INFORMASI.COM, Jakarta — Situasi keamanan di Yaman kembali memburuk setelah kelompok Houthi menguasai kota pelabuhan Mokha di pesisir Laut Merah.
Perserikatan Bangsa-Bangsa mengonfirmasi pada 11 September bahwa otoritas de facto Houthi telah mengambil alih sebuah kompleks kemanusiaan PBB di Mokha beserta aset di dalamnya. Seluruh personel PBB yang berada di kompleks tersebut telah meninggalkan lokasi sebelum pengambilalihan dan dilaporkan selamat.
Penguasaan Mokha terjadi ketika pertempuran di sepanjang pantai barat Yaman meningkat.
Asisten Sekretaris Jenderal PBB Khaled Khiari mengatakan dalam pengarahan kepada Dewan Keamanan pada 15 September bahwa situasi di sekitar Selat Bab al-Mandab semakin tidak stabil. Ia menyebut pasukan Houthi terus bergerak menuju selat tersebut dan dilaporkan telah merebut sejumlah pulau di Laut Merah bagian selatan.
Perkembangan tersebut meningkatkan perhatian internasional karena Mokha berada dekat salah satu jalur pelayaran strategis yang menghubungkan Laut Merah dan Teluk Aden.
Pelabuhan Mokha Berhenti Beroperasi
Dampak pertempuran tidak hanya dirasakan oleh masyarakat sipil. Perserikatan Bangsa- Bangsa (PBB) menyatakan Pelabuhan Mokha mengalami kerusakan signifikan selama pertempuran dan operasionalnya dihentikan. Gangguan tersebut berpotensi mempersulit pengiriman bantuan kepada masyarakat yang terdampak konflik.
PBB juga melaporkan bahwa sekitar 18.000 rumah tangga telah mengungsi sejak awal September akibat pertempuran di kawasan tersebut. Warga dilaporkan bergerak menuju sejumlah wilayah, termasuk Taiz, Aden, Lahj, dan Abyan.
Perkembangan itu kemudian memperbesar tekanan terhadap sistem kemanusiaan Yaman yang selama bertahun-tahun menghadapi dampak perang, kemiskinan, dan kerusakan infrastruktur.
Organisasi Internasional untuk Migrasi atau IOM melaporkan pada 13 September bahwa jumlah orang yang mengungsi akibat konflik di Yaman telah mencapai 85.818 orang, dengan 82.164 di antaranya mengungsi sejak awal September. Lebih dari 2.000 orang bahkan telah melarikan diri melintasi laut menuju Djibouti.
PBB Soroti Keamanan Warga Sipil
PBB menyerukan agar seluruh pihak dalam konflik melindungi warga sipil dan menghormati hukum humaniter internasional.
Dalam perkembangan di Mokha, PBB juga menekankan pentingnya memastikan akses kemanusiaan yang aman dan tidak terhalang agar bantuan dapat mencapai masyarakat yang membutuhkan.
Persoalan tersebut semakin mendesak karena fasilitas bantuan dan jalur transportasi ikut terdampak konflik.
PBB menyebut sejumlah paket bantuan darurat yang telah disiapkan menghadapi kendala distribusi karena akses jalan menuju wilayah terdampak terputus.
Dengan demikian, penguasaan Mokha tidak hanya memiliki konsekuensi militer. Perubahan kendali wilayah juga langsung memengaruhi kemampuan lembaga kemanusiaan untuk memberikan bantuan.
Bagaimana Kondisi WNI di Yaman?
Perkembangan di Mokha membuat perlindungan warga negara Indonesia menjadi perhatian.
Kementerian Luar Negeri RI, Kamis (17/9/2026), menyatakan bahwa pemerintah terus memantau kondisi WNI di Yaman melalui KBRI Muscat, yang memiliki wilayah kerja mencakup Yaman, serta berkoordinasi dengan KBRI Riyadh dan KJRI Jeddah. Kemlu juga mengimbau WNI untuk mengikuti arahan pemerintah dan menggunakan saluran hotline apabila menghadapi keadaan darurat.
KBRI Sana'a sendiri telah lama menjalankan operasional dari Muscat karena alasan keamanan. Portal Safe Travel Kementerian Luar Negeri RI juga masih memberikan peringatan agar WNI tidak melakukan perjalanan ke Yaman karena kondisi keamanan yang tidak kondusif dan konflik bersenjata yang berlangsung.
Kemlu mengingatkan bahwa akses penerbangan dan jalur laut di Yaman dapat sangat terbatas akibat konflik, sementara jalur darat juga memiliki risiko keamanan.
Kondisi tersebut menjadi faktor penting dalam setiap kemungkinan langkah perlindungan atau evakuasi WNI.
