- • Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memerintahkan penutupan bangunan komersial, termasuk lapangan padel, yang tidak memiliki Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).
- • Lapangan padel di kawasan Kemang menjadi sorotan setelah area parkirnya mengalami longsor hingga berdampak pada lima rumah warga.
- • PBG yang dimiliki pengelola disebut hanya mencakup bangunan utama lapangan, sedangkan area parkir yang longsor belum tercatat dalam dokumen perizinan.
INFORMASI.COM, Jakarta — Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memerintahkan penutupan bangunan komersial yang tidak memenuhi persyaratan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Kebijakan tersebut turut menyasar fasilitas olahraga padel di kawasan Kemang, Jakarta Selatan, setelah area parkirnya mengalami longsor dan berdampak pada permukiman warga.
Pramono menegaskan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tidak akan memberikan toleransi kepada pemilik bangunan komersial yang belum mengantongi PBG. Ia meminta jajarannya menindak bangunan yang tidak memenuhi ketentuan, tanpa memandang latar belakang pemiliknya.
"Kalau ada bangunan yang belum ada PBG, terutama untuk komersial, untuk misalnya padel, saya segera minta untuk ditutup. Enggak ada kompromi untuk itu," kata Pramono setelah rapat di Kantor Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur, Jumat, 13 November 2026.
Apa yang Dilanggar Lapangan Padel di Kemang?
Persoalan perizinan lapangan padel di Kemang mencuat setelah area parkir fasilitas olahraga tersebut mengalami longsor. Berdasarkan pemeriksaan awal pemerintah daerah, pengelola sebenarnya telah memiliki PBG untuk bangunan utama lapangan padel.
Baca Juga
Dua Kawasan Jakarta Dilanda Longsor, Pramono Perintahkan Pembangunan Turap
Lokal
Namun, dokumen tersebut belum mencakup seluruh bagian fasilitas. Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (UP PMPTSP) Jakarta Selatan Mario Wibowo menjelaskan area parkir yang berada di luar bidang utama lapangan belum tercatat dalam PBG yang telah diterbitkan.
Dengan demikian, persoalan yang ditemukan bukan semata-mata ketiadaan dokumen PBG untuk seluruh bangunan. Ada bagian fasilitas, yakni area parkir, yang belum tercakup dalam persetujuan bangunan tersebut.
Kondisi ini menjadi perhatian karena area parkir merupakan bagian dari fasilitas yang digunakan dalam kegiatan komersial lapangan padel. Pemerintah daerah pun meminta pengelola memenuhi persyaratan perizinan sesuai ketentuan.
Longsor Berdampak pada Lima Rumah Warga
Insiden longsor di kawasan Kemang menambah sorotan terhadap pembangunan area parkir lapangan padel tersebut. Material tanah dan bangunan yang ambruk berdampak pada lima rumah warga di sekitar lokasi.
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mencatat sebanyak delapan kepala keluarga atau 45 jiwa terdampak peristiwa tersebut. Material longsoran juga sempat menutup akses jalan warga.
Baca Juga
Buntut Kritik Rumput Rusak, Pramono Anung Batasi Konser di JIS Demi Markas Persija
Sportivo
Warga setempat mengungkapkan longsor bukan pertama kali terjadi. Peristiwa serupa disebut pernah berlangsung pada akhir September 2026, sebelum kembali terjadi pada November.
Sejumlah warga juga mempertanyakan proses pembangunan area parkir karena menilai pekerjaan konstruksi dan penanganan setelah kejadian pertama belum berjalan sesuai harapan.
Meski demikian, penyebab teknis longsor masih perlu dipastikan melalui pemeriksaan pihak berwenang. Persoalan kelengkapan PBG dan penyebab terjadinya longsor merupakan dua hal yang perlu diperiksa secara terpisah.
Aturan Pembangunan Lapangan Padel di Jakarta
Penertiban lapangan padel di Jakarta sebenarnya telah menjadi perhatian Pemprov DKI sejak awal 2026. Pada Februari 2026, Pramono menyampaikan bahwa pembangunan lapangan padel baru tidak diperbolehkan di zona perumahan. Fasilitas baru diarahkan berada di kawasan komersial.
Pemprov DKI juga menetapkan sejumlah ketentuan bagi fasilitas padel yang beroperasi di lingkungan permukiman. Lapangan yang telah memiliki PBG di kawasan perumahan dibatasi jam operasionalnya hingga pukul 20.00 WIB. Pengelola juga diminta memasang peredam suara apabila aktivitas permainan menimbulkan kebisingan bagi warga.
Selain PBG, pembangunan lapangan padel baru di Jakarta juga diwajibkan memiliki Rekomendasi Teknis (Rekomtek) dari Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) DKI Jakarta sebagai dokumen pelengkap persyaratan pengajuan PBG.
Ketentuan mengenai PBG sendiri diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Bangunan Gedung. Dokumen tersebut menjadi persetujuan yang wajib dimiliki pemilik bangunan gedung sebelum melaksanakan pembangunan sesuai rencana teknis yang disetujui.
Pramono Tegaskan Tidak Ada Pengecualian
Pramono mengatakan Pemprov DKI sebelumnya telah memberikan kesempatan kepada pengembang lapangan padel untuk memenuhi ketentuan perizinan. Relaksasi tersebut diberikan sekitar enam hingga tujuh bulan sebelum pernyataannya pada 13 November 2026, dengan syarat setiap bangunan harus memiliki PBG.
Ia menegaskan penegakan aturan berlaku bagi semua pemilik, termasuk politisi maupun pejabat.
"Bagi siapa pun yang tidak punya PBG, termasuk yang dimiliki oleh siapa pun, termasuk politisi atau pejabat, saya minta untuk ditutup," ujar Pramono.
Pemerintah daerah kini diminta memastikan seluruh fasilitas yang dibangun dan digunakan untuk kegiatan komersial memenuhi persyaratan perizinan. Kasus di Kemang juga menjadi pengingat bahwa dokumen perizinan perlu mencakup bagian bangunan dan fasilitas yang benar-benar dibangun di lapangan, bukan hanya bangunan utamanya.