- • Anggota Parlemen Malaysia, Syed Saddiq Syed Abdul Rahman, mendesak pemerintah Malaysia mengambil langkah diplomatik lebih tegas terhadap Indonesia terkait kabut asap lintas batas.
- • Ia mendorong Malaysia berkoordinasi dengan negara ASEAN, terutama Singapura, untuk menyampaikan protes diplomatik bersama.
- • Syed Saddiq juga mengusulkan pembatasan akses pinjaman dan modal bagi perusahaan yang terbukti terlibat dalam pembukaan lahan dengan cara membakar.
INFORMASI.COM, Jakarta – Anggota Parlimen Muar, Malaysia, Syed Saddiq Syed Abdul Rahman, mendesak pemerintahnya mengambil langkah lebih tegas terhadap Indonesia terkait krisis kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Desakan tersebut disampaikan dalam pembahasan anggaran 2027 di Dewan Rakyat, Kuala Lumpur, Selasa (13/10/2026). Syed Saddiq menilai komunikasi antara pemerintah Malaysia dan Indonesia belum cukup untuk menangani persoalan kabut asap lintas batas yang kembali berdampak pada masyarakat.
Syed Saddiq mendorong pemerintah Malaysia mengajukan protes diplomatik yang lebih tegas. Ia juga mengusulkan agar Malaysia menggalang dukungan negara-negara ASEAN, khususnya Singapura, yang turut terdampak kabut asap.
Krisis tersebut menjadi perhatian karena memburuknya kualitas udara mengancam kesehatan masyarakat dan mendorong penutupan sejumlah sekolah di Malaysia.
Dorong Protes Diplomatik Bersama Negara ASEAN
Syed Saddiq menilai pemerintah Malaysia perlu meningkatkan tekanan diplomatik, bukan hanya mengandalkan komunikasi bilateral dengan pemerintah Indonesia.
Ia mengusulkan agar Malaysia dan negara-negara ASEAN yang terdampak menyatukan sikap melalui protes diplomatik bersama. Menurutnya, langkah kolektif dapat menjadi bentuk tekanan agar persoalan kabut asap lintas batas mendapat penanganan lebih serius.
Singapura menjadi salah satu negara yang secara khusus ia soroti untuk diajak berkoordinasi. Negara tersebut juga menghadapi dampak kabut asap yang melintasi batas wilayah.
Upaya bersama itu diharapkan dapat mendorong penanganan karhutla yang lebih efektif sekaligus memperkuat pertanggungjawaban pihak-pihak yang terlibat.
Usulkan Pembatasan Pinjaman bagi Perusahaan
Selain tekanan diplomatik, Syed Saddiq mengusulkan langkah ekonomi terhadap perusahaan yang diduga terlibat dalam praktik pembukaan lahan dengan cara membakar.
Ia mendorong lembaga keuangan di Malaysia dan Singapura mempertimbangkan pembatasan akses pinjaman serta pasar modal bagi perusahaan yang terbukti melakukan praktik perusakan lingkungan tersebut.
Usulan itu menempatkan sektor keuangan sebagai salah satu instrumen untuk menekan perusahaan agar tidak terus melakukan pembakaran lahan yang berdampak pada negara lain.
Syed Saddiq juga menekankan bahwa penindakan tidak boleh hanya menyasar perusahaan Indonesia. Perusahaan asal Malaysia maupun Singapura yang terbukti terlibat juga harus dimintai pertanggungjawaban sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Singgung Penegakan Hukum terhadap Perusahaan di Luar Negeri
Syed Saddiq turut mendorong Malaysia mempertimbangkan aturan yang memungkinkan perusahaan dimintai pertanggungjawaban atas aktivitas mereka di luar negeri apabila terbukti menyebabkan pencemaran lintas batas.
Ia menyoroti pendekatan hukum yang diterapkan Singapura sebagai salah satu rujukan untuk memperkuat mekanisme penindakan terhadap perusahaan yang berkontribusi pada krisis kabut asap.
Menurut gagasan tersebut, penanganan kabut asap tidak cukup dilakukan melalui imbauan atau diplomasi. Pengawasan terhadap aktivitas perusahaan dan penerapan sanksi juga dinilai perlu diperkuat agar praktik pembakaran lahan tidak terus berulang.
Meski demikian, usulan mengenai pembatasan akses pendanaan dan penguatan aturan lintas negara tersebut merupakan dorongan kebijakan dari Syed Saddiq. Penerapannya tetap bergantung pada keputusan pemerintah dan ketentuan hukum masing-masing negara.
Kabut Asap Kembali Jadi Persoalan Regional
Kabut asap akibat karhutla telah lama menjadi persoalan lingkungan lintas batas di kawasan Asia Tenggara. Dampaknya tidak hanya dirasakan di wilayah yang mengalami kebakaran, tetapi juga dapat menyebar ke negara tetangga mengikuti pergerakan angin.
Situasi tersebut membuat penanganan karhutla membutuhkan koordinasi antarnegara, selain upaya pemadaman dan pencegahan kebakaran di dalam negeri.
Desakan Syed Saddiq menambah sorotan terhadap upaya Malaysia dalam merespons dampak kabut asap. Ia mendorong pemerintahnya menggunakan jalur diplomatik dan instrumen ekonomi untuk meminta pertanggungjawaban pihak yang terbukti menyebabkan pencemaran lintas batas.
Hingga kini, usulan tersebut perlu dibedakan dari kebijakan resmi pemerintah Malaysia. Langkah lanjutan yang akan diambil pemerintah terkait desakan tersebut belum dijelaskan dalam informasi yang tersedia.