- • Pemerintah Israel menolak membayar iuran Board of Peace untuk rekonstruksi Gaza.
- • Menteri Urusan Politik dan Keamanan Israel, Ze'ev Elkin, menyatakan tidak ada alasan bagi Israel mendanai rekonstruksi itu.
- • Amerika Serikat dilaporkan sepakat dengan penolakan Israel yang ogah membayar iuran 1 miliar dolar AS itu.
INFORMASI.COM, Jakarta – Pemerintah Israel menyatakan secara tegas bahwa mereka tidak akan membayar iuran untuk Board of Peace (Dewan Perdamaian) Gaza bentukan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Pihak AS merespons keputusan tersebut dengan menyetujui dan membebaskan Israel dari kewajiban kontribusi dana.
Dikutip dari laman JNS, Radio Militer Israel melaporkan pada Minggu (22/2/2026) bahwa pemerintah Israel telah menyampaikan langsung kepada Trump bahwa mereka menolak memberikan sumbangan ke dewan perdamaian tersebut.
Alasan Israel Menolak Mendanai Rekonstruksi Gaza
Menteri Urusan Politik dan Keamanan Israel, Ze'ev Elkin, menegaskan posisi negaranya dalam pernyataan kepada media. Ia menyatakan penolakan itu berdasarkan alasan bahwa Israel adalah pihak yang diserang terlebih dahulu.
"Kami tidak akan mendanai Board of Peace; tidak ada alasan untuk itu. Kita diserang. Tidak ada alasan bagi kita untuk membayar biaya rekonstruksi," kata Elkin, yang duduk di Kabinet Keamanan Yerusalem, kepada saluran pemerintah Kan Reshet Bet, seperti diberitakan JNS.
Elkin menilai posisi tersebut logis dari sudut pandang keamanan dan politik dalam negeri Israel.
Dinamika Politik Internal Kabinet Israel
Keputusan untuk tidak membayar iuran juga disebut membantu meredakan ketegangan di internal kabinet. Dua menteri sayap kanan, yaitu Itamar Ben-Gvir dan Bezalel Smotrich, sebelumnya telah menyatakan keberatan terhadap keanggotaan Israel dalam forum yang turut melibatkan negara seperti Turki dan Qatar.
Dengan pembebasan dari kewajiban iuran, resistensi dari kubu konservatif dalam koalisi pemerintahan Israel diharapkan mereda.
Pertemuan Perdana Board of Peace dan Rencana Rekonstruksi
Sebelumnya, Presiden Trump menggelar pertemuan perdana Board of Peace di markas United States Institute of Peace pada Kamis (19/2/2026). Dalam forum tersebut, Trump memaparkan rencana besar rekonstruksi Gaza sekaligus mengumumkan berbagai komitmen pendanaan.
Keanggotaan tetap dalam dewan ini diberikan kepada negara yang menyumbang minimal AS$1 miliar pada tahun pertama. Trump mengumumkan AS akan menjadi kontributor utama dengan sumbangan AS$10 miliar.
Komitmen Pendanaan dari Negara-negara Lain
Sembilan negara telah berkomitmen menyumbang total AS$7 miliar untuk bantuan kemanusiaan. Negara-negara tersebut meliputi Kazakhstan, Azerbaijan, Uni Emirat Arab, Maroko, Bahrain, Qatar, Arab Saudi, Uzbekistan, dan Kuwait.
"Saya dengan senang hati mengumumkan bahwa Kazakhstan, Azerbaijan, UEA, Maroko, Bahrain, Qatar, Arab Saudi, Uzbekistan, dan Kuwait semuanya telah menyumbang lebih dari 7 miliar dolar AS untuk paket bantuan tersebut," kata Trump dikutip dari laman Time.
Kantor PBB untuk Koordinasi Bantuan Kemanusiaan juga akan menggalang tambahan AS$2 miliar. Jepang akan menjadi tuan rumah acara penggalangan dana dengan partisipasi sejumlah negara Asia dan Rusia. FIFA turut disebut akan membantu mengumpulkan AS$75 juta untuk proyek-proyek di Gaza.
Pasukan Stabilisasi Internasional dan Peran Indonesia
Rencana rekonstruksi juga mencakup pembentukan Pasukan Stabilisasi Internasional (ISF) di bawah komando Jenderal Jasper Jeffers. Lima negara, yakni Indonesia, Maroko, Kazakhstan, Kosovo, dan Albania, telah berkomitmen mengirimkan pasukan. Mesir dan Yordania akan membantu melatih kepolisian.
ISF direncanakan beroperasi di lima sektor wilayah Gaza mulai dari Rafah, dengan target jangka panjang mencapai 12.000 polisi dan 20.000 personel. Indonesia ditunjuk untuk menjabat sebagai wakil komandan pasukan tersebut.
Trump menegaskan bahwa Board of Peace akan berperan mengawasi dan memperkuat PBB di Gaza, bukan menggantikannya.