- • Para menteri luar negeri negara G7 mendesak agar kebebasan navigasi di Selat Hormuz segera dipulihkan secara permanen.
- • G7 juga mengecam serangan terhadap warga sipil, infrastruktur sipil, dan fasilitas diplomatik di tengah konflik yang meluas di sekitar Iran.
- • Krisis di Selat Hormuz kini tidak hanya menjadi isu keamanan, tetapi juga memukul rantai pasok energi, perdagangan, dan harga global.
INFORMASI.COM, Jakarta - Tekanan internasional terhadap situasi di Selat Hormuz mulai mengeras. Kelompok negara G7, Jumat (27/3/2026), secara terbuka mendesak agar jalur pelayaran strategis itu kembali dibuka, di tengah kekhawatiran bahwa gangguan berkepanjangan di kawasan tersebut dapat memperluas dampak perang dari medan militer ke pasar energi dan rantai pasok dunia.
Pernyataan itu disampaikan para menteri luar negeri G7 setelah pertemuan di Vaux-de-Cernay, Prancis. Dalam pernyataan bersama, mereka menegaskan bahwa pemulihan kebebasan navigasi di Selat Hormuz tidak bisa ditunda, terutama karena jalur itu menjadi salah satu nadi terpenting perdagangan minyak dan gas global.
“Kami menegaskan kembali perlunya pemulihan permanen kebebasan navigasi yang aman dan bebas hambatan di Selat Hormuz yang sesuai dengan Resolusi Dewan Keamanan PBB 2817 dan Hukum Laut,” demikian bunyi pernyataan bersama yang dirilis usai pertemuan di Kota Vaux-de-Cernay, Prancis.
Seruan itu datang ketika Selat Hormuz berada dalam kondisi yang secara praktis telah terganggu berat. Jalur laut sempit yang menghubungkan Teluk Persia dengan Laut Arab itu selama ini menjadi lintasan utama ekspor minyak mentah, produk olahan, dan gas alam cair dari negara-negara Teluk ke pasar global.
Karena itu, setiap gangguan di kawasan tersebut hampir selalu memicu efek berantai ke ekonomi dunia. Dalam krisis kali ini, dampaknya terlihat jauh lebih nyata dan lebih cepat terasa.
Selain soal navigasi, G7 juga mengangkat sisi kemanusiaan dari konflik yang sedang berlangsung. Mereka mendesak agar serangan terhadap warga sipil dan fasilitas sipil segera dihentikan, sekaligus menegaskan bahwa serangan terhadap fasilitas diplomatik tidak dapat dibenarkan.
“Tidak ada pembenaran untuk penargetan sengaja terhadap warga sipil dalam situasi konflik bersenjata serta serangan terhadap fasilitas diplomatik,” katanya.
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa perhatian G7 tidak hanya tertuju pada arus perdagangan atau keamanan maritim. Mereka juga ingin menegaskan bahwa konflik yang berkembang di sekitar Iran telah bergerak ke wilayah yang lebih luas, dengan dampak langsung terhadap populasi sipil dan infrastruktur nonmiliter.
Para diplomat G7 juga menekankan pentingnya membatasi limpahan dampak perang terhadap negara-negara mitra di kawasan, jaringan logistik, dan fasilitas penting lainnya. Dalam pandangan mereka, situasi di sekitar Iran tidak bisa lagi dibaca sebagai krisis lokal semata.
“Kami fokus pada nilai kemitraan yang beragam, koordinasi, dan inisiatif pendukung, termasuk untuk meredakan guncangan ekonomi global seperti gangguan pada rantai pasokan ekonomi, energi, pupuk, dan komersial yang berimbas langsung terhadap warga negara kami,” bunyi pernyataan tersebut.
Peringatan itu bukan tanpa dasar. Menurut laporan terbaru Badan Energi Internasional atau IEA, arus minyak mentah dan produk energi melalui Selat Hormuz telah turun drastis sejak konflik pecah. Lembaga itu menyebut gangguan yang sedang terjadi sebagai salah satu disrupsi pasokan terbesar dalam sejarah pasar minyak modern.
IEA juga mencatat bahwa ekspor minyak, produk olahan, dan LPG dari kawasan Teluk telah menyusut tajam, sementara sebagian produsen mulai memangkas atau menghentikan produksi karena keterbatasan ekspor. Dalam kondisi seperti ini, tekanan terhadap pasar tidak lagi hanya berasal dari perang, tetapi juga dari tersumbatnya jalur distribusi.
Krisis yang sekarang membelit Selat Hormuz bermula setelah serangan Amerika Serikat dan Israel ke target-target di Iran pada 28 Februari. Serangan itu mencakup wilayah Teheran dan memicu kerusakan serta korban sipil. Iran kemudian membalas dengan menyerang wilayah Israel dan fasilitas militer Amerika Serikat di Timur Tengah. Rangkaian itu kemudian menyeret kawasan ke fase konflik yang jauh lebih terbuka.
Sejak saat itu, Selat Hormuz berubah menjadi salah satu titik paling sensitif dalam geopolitik global. Jalur ini bukan sekadar perairan sempit, melainkan koridor yang selama ini menyalurkan sekitar seperlima perdagangan minyak dan gas dunia melalui laut. Ketika arus itu tersendat, efeknya langsung menjalar ke harga, asuransi pengiriman, dan kestabilan pasokan di banyak negara.
Reuters melaporkan bahwa harga minyak telah melonjak tajam sejak perang pecah, dan proyeksi pasar tetap tinggi selama gangguan di Hormuz belum pulih. Dalam skenario terburuk, pasar bahkan memperkirakan lonjakan harga yang lebih ekstrem bila gangguan pasokan berlangsung lebih lama.
Karena itu, seruan G7 untuk membuka kembali Selat Hormuz membawa makna yang jauh lebih besar daripada sekadar pernyataan diplomatik. Seruan itu pada dasarnya merupakan upaya untuk mencegah satu titik krisis berubah menjadi guncangan sistemik bagi ekonomi dunia.
Di level praktis, pemulihan navigasi di Selat Hormuz juga berkaitan dengan aspek teknis yang sangat penting, mulai dari jaminan keamanan kapal, kepastian asuransi maritim, hingga perlindungan fisik bagi armada dagang yang melintasi kawasan. IEA menilai pemulihan arus pelayaran reguler di jalur itu menjadi faktor paling menentukan untuk menstabilkan kembali pasar energi.
Sampai saat ini, belum ada tanda bahwa situasi akan mereda dalam waktu sangat dekat. Namun, tekanan diplomatik dari G7 memperlihatkan satu hal yang semakin jelas: konflik di sekitar Iran kini tidak lagi dipandang hanya sebagai benturan regional, melainkan sebagai ancaman langsung terhadap stabilitas energi, perdagangan, dan keamanan ekonomi global.