- • Presiden Prabowo menegaskan Indonesia tidak pernah berkomitmen menyumbang 1 miliar dolar AS untuk Board of Peace (BoP).
- • Media internasional menyoroti keputusan Indonesia yang memilih kontribusi non-finansial, terutama pengiriman pasukan perdamaian.
- • Isu ini sebelumnya memicu polemik domestik karena dikaitkan dengan potensi beban APBN dan skema keanggotaan BoP.
INFORMASI.COM, Jakarta - Keputusan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menolak kontribusi dana sebesar 1 miliar dolar AS atau sekitar Rp17 triliun untuk keanggotaan Board of Peace (BoP) mendapat perhatian luas dari media internasional. Sejumlah kantor berita asing menyoroti sikap Indonesia yang tidak memilih jalur kontribusi finansial, melainkan pendekatan non-moneter.
Isu ini mencuat setelah berkembangnya kekhawatiran di dalam negeri terkait potensi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Klarifikasi resmi kemudian disampaikan langsung oleh Prabowo pada Minggu (22/3/2026).
“Karena itu, kami tidak pernah mengatakan ingin berkontribusi 1 miliar dollar AS,” ujar Prabowo.
Media pemerintah Malaysia, Bernama, dalam laporannya menekankan bahwa Indonesia tidak pernah menjanjikan kontribusi dana tersebut. Bernama juga mencatat bahwa Dewan Perdamaian hanya menanyakan kesiapan Indonesia untuk mengirim pasukan penjaga perdamaian, bukan meminta komitmen finansial.
Dalam laporan yang sama, disebutkan bahwa angka 1 miliar dolar AS bukan merupakan kewajiban keanggotaan. Artinya, partisipasi dalam BoP tidak ditentukan oleh kontribusi dana tetap. Bernama turut menyoroti absennya Indonesia dalam pertemuan donor pendiri di Washington pada 19 Februari 2026, ketika sejumlah negara menjanjikan total 17 miliar dolar AS untuk rekonstruksi Gaza.
Prabowo memperkuat pernyataan tersebut dengan menegaskan posisi Indonesia sejak awal.
“Jadi, kita tidak pernah mengatakan bahwa kita mau ikut iuran 1 miliar dolar,” ujarnya.
Ia juga menjelaskan bahwa Indonesia tidak terlibat dalam forum donor tersebut.
“Tidak, tidak pernah. Dalam pertemuan di Washington pada 19 Februari lalu, itu adalah pertemuan founding donors. Mereka masing-masing menyumbang, mungkin ada yang lebih besar, tetapi Indonesia tidak ada di situ. Karena sejak awal, saat ditanya, saya tidak berkomitmen soal uang sama sekali,” tegasnya.
Lebih lanjut, Prabowo menegaskan bentuk kontribusi Indonesia difokuskan pada pengiriman pasukan penjaga perdamaian.
“Kita menyatakan siap mengirim pasukan perdamaian sesuai kebutuhan,” katanya.
Sikap tersebut juga menjadi sorotan media berbasis Singapura, Channel News Asia (CNA). CNA menilai pernyataan Prabowo bertujuan meredakan kekhawatiran publik terkait beban fiskal. Dalam laporannya, CNA menyoroti adanya dua jenis keanggotaan dalam BoP, termasuk opsi kontribusi besar untuk status permanen.
“Ada dua jenis keanggotaan, jika ingin menjadi anggota permanen atau premium, diminta kontribusi 1 miliar dollar AS. Tapi saya tidak pernah mengatakan kita bersedia membayar itu,” kata Prabowo.
CNA juga mengulas dinamika kebijakan di dalam negeri, termasuk munculnya wacana sumber pendanaan dari anggaran pertahanan yang sempat memicu sensitivitas publik. Selain itu, media tersebut menyoroti rencana Indonesia untuk mengirim hingga 8.000 pasukan penjaga perdamaian ke Gaza, meskipun implementasinya masih tertunda akibat eskalasi konflik dan kompleksitas politik di kawasan.
Sementara itu, kantor berita Agence France-Presse (AFP) mengambil sudut pandang lebih kritis terhadap skema keanggotaan BoP. AFP menyoroti persepsi global bahwa kontribusi besar untuk status permanen berpotensi menyerupai sistem “pay-to-play”.
Dalam konteks tersebut, keputusan Indonesia untuk tidak membayar dinilai sebagai upaya menjaga prinsip. AFP juga mencatat tekanan domestik yang dihadapi pemerintah, termasuk kritik dari kelompok masyarakat terkait keterlibatan Indonesia dalam BoP dan rencana pengiriman pasukan ke Gaza.
Di sisi lain, peran Donald Trump turut disorot dalam pembentukan Dewan Perdamaian pasca gencatan senjata Gaza. Trump sebelumnya menyampaikan bahwa negara yang ingin menjadi anggota harus membayar iuran sebesar 1 miliar dolar AS. Keanggotaan tersebut berlaku selama tiga tahun dan dapat diperpanjang.
Namun, Prabowo kembali menegaskan posisi Indonesia yang tidak terikat pada komitmen dana.
“Tidak ada komitmen sama sekali,” tegasnya.
Meski demikian, Indonesia tetap membuka kemungkinan kontribusi dalam bentuk lain, khususnya pada tahap rekonstruksi Gaza.
“Kalau gencatan senjata berhasil dan pembangunan dimulai, bukan tidak mungkin Indonesia ikut serta. Kita punya Baznas, dan sebelumnya juga sudah membangun rumah sakit serta berbagai bantuan lainnya di sana,” tandas Prabowo.
Dengan demikian, pemerintah Indonesia menempatkan kontribusi kemanusiaan dan peran pasukan perdamaian sebagai prioritas, sembari tetap mempertimbangkan perkembangan situasi geopolitik dan kepentingan nasional.