- • PM Israel Benjamin Netanyahu mengaku memikirkan kemungkinan ditangkap ketika bepergian ke negara yang mengakui yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional (ICC).
- • Netanyahu menyebut Israel memiliki pasukan khusus yang dapat dikaitkan dengan upaya penyelamatan dirinya jika menghadapi situasi tersebut.
- • Ancaman itu muncul ketika surat perintah penangkapan ICC membatasi ruang perjalanan Netanyahu dan sejumlah pihak, termasuk Wali Kota New York Zohran Mamdani, menyerukan penangkapannya.
INFORMASI.COM, Jakarta - Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengungkap keberadaan pasukan khusus Israel ketika ditanya mengenai kemungkinan dirinya ditangkap di luar negeri. Pernyataan itu memunculkan dugaan bahwa Israel dapat menyiapkan operasi untuk menyelamatkan Netanyahu apabila ia ditahan di negara yang mengakui kewenangan Mahkamah Pidana Internasional (ICC).
Netanyahu menyampaikan hal tersebut dalam wawancara dengan presenter Fox News, Sean Hannity. Wawancara itu berlangsung ketika Hannity menanyakan risiko yang mungkin dihadapi Netanyahu jika harus mendarat di negara yang mengakui ICC dalam kondisi darurat.
Pertanyaan itu merujuk pada situasi ketika Netanyahu sedang bepergian ke luar negeri, kemudian mengalami keadaan darurat medis dan terpaksa melakukan pendaratan di negara yang memiliki kewajiban terhadap ICC.
"Anda bepergian ke luar negeri, jangan sampai terjadi, lalu Anda mengalami keadaan darurat medis, dan harus mendarat, dan Anda hendak mendarat di negara yang mengakui ICC. Itu akan memperumit situasi. Apakah Anda mengkhawatirkan hal tersebut?" tanya Hannity kepada Netanyahu.
Netanyahu mengakui bahwa kemungkinan tersebut menjadi salah satu hal yang ia pikirkan. Ia kemudian menyebut adanya pasukan khusus Israel dan mengungkapkan bahwa dirinya pernah bertugas di unit tersebut selama lima tahun.
"Ya, saya memikirkannya. Anda tahu, kami memiliki pasukan khusus di sekitar ini. Saya sendiri pernah bertugas di sana selama lima tahun," jawab PM Israel tersebut.
Pernyataan itu tidak disertai penjelasan Netanyahu mengenai bentuk ataupun mekanisme operasi yang mungkin dilakukan pasukan khusus Israel. Namun, penyebutan pasukan khusus dalam konteks pertanyaan tentang kemungkinan penangkapan di luar negeri mengisyaratkan adanya kemungkinan intervensi untuk menyelamatkan Netanyahu.
Jika operasi militer Israel dilakukan di wilayah negara lain tanpa persetujuan pemerintah setempat, tindakan tersebut dapat menimbulkan persoalan hukum internasional sekaligus sengketa diplomatik.
Dibayangi Surat Perintah Penangkapan ICC
Risiko tersebut berkaitan dengan surat perintah penangkapan yang dikeluarkan ICC terhadap Netanyahu. Surat perintah itu terkait tuduhan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan dalam konflik Israel-Palestina di Jalur Gaza.
Keberadaan surat perintah tersebut membuat perjalanan Netanyahu ke luar negeri menjadi persoalan yang harus diperhitungkan secara hati-hati. Pemerintah Israel perlu mempertimbangkan negara tujuan dan kemungkinan penerapan surat perintah ICC apabila Netanyahu memasuki wilayah negara yang mengakui kewenangan mahkamah tersebut.
Persoalan itu semakin terlihat ketika Netanyahu menghadapi kemungkinan harus melakukan pendaratan darurat di negara yang mengakui ICC. Dalam situasi seperti itu, statusnya sebagai orang yang menjadi subjek surat perintah penangkapan dapat menjadi persoalan hukum bagi negara tempat pesawatnya mendarat.
Statuta Roma menjadi dasar hukum pendirian ICC. Berdasarkan kerangka tersebut, negara-negara pihak pada umumnya memiliki kewajiban untuk bekerja sama dengan mahkamah, termasuk dalam pelaksanaan surat perintah penangkapan.
Namun, penerapan kewajiban tersebut tidak selalu berjalan sederhana. Pelaksanaan surat perintah ICC kerap bersinggungan dengan persoalan hukum dan pertimbangan politik masing-masing negara.
Wali Kota New York Desak Netanyahu Ditangkap
Tekanan terhadap Netanyahu juga datang dari Amerika Serikat. Wali Kota New York Zohran Mamdani sebelumnya menyerukan penangkapan Netanyahu apabila PM Israel itu mengunjungi AS.
Mamdani bahkan secara terbuka menyebut Netanyahu sebagai "penjahat perang". Ia meminta pemerintah federal AS menjalankan surat perintah penangkapan ICC terhadap Netanyahu.
Seruan tersebut menjadi salah satu contoh bagaimana keberadaan surat perintah ICC dapat memengaruhi kemungkinan perjalanan Netanyahu. Persoalan serupa juga muncul di sejumlah negara Eropa.
Sejumlah pemerintah negara Eropa sebelumnya menyatakan akan bertindak sesuai kewajiban hukum internasional apabila Netanyahu memasuki wilayah mereka.
Dengan kondisi tersebut, perjalanan luar negeri Netanyahu tidak hanya berkaitan dengan agenda diplomatik. Setiap negara tujuan juga dapat membawa konsekuensi hukum berbeda, terutama apabila negara tersebut mengakui kewajiban terhadap ICC.
Pernyataan Netanyahu mengenai pasukan khusus Israel kemudian menambah dimensi baru dalam persoalan tersebut. Ia tidak menjelaskan apakah pasukan itu benar-benar akan dikerahkan untuk membebaskannya, kapan operasi semacam itu dapat dilakukan, atau bagaimana Israel akan menjalankannya jika penangkapan terjadi di wilayah negara lain.
Yang disampaikan Netanyahu sejauh ini hanya pengakuan bahwa kemungkinan tersebut ia pikirkan dan bahwa Israel memiliki pasukan khusus yang pernah menjadi bagian dari pengalaman militernya.