Situs DPR Sulit Diakses dan Sering Down, Gara-gara RUU KUHAP?
INFORMASI, Jakarta - Situs resmi DPR RI yang merupakan kerja sama Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dan Bareskrim Polri kerap mengalami server down. Kondisi ini berpotensi menyulitkan publik dalam mengakses sejumlah dokumen atau draf terkait proses legislasi.
Alasan server down
- • Situs DPR sering mendapatkan serangan siber oleh pihak tak bertanggung jawab.
- • Situs DPR juga kerap mengalami upaya peretasan oleh para hacker.
- • Serangan website DPR ini sangat sering terjadi mulai dari ratusan kali sampai ribuan kali.
“ Jadi sangat sering, selalu ada upaya penyerangan-penyerangan (dari hacker, red). Itu di-hack, itu banyak sekali. ”
— Indra Iskandar, Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR RI, di Ruang Rapat Komisi III DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (17/7/2025).
Tindakan Setjen DPR
- • Saat grafik serangan tinggi terpaksa harus mengambil opsi mematikan atau shut down sementara situs DPR RI.
- • Opsi ini agar tidak merusak keseluruhan sistem beroperasi.
- • Kalau tidak dimatikan dan serangan berhasil masuk ke dalam, itu bisa merusak semua sistem di DPR.
Langkah sebelum shut down
- • Setjen DPR berkonsultasi terlebih dahulu dengan lembaga-lembaga yang kompeten sebelum shut down sementara situs.
- • Lembaga-lembaga tersebut biasanya merekomendasikan di-shut down dulu karena banyak sekali serangan.
Gara-gara RUU KUHAP?
DPR merespons isu yang menyebut situs DPR tidak bisa diakses gara-gara banyaknya orang ingin mengunduh draf RUU Perubahan atas UU No 8/1981 tentang KUHAP.
- • Publik menduga draf terkait disembunyikan yang membuat publik sulit mengaksesnya.
- • Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman bahwa