- • Iran, Amerika Serikat, dan Oman disebut semakin dekat mencapai kesepakatan sementara untuk membuka kembali pelayaran di Selat Hormuz setelah ketegangan meningkat akibat konflik Iran-AS.
- • Negosiasi berfokus pada pengaturan jalur pelayaran, kewenangan pengelolaan selat strategis, serta kemungkinan aturan biaya layanan maritim.
- • Kesepakatan Hormuz dinilai dapat meredakan salah satu titik panas di Timur Tengah, tetapi belum otomatis menyelesaikan konflik lebih luas antara Washington dan Teheran.
INFORMASI.COM, Jakarta - Iran, Amerika Serikat (AS), dan Oman disebut semakin mendekati kesepakatan sementara yang memungkinkan pembukaan kembali jalur pelayaran di Selat Hormuz, salah satu jalur laut paling strategis di dunia.
Kesepakatan tersebut diharapkan dapat mengurangi ketegangan antara Washington dan Teheran sekaligus membuka ruang bagi pembicaraan lebih luas mengenai program nuklir Iran dan isu keamanan regional.
Pemerintah Iran pada Kamis menyatakan telah menyepakati koordinat jalur pelayaran baru di Selat Hormuz bersama Oman. Jalur tersebut menjadi bagian dari upaya mengembalikan aktivitas pelayaran setelah terganggu akibat konflik Iran-AS.
Selat Hormuz memiliki posisi penting dalam perdagangan energi global. Sebelum krisis terjadi, sekitar seperlima pasokan minyak dunia dikirim melalui perairan yang menghubungkan Teluk Persia dan Teluk Oman tersebut.
Presiden AS Donald Trump menyampaikan optimisme mengenai perkembangan negosiasi. Ia mengatakan pembicaraan dengan Iran berjalan positif dan keputusan mengenai kesepakatan akan diketahui dalam waktu dekat.
"Kita akan tahu dalam 48 jam," kata Trump ketika ditanya apakah kesepakatan segera tercapai.
Trump juga memperingatkan bahwa Selat Hormuz harus kembali terbuka. Ia menyebut jalur tersebut akan segera dibuka atau Iran akan menghadapi tekanan besar dari AS.
Pernyataan itu muncul setelah Trump dilaporkan membatalkan rencana serangan militer besar terhadap Iran. Langkah tersebut memperlihatkan pola kebijakan Trump yang kerap mengeluarkan ancaman militer, tetapi kemudian membuka jalur diplomasi.
Meski demikian, Iran membantah adanya pembicaraan langsung dengan AS. Pemerintah Teheran menyatakan negosiasi hanya berlangsung dengan Oman yang selama ini berperan sebagai mediator antara kedua negara.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran Esmaeil Baghaei mengatakan pembicaraan dengan Oman berjalan positif, meski masih terdapat sejumlah perbedaan mengenai mekanisme pengoperasian jalur pelayaran di Selat Hormuz.
Perdebatan Utama: Siapa yang Mengatur Selat Hormuz
Negosiasi antara Iran, AS, dan Oman berpusat pada dua persoalan utama, yaitu pihak yang memiliki kewenangan mengatur Selat Hormuz serta kemungkinan Iran mengenakan biaya tertentu kepada kapal komersial yang melintas.
Perselisihan tersebut bermula setelah AS dan Israel melancarkan perang terhadap Iran. Sebagai respons, Teheran menutup sebagian akses Selat Hormuz yang kemudian mengganggu salah satu jalur perdagangan laut tersibuk dunia dan mendorong kenaikan harga energi global.
Setelah membuka sebagian jalur, Iran meminta kapal komersial menggunakan jalur utara yang melewati wilayah perairannya di sekitar Pulau Larak. Namun, AS kemudian mendorong penggunaan jalur selatan di sepanjang pesisir Oman.
Iran menolak skema tersebut karena menilai jalur itu bertentangan dengan kesepakatan sebelumnya antara Iran dan AS.
Dalam perkembangan terbaru, Iran dan Oman menyepakati posisi jalur pelayaran baru. Teheran menyebut pembahasan tersebut bertujuan menciptakan jalur masuk dan keluar yang aman dengan tetap mempertimbangkan hak kedaulatan serta kepentingan keamanan Iran dan Oman.
Namun, beberapa persoalan masih dibahas, termasuk mekanisme pembukaan kembali jalur laut, biaya layanan maritim, serta pengaturan keamanan.
Iran Ingin Tetap Punya Peran di Selat Hormuz
Iran menegaskan pengelolaan Selat Hormuz harus mempertimbangkan posisi dua negara pantai, yakni Iran dan Oman. Teheran ingin tetap memiliki kendali atas navigasi di wilayah perairannya.
Selain itu, Iran mengisyaratkan kemungkinan penerapan sistem biaya bagi kapal yang menggunakan layanan tertentu, seperti bantuan navigasi, pemanduan kapal, atau perlindungan lingkungan.
Dalam hukum maritim internasional, negara pantai tidak dapat mengenakan tarif untuk sekadar melintas di selat internasional. Namun, biaya layanan tertentu masih dimungkinkan apabila berkaitan dengan fasilitas yang diberikan.
AS Menolak Kendali Iran atas Kapal Komersial
Sementara itu, pemerintah AS menginginkan kebebasan penuh bagi kapal komersial untuk melewati Selat Hormuz tanpa harus mendapatkan izin Iran atau membayar biaya transit.
Seorang pejabat AS yang mengetahui proses negosiasi mengatakan kesepakatan sementara tidak boleh memberikan hak kepada Iran untuk menentukan kapal yang dapat melintas maupun mengenakan biaya penggunaan jalur tersebut.
Trump juga menolak kemungkinan Iran memungut biaya dari kapal yang melintasi Selat Hormuz.
"Saya tidak akan membiarkan mereka mengenakan biaya. Siapa pun yang akan mengenakan biaya, kami yang akan mengenakan biaya," ujar Trump.
Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio menegaskan pembahasan mengenai Selat Hormuz berbeda dengan negosiasi terkait program nuklir Iran.
"Ada kesepakatan besar, yaitu yang berkaitan dengan ambisi nuklir mereka. Kesepakatan segera yang banyak menjadi perhatian adalah soal selat," kata Rubio.
Skema Kesepakatan Sementara Mulai Dibahas
Menurut laporan sejumlah media, para perunding mulai membahas skema kompromi. Salah satu usulan menyebut kapal yang memasuki Teluk Persia akan menggunakan jalur utara melalui wilayah Iran, sementara kapal yang keluar menggunakan jalur selatan di wilayah Oman.
Kesepakatan tersebut diperkirakan berlaku selama 60 hari dan tidak mengenakan biaya transit selama periode awal.
Pembahasan lain mencakup kemungkinan biaya layanan terkait keamanan maritim dan perlindungan lingkungan, serta langkah pencabutan blokade AS terhadap pelabuhan Iran.
Para pihak juga membahas kemungkinan pembersihan ranjau laut di sekitar pusat selat sebelum menyusun kesepakatan jangka panjang.
Tekanan Ekonomi dan Energi Dorong Diplomasi
Negosiasi terjadi ketika AS menghadapi tekanan untuk mencegah eskalasi baru di kawasan Timur Tengah. Penutupan Selat Hormuz dalam waktu lama berpotensi mendorong kenaikan harga minyak dunia dan berdampak pada harga bahan bakar domestik AS.
Analis energi memperingatkan gangguan berkepanjangan dapat membuat sejumlah negara menghabiskan cadangan minyak strategis lebih cepat.
Trita Parsi, Wakil Presiden Eksekutif Quincy Institute for Responsible Statecraft, menilai kepentingan utama AS sebenarnya bukan soal siapa yang mengelola selat, melainkan memastikan kapal dapat melintas dengan aman.
"Tujuan utama Amerika terhadap jalur strategis secara historis bukan tentang siapa yang mengelolanya, tetapi apakah kapal dapat melewatinya secara bebas, dapat diprediksi, dan tanpa diskriminasi," ujar Parsi.
Menurutnya, AS seharusnya tidak menolak kesepakatan hanya karena tidak sepenuhnya mempertahankan dominasi Washington di kawasan.
David Des Roches, mantan pejabat Departemen Pertahanan AS, menilai kesepakatan yang mungkin tercapai harus mengakui kenyataan bahwa Iran memiliki posisi geografis yang tidak dapat diabaikan dalam pengelolaan Selat Hormuz.
"Saya pikir garis besar kesepakatannya adalah Iran tidak akan menghalangi jalur internasional bebas di wilayah perairannya," kata Des Roches.
Kesepakatan Hormuz Belum Mengakhiri Krisis Timur Tengah
Meski pembukaan kembali Selat Hormuz dapat meredakan ketegangan antara Iran dan AS, para pengamat menilai kesepakatan tersebut belum cukup untuk menyelesaikan seluruh konflik di Timur Tengah.
Setelah jalur pelayaran kembali normal, kedua negara masih harus membahas isu yang lebih luas, termasuk program nuklir Iran, hubungan Iran-Israel, konflik Lebanon, serta aktivitas kelompok bersenjata yang didukung Teheran di kawasan.
Abas Aslani, peneliti senior Center for Middle East Strategic Studies, mengatakan perubahan cepat antara ancaman militer dan diplomasi membuat kawasan berada dalam ketidakpastian.
"Saya pikir kawasan ini terasa seperti roller coaster berkecepatan tinggi. Beberapa hari lalu semua orang bersiap menghadapi eskalasi besar," kata Aslani.
Menurut dia, kesepakatan mengenai Selat Hormuz dapat menjadi langkah awal yang positif, tetapi tidak akan langsung menyelesaikan seluruh persoalan.
"Ini tidak akan secara ajaib menyelesaikan semua masalah," ujarnya.