- • Sedikitnya 600 SPBU di Australia dilaporkan kehabisan stok BBM, setidaknya satu jenis bahan bakar.
- • Pemerintah Australia melonggarkan standar BBM dan membuka jalur impor baru.
- • Australia masih sangat bergantung pada impor bahan bakar.
INFORMASI.COM, Jakarta - Gangguan pasokan bahan bakar mulai terasa nyata di Australia. Di tengah tekanan energi global akibat perang di Timur Tengah, ratusan stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di negara itu dilaporkan mengalami kekosongan stok untuk sebagian jenis BBM.
Situasi itu menandai babak baru dari krisis energi yang sebelumnya hanya terlihat lewat lonjakan harga minyak dunia. Kini, dampaknya mulai menjalar langsung ke konsumen dan distribusi energi domestik.
Mengutip Bloomberg, Menteri Energi Australia, Chris Bowen, menyampaikan bahwa sedikitnya 600 SPBU telah kehabisan setidaknya satu jenis bahan bakar. Gangguan paling besar dilaporkan terjadi di negara bagian New South Wales dan Victoria, dua wilayah padat yang mencakup sekitar 10 persen dari total SPBU di Australia.
Tekanan pasokan ini muncul setelah jalur energi global terguncang akibat konflik yang melibatkan Iran. Salah satu pemicunya adalah terganggunya lalu lintas energi di sekitar Selat Hormuz, jalur strategis yang selama ini menjadi salah satu urat nadi distribusi minyak dunia.
ABC News melaporkan, ketegangan di kawasan itu telah mendorong pemerintah Australia membuka cadangan BBM darurat untuk pertama kalinya sejak 2022. Pemerintah juga mengakui konflik tersebut menekan pasokan global karena Selat Hormuz mengangkut sekitar seperlima pasokan minyak dunia.
Bagi Australia, dampaknya terasa lebih berat karena negara itu masih sangat bergantung pada impor bahan bakar. Sebagian besar kebutuhan BBM nasional dipenuhi dari luar negeri, termasuk dari Korea Selatan yang selama ini menjadi salah satu pemasok utama.
Ketika pemasok luar mulai membatasi ekspor dan pasar global berebut pasokan alternatif, Australia ikut terseret ke dalam tekanan distribusi yang lebih luas. Akibatnya, masalah yang semula dipicu faktor geopolitik berubah menjadi ancaman logistik di dalam negeri.
Sebagai respons awal, pemerintah Australia melonggarkan standar bahan bakar selama enam bulan untuk memperkuat suplai domestik. Langkah itu ditempuh agar lebih banyak bahan bakar dapat masuk ke pasar lokal dalam waktu singkat.
Sebelumnya, pemerintah juga telah melonggarkan aturan kualitas bahan bakar untuk menambah pasokan domestik sekitar 100 juta liter per bulan. Kebijakan ini diambil untuk memperbesar fleksibilitas distribusi di tengah tekanan suplai yang terus meningkat.
Tidak hanya itu, pemerintah Australia juga membuka ruang impor dari Amerika Serikat, Kanada, dan Eropa sebagai langkah diversifikasi sumber pasokan. Strategi ini diarahkan untuk mengurangi ketergantungan pada satu atau dua kawasan pemasok yang rawan terganggu ketika konflik global meningkat.
Di saat bersamaan, data cadangan energi Australia ikut menjadi sorotan. Laporan ABC News dan Reuters sebelumnya menunjukkan cadangan BBM Australia berada jauh di bawah standar ketahanan energi ideal, dengan stok hanya sekitar 36 hari untuk bensin dan sekitar 32 hari untuk diesel pada pertengahan Maret 2026.
Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa Australia masih memiliki ruang sempit untuk menyerap guncangan pasokan berkepanjangan. Ketika distribusi global tersendat, tekanan domestik dapat muncul lebih cepat, terutama di wilayah regional dan kota-kota yang sangat bergantung pada pengiriman antardaerah.
Di lapangan, dampak itu sudah mulai terlihat. Sejumlah wilayah regional di Australia sebelumnya bahkan sempat menerapkan pembatasan penjualan bahan bakar dan prioritas distribusi bagi layanan darurat. ABC juga melaporkan beberapa kota mengalami kekosongan pasokan karena lonjakan permintaan dan keterbatasan distribusi.
Efek lanjutannya tidak hanya berhenti pada antrean di SPBU. Lonjakan harga energi dan terbatasnya pasokan berisiko meningkatkan biaya logistik, distribusi barang, dan ongkos operasional sektor usaha, terutama transportasi dan pertanian yang bergantung besar pada diesel.
Tekanan tersebut juga mulai berdampak pada kebijakan ekonomi makro. Kenaikan harga energi ikut mendorong kekhawatiran inflasi, yang pada akhirnya dapat menambah tekanan terhadap suku bunga dan daya beli rumah tangga.
Di tengah situasi itu, pemerintah Australia juga bergerak di sisi regulasi pasar. Canberra mengajukan aturan baru untuk memperberat sanksi terhadap praktik kartel dan perilaku anti-persaingan di sektor bahan bakar.
Dalam pernyataan resmi Kementerian Keuangan Australia, pemerintah mengusulkan peningkatan sanksi maksimal hingga 100 juta dolar Australia per pelanggaran untuk praktik kartel dan tindakan menyesatkan. Langkah ini diambil untuk memperketat pengawasan di tengah lonjakan harga dan risiko penyalahgunaan situasi pasar.
Jika gangguan pasokan global berlanjut, Australia kemungkinan masih akan menghadapi tekanan berlapis, mulai dari kestabilan distribusi BBM, harga energi di tingkat konsumen, hingga ketahanan logistik nasional. Krisis ini menunjukkan bahwa perang yang terjadi ribuan kilometer jauhnya dapat dengan cepat mengguncang rantai pasok energi di dalam negeri.