INFORMASI.COM, Jakarta — Warga di Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao (BARMM), Filipina, mencatat babak baru pada Senin (14/9/2026). Untuk pertama kalinya, masyarakat di wilayah mayoritas Muslim tersebut memilih anggota parlemen yang akan menjalankan pemerintahan otonomi melalui sistem demokratis.
Pemilu itu menjadi bagian penting dari proses perdamaian antara pemerintah Filipina dan Moro Islamic Liberation Front (MILF) setelah konflik separatis berlangsung selama puluhan tahun. Sekitar 2,3 juta pemilih terdaftar memberikan suara di lima provinsi, tiga kota, dan wilayah geografis khusus Bangsamoro.
Pemungutan suara memilih 80 anggota parlemen. Komposisinya terdiri atas 40 perwakilan partai regional, 32 wakil distrik, dan delapan wakil sektoral. Berbeda dengan sistem pemilihan gubernur atau presiden, warga Bangsamoro tidak memilih kepala menteri secara langsung. Jabatan tersebut akan ditentukan oleh parlemen yang baru terbentuk.
Dari Konflik Bersenjata Menuju Kotak Suara
Pemilu tersebut tidak berdiri sendiri. Perjalanannya berawal dari proses panjang untuk mengakhiri konflik antara pemerintah Filipina dan kelompok pemberontak Moro yang memperjuangkan pemerintahan sendiri di Mindanao.
Titik pentingnya terjadi pada 2014, ketika pemerintah Filipina dan MILF mencapai Comprehensive Agreement on the Bangsamoro (CAB). Kesepakatan itu membuka jalan bagi pembentukan wilayah otonomi baru dengan kewenangan politik dan ekonomi yang lebih luas.
Kerangka hukumnya kemudian diperkuat melalui Bangsamoro Organic Law (BOL) atau Republic Act No. 11054. Undang-undang tersebut menjadi dasar pembentukan BARMM dan pemerintahan transisi yang disebut Bangsamoro Transition Authority (BTA).
Sejak 2019, BTA menjalankan pemerintahan sementara sambil mempersiapkan peralihan menuju sistem pemerintahan parlementer yang dipilih melalui pemilu.
Proses itu akhirnya mencapai tahap penting pada September 2026.
“Hari ini, rakyat Bangsamoro akhirnya memilih Parlemen mereka sendiri,” kata Ziaur-Rahman (Ria) seperti dikutip dari Congress of the Philippines.
Pernyataan tersebut disampaikan anggota DPR Filipina Ziaur-Rahman “Zia” Alonto Adiong setelah memberikan suara. Menurutnya, pemilu tersebut menandai peralihan kewenangan dari badan transisi kepada pemimpin yang bertanggung jawab langsung kepada pemilih.
80 Kursi Menentukan Arah Bangsamoro
Parlemen Bangsamoro memiliki posisi yang sangat penting karena kewenangan pemerintahan regional berada di tangan lembaga tersebut.
Parlemen bertugas membuat kebijakan dan undang-undang dalam kewenangan yang diberikan kepada BARMM. Dari lembaga inilah pula kepala menteri akan dipilih.
Sebanyak 80 kursi dibagi dalam tiga kelompok. 40 kursi dialokasikan untuk perwakilan partai politik regional, 32 kursi untuk wakil distrik, sementara delapan kursi diperuntukkan bagi sektor tertentu.
Kursi sektoral mencakup perwakilan perempuan, pemuda, pemimpin tradisional, ulama, serta komunitas pendatang. Struktur tersebut dirancang untuk memastikan kelompok-kelompok berbeda di Bangsamoro memperoleh representasi dalam pemerintahan.
Pemilu ini juga menjadi ujian bagi sistem politik parlementer yang relatif baru di Filipina. BARMM merupakan satu-satunya wilayah di negara tersebut yang menjalankan bentuk pemerintahan parlementer di tingkat regional.
Tidak Ada Kelompok yang Menguasai Parlemen
Setelah pemungutan suara berlangsung, hasil sementara menunjukkan tidak ada satu blok politik yang berhasil mengamankan mayoritas 41 kursi.
Menurut hasil tidak resmi yang dikutip Reuters, faksi yang dipimpin Abdulraof Macacua memperoleh sekitar 35,2 persen suara, sedangkan kelompok yang terkait dengan mantan pemimpin MILF Al Haj Murad Ebrahim meraih sekitar 32,4 persen. BARMM Grand Coalition berada di posisi berikutnya dengan sekitar 20,5 persen.
Komposisi tersebut membuat pembentukan koalisi pemerintahan menjadi kemungkinan kuat.
Artinya, persaingan tidak berhenti setelah surat suara dihitung. Kelompok-kelompok politik harus membangun kesepakatan untuk mengumpulkan dukungan mayoritas di parlemen. Dari negosiasi tersebut, arah pemerintahan Bangsamoro dan sosok kepala menteri pertama hasil pemilu akan ditentukan.
Reuters melaporkan tingginya partisipasi pemilih, yang mencapai sekitar 80 persen, menunjukkan besarnya perhatian masyarakat terhadap perubahan sistem pemerintahan tersebut.
Pemilu Digelar di Tengah Ancaman Kekerasan
Perjalanan menuju pemilu pertama BARMM juga tidak sepenuhnya mulus.
Menjelang pemungutan suara, kekerasan terkait pemilu menewaskan sejumlah orang dan menyebabkan korban luka. Pemerintah kemudian mengerahkan lebih dari 20.000 personel militer dan polisi untuk menjaga keamanan selama proses pemungutan suara.
Di Cotabato City, kekerasan bahkan mendorong Komisi Pemilihan Umum Filipina atau COMELEC mengambil alih pengawasan di salah satu lokasi pemungutan suara. Di Basilan, pemungutan suara juga mengalami gangguan setelah ditemukan dugaan penggunaan surat suara yang telah ditandai sebelumnya.
Meski demikian, proses pemilu secara umum tetap berlangsung dan tingkat partisipasi pemilih diperkirakan melampaui 80 persen.
Ujian Baru Setelah Perang Panjang
Pemilu pertama ini menjadi penting karena Bangsamoro tidak hanya sedang memilih anggota parlemen. Masyarakat juga sedang menguji apakah model pemerintahan otonomi dapat menghasilkan stabilitas politik setelah puluhan tahun konflik.
Perjanjian damai 2014 menjadi fondasi perubahan tersebut. Dalam kesepakatan itu, MILF meninggalkan tuntutan untuk mendirikan negara merdeka dan menerima otonomi yang lebih luas sebagai jalan menuju perdamaian. Proses tersebut juga mencakup pelepasan senjata dan reintegrasi mantan kombatan ke kehidupan sipil.
Namun, tantangan lama belum sepenuhnya hilang. Persaingan antar-faksi politik, pengaruh keluarga politik lokal, konflik antarklan, kemiskinan, serta proses pelucutan senjata yang belum sepenuhnya selesai masih menjadi persoalan di wilayah tersebut.
Karena itu, keberhasilan pemilu tidak hanya diukur dari apakah pemungutan suara dapat berlangsung. Tantangan berikutnya adalah memastikan pemerintahan yang terbentuk mampu menjalankan mandat otonomi, mempertahankan perdamaian, dan memperbaiki kondisi sosial-ekonomi masyarakat.
Babak Baru Bangsamoro
Anggota parlemen hasil pemilu dijadwalkan mulai menjalankan masa jabatan pada 30 Oktober 2026. Mereka kemudian akan memilih kepala menteri yang memimpin pemerintahan regional. Pemilu berikutnya dijadwalkan berlangsung pada Mei 2031 bersamaan dengan pemilu nasional dan lokal Filipina.
Dengan demikian, pemilu September 2026 menjadi lebih dari sekadar pesta demokrasi regional. Pemilu ini merupakan titik akhir dari pemerintahan transisi sekaligus awal bagi eksperimen politik baru di wilayah Muslim Filipina selatan.
Setelah puluhan tahun konflik, senjata mulai digantikan oleh surat suara. Kini, masa depan Bangsamoro berada di tangan parlemen yang dipilih langsung oleh rakyatnya.