara-negara Arab dan Muslim, termasuk Indonesia.
Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemlu RI) bersama 12 negara dan tiga organisasi internasional mengeluarkan pernyataan bersama pada Minggu (22/2/2026) yang mengecam pernyataan tersebut.
Bergabung dalam pernyataan itu adalah Kemlu Mesir, Yordania, Uni Emirat Arab, Pakistan, Turki, Arab Saudi, Qatar, Kuwait, Oman, Bahrain, Lebanon, Suriah, dan Palestina, serta sekretariat Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), Liga Negara-Negara Arab (LNA), dan Dewan Kerja Sama Teluk (GCC).
“ Menyampaikan kecaman keras dan keprihatinan mendalam atas pernyataan Duta Besar Amerika Serikat untuk Israel, yang mengindikasikan bahwa tindakan Israel untuk mengambil alih wilayah-wilayah milik negara Arab, termasuk Tepi Barat yang diduduki, dapat diterima. ”
— Pernyataan bersama OKI, Liga Arab, GCC, melalui akun media sosial Kemenlu RI.
Melanggar Hukum Internasional dan Piagam PBB
Dalam pernyataannya, negara-negara Arab dan Muslim menilai bahwa sikap Dubes AS tersebut merupakan pelanggaran terang-terangan terhadap prinsip-prinsip hukum internasional dan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Lebih dari itu, pernyataan itu dinilai menimbulkan ancaman serius bagi keamanan dan stabilitas kawasan.
“ Rencana tersebut bertumpu pada penguatan toleransi dan hidup berdampingan secara damai, dan bahwa pernyataan yang berupaya melegitimasi penguasaan atas tanah pihak lain justru merusak tujuan tersebut, memicu ketegangan, dan merupakan bentuk hasutan alih-alih mendorong perdamaian. ”
— Pernyataan bersama itu melanjutkan.
Pernyataan Huckabee disebut-sebut bertolak belakang dengan visi yang disampaikan Presiden AS Donald Trump serta Rencana Komprehensif untuk Mengakhiri Konflik Gaza. Padahal, rencana tersebut mengedepankan toleransi dan perdamaian.
Menolak Aneksasi dan Permukiman Ilegal
Negara-negara Arab dan Muslim dengan tegas mengulangi penolakan terhadap setiap upaya aneksasi Tepi Barat atau pemisahannya dari Jalur Gaza. Mereka juga menentang keras perluasan aktivitas permukiman di Wilayah Palestina yang Diduduki, serta menolak secara mutlak segala ancaman terhadap kedaulatan negara-negara Arab.
“ Israel tidak memiliki kedaulatan apa pun atas Wilayah Palestina yang Diduduki maupun wilayah Arab lain yang diduduki. ”
— Pernyataan itu menegaskan.
Pernyataan ini sekaligus menegaskan kembali bahwa kebijakan ekspansionis Israel hanya akan memperburuk kekerasan dan konflik di kawasan. Mereka menyerukan penghentian pernyataan-pernyataan yang menghasut dan melanggar hukum tersebut.
Komitmen pada Hak Rakyat Palestina
Di tengah kecaman, negara-negara Arab dan Muslim kembali menegaskan komitmen teguh terhadap hak rakyat Palestina yang tidak dapat dicabut. Hak tersebut meliputi penentuan nasib sendiri dan pendirian negara merdeka berdasarkan garis batas 4 Juni 1967, dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya.
Mereka juga menyerukan pengakhiran pendudukan Israel atas seluruh wilayah Arab sebagai prasyarat terciptanya perdamaian yang adil dan abadi di kawasan.
Pernyataan bersama ini menjadi sinyal kuat bahwa dunia Islam tidak tinggal diam terhadap upaya legitimasi pendudukan ilegal, sekaligus mengingatkan AS agar konsisten dengan komitmen perdamaian yang pernah digagasnya sendiri.