- • Bank Dunia mencatat hampir 500 juta penduduk India berhasil keluar dari kemiskinan pada 2011–2023, dengan tingkat kemiskinan ekstrem turun dari 27,1 persen menjadi 2,6 persen.
- • Namun, jutaan keluarga yang sudah melewati garis kemiskinan masih kesulitan memenuhi kebutuhan pokok akibat kenaikan harga, utang, dan mahalnya biaya kesehatan.
- • Sejumlah warga mempertanyakan ukuran kemiskinan Bank Dunia karena pendapatan yang sedikit melampaui ambang batas belum menjamin kehidupan layak.
INFORMASI.COM, Jakarta - India mencatat pencapaian besar dalam upaya pengentasan kemiskinan. Namun, angka yang menunjukkan hampir 500 juta penduduk berhasil keluar dari kemiskinan ternyata tidak sepenuhnya menggambarkan kehidupan masyarakat sehari-hari. Sebagian keluarga masih kesulitan membeli makanan, membayar pengobatan, bahkan harus berutang untuk memenuhi kebutuhan bulanan.
Kondisi itu dialami Hema Prajapat, perempuan berusia 25 tahun yang tinggal di Distrik Rajsamand, Negara Bagian Rajasthan, India. Di atas kertas, keluarganya sudah tidak tergolong miskin. Namun, kenyataan yang dihadapinya jauh berbeda.
Setiap menjelang akhir bulan, persediaan makanan di dapurnya mulai habis. Suaminya, Hari Prajapat, semakin terjerat utang, sementara sebagian besar persediaan makanan harus disisihkan untuk anak mereka yang berusia sembilan tahun, Divyansh.
Hema menghabiskan sekitar 11.000 rupee atau setara Rp1,98 juta per bulan untuk menghidupi keluarganya yang terdiri dari tiga orang. Angka tersebut memang sekitar 49 persen lebih tinggi daripada ambang batas kemiskinan Bank Dunia untuk keluarga dengan ukuran serupa, yakni 7.380 rupee atau sekitar Rp1,33 juta per bulan.
Namun, selisih pendapatan tersebut tidak membuat kehidupan keluarganya menjadi lebih mudah.
"Garis kemiskinan ini, batas ini, terlalu rendah. Tidak ada orang yang bisa hidup bermartabat dengan uang sebanyak itu," kata Hema kepada Al Jazeera saat ditemui di sebuah taman kecil tempatnya bekerja sebagai penjaga paruh waktu.
Ia bahkan mempertanyakan apakah para pejabat yang menyusun laporan tersebut benar-benar memahami kehidupan masyarakat berpenghasilan rendah.
"Apakah mereka bahkan turun dari mobil berpendingin udara mereka?" ujarnya.
Data Bank Dunia Diperdebatkan
Perdebatan mengenai kondisi kemiskinan di India mencuat setelah Bank Dunia menerbitkan laporan terbaru yang mencatat kemajuan besar negara tersebut dalam mengurangi kemiskinan.
Berdasarkan laporan itu, India berhasil mengangkat hampir 500 juta penduduk dari kemiskinan sepanjang 2011–2023. Persentase penduduk yang hidup dalam kemiskinan ekstrem turun dari 27,1 persen menjadi 2,6 persen.
Pencapaian tersebut menjadi salah satu upaya pengentasan kemiskinan terbesar di dunia. Skala keberhasilannya hanya dapat dibandingkan dengan China yang berhasil mengangkat lebih dari 800 juta penduduk dari kemiskinan ekstrem selama empat dekade.
Sejumlah ekonom menilai pencapaian India tersebut signifikan. Mereka juga menilai metode penghitungan Bank Dunia dapat dipertanggungjawabkan, meskipun India masih memiliki pekerjaan besar sebelum benar-benar bisa menyatakan berhasil menghapus kemiskinan.
Di sisi lain, sejumlah ekonom mempertanyakan kesimpulan laporan tersebut. Mereka juga menyoroti keputusan pemerintah Perdana Menteri, Narendra Modi, yang tidak menerbitkan penghitungan kemiskinan resmi berdasarkan survei konsumsi selama lebih dari satu dekade.
Akibatnya, Bank Dunia menjadi salah satu rujukan utama untuk memperoleh gambaran kemiskinan India yang dapat dibandingkan dengan negara lain. Lembaga tersebut menggunakan survei konsumsi terbaru dan ambang batas kemiskinannya sendiri.
Persoalannya, angka statistik itu belum tentu mencerminkan kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup secara layak.
India memiliki sekitar 1,4 miliar penduduk dan menjadi salah satu negara dengan pertumbuhan ekonomi tercepat di dunia. Negara tersebut bahkan menempati posisi keempat sebagai ekonomi terbesar berdasarkan produk domestik bruto (PDB) nominal.
Namun, pertumbuhan ekonomi itu berjalan berdampingan dengan ketimpangan kekayaan. Satu persen penduduk terkaya India menguasai sekitar 40 persen total kekayaan negara tersebut. Ketimpangan ini juga menjadi salah satu persoalan yang disinggung dalam laporan Bank Dunia.
Pemerintah India memang memiliki program bantuan pangan yang menjangkau hampir 800 juta penduduk setiap bulan. Melalui program ketahanan pangan nasional, pemerintah menyediakan bahan pangan gratis atau dengan harga subsidi untuk membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pokok.
Bank Dunia menilai program tersebut turut membantu menekan kemiskinan ekstrem.
Namun, kenaikan biaya hidup membuat bantuan pemerintah harus berhadapan dengan tekanan pengeluaran rumah tangga yang semakin besar.
Berdasarkan Indeks Harga Konsumen pemerintah India, harga barang dan jasa secara keseluruhan meningkat sedikitnya 51 persen sepanjang September 2016 hingga September 2025. Sementara itu, kenaikan upah pekerja tidak mampu mengimbangi laju kenaikan harga tersebut.
Biaya Kesehatan Kian Sulit
Bagi keluarga berpenghasilan rendah, persoalan bukan hanya harga makanan dan kebutuhan sehari-hari. Biaya kesehatan juga menjadi ancaman yang bisa menghabiskan uang hasil kerja selama berbulan-bulan.
India menyediakan sekolah negeri serta rumah sakit pemerintah dengan layanan gratis atau bersubsidi. Namun, rumah sakit pemerintah kerap menghadapi antrean panjang, ruang perawatan yang penuh, keterbatasan dokter, serta minimnya fasilitas.
Situasi seperti ini membuat keluarga yang sudah melewati garis kemiskinan tetap rentan kehilangan kemampuan memenuhi kebutuhan dasar ketika menghadapi pengeluaran mendadak.
Ekonom pembangunan yang berbasis di New Delhi, Santosh Mehrotra, menilai ambang batas kemiskinan yang digunakan untuk mengukur kondisi masyarakat India terlalu rendah.
Menurut dia, keluarga yang secara statistik sudah keluar dari kemiskinan masih bisa kembali jatuh miskin hanya karena satu kejadian yang tidak terduga.
"Satu guncangan saja dapat membuat sebuah keluarga kembali berada di bawah garis kemiskinan," kata Mehrotra kepada Aljazeera, baru-baru ini.
Guncangan tersebut bisa berupa pandemi, kekeringan, banjir, bahkan biaya pernikahan.
Mehrotra juga mengkritik penggunaan satu ambang batas kemiskinan untuk menggambarkan kondisi penduduk pedesaan dan perkotaan. Menurut dia, kedua kelompok masyarakat tersebut menghadapi realitas ekonomi yang berbeda.