Angka 74 WNI Bukan di Mokha
Informasi mengenai 74 WNI di Mokha perlu diluruskan. Dalam keterangan Kemlu pada 17 September 2026, Juru Bicara Kemlu Vahd Nabyl Achmad Mulachela memang menyebut angka 77 WNI, dengan tiga orang telah berhasil keluar sehingga tersisa 74.
Namun, angka tersebut merujuk pada WNI di Makkah, Arab Saudi, bukan di Mokha, Yaman. Kemlu menyebut 74 WNI tersebut merupakan pelajar.
Dengan demikian, tidak tepat menggunakan angka 74 sebagai jumlah WNI yang terjebak di kota Mokha.
Sampai informasi resmi yang dapat diverifikasi pada 17 September 2026, Kemlu belum mempublikasikan angka khusus mengenai berapa WNI yang berada di Mokha.
Koreksi ini penting karena Mokha dan Makkah merupakan dua lokasi berbeda di dua negara berbeda.
Mokha adalah kota pelabuhan di Yaman yang berada di pesisir Laut Merah, sedangkan Makkah berada di Arab Saudi.
Bab al-Mandab Jadi Titik Strategis
Penguasaan Mokha juga penting karena letaknya dekat dengan Selat Bab al-Mandab, jalur laut yang menghubungkan Laut Merah dengan Teluk Aden.
PBB menyebut situasi di sekitar Bab al-Mandab semakin volatil setelah pasukan Houthi bergerak menuju kawasan tersebut. Meski demikian, berdasarkan pemantauan lalu lintas maritim yang dikutip dalam pengarahan PBB pada 15 September 2026, arus kapal komersial melalui Laut Merah masih tampak berjalan pada saat itu.
Organisasi Maritim Internasional atau IMO juga telah berulang kali memperingatkan mengenai risiko terhadap pelayaran di Laut Merah.
Pada 12 Agustus 2026, IMO mengecam serangan terhadap kapal kargo TIHAMAH di lepas pantai Al Mokha. Beberapa awak kapal dilaporkan tewas. Sekretaris Jenderal IMO Arsenio Dominguez menyatakan serangan terhadap kapal internasional mengancam keselamatan pelaut sekaligus rantai pasok global.
IMO menegaskan Laut Merah merupakan salah satu koridor penting bagi perdagangan internasional. Organisasi tersebut meminta perusahaan pelayaran melakukan penilaian risiko secara menyeluruh sebelum melintasi kawasan yang mengalami konflik.
Risiko terhadap Perdagangan Dunia
Posisi geografis Mokha membuat konflik lokal di Yaman memiliki konsekuensi yang dapat meluas.
Laut Merah merupakan bagian dari jalur maritim yang menghubungkan Eropa dan Asia melalui Suez, Bab al-Mandab, dan Teluk Aden.
IMO menyebut kawasan tersebut sebagai salah satu jalur maritim paling penting bagi perdagangan global. Gangguan terhadap kebebasan navigasi dapat memengaruhi rute perdagangan, biaya pelayaran, keselamatan awak kapal, dan rantai pasok internasional.
Karena itu, perkembangan di Mokha tidak hanya dipantau oleh negara-negara yang terlibat langsung dalam konflik Yaman.
Perusahaan pelayaran dan organisasi maritim internasional juga memantau perkembangan keamanan di sekitar Laut Merah.
Krisis Kemanusiaan Kembali Membesar
Bagi masyarakat Yaman, dampak paling langsung dari perebutan Mokha adalah meningkatnya risiko pengungsian.
Data IOM menunjukkan lebih dari 85.000 orang telah mengungsi akibat eskalasi terbaru hingga 13 September. Ribuan lainnya telah meninggalkan Yaman menuju Djibouti melalui jalur laut.
PBB juga menyatakan bahwa warga sipil terus meninggalkan wilayah pertempuran di pantai barat.
Situasi ini menambah persoalan bagi negara yang telah mengalami konflik berkepanjangan.
Di Mokha sendiri, fasilitas kemanusiaan PBB telah diambil alih dan pelabuhan mengalami kerusakan. PBB menegaskan bahwa fasilitas, personel, dan aset kemanusiaan harus dihormati serta dilindungi.
Nasib WNI Menunggu Perkembangan Keamanan
Bagi Indonesia, persoalan utama saat ini adalah memastikan WNI yang masih berada di Yaman tetap dapat berkomunikasi dengan perwakilan RI dan memperoleh bantuan jika kondisi memburuk.
Kemlu telah meminta WNI mengikuti informasi dan arahan resmi serta memanfaatkan hotline dalam keadaan darurat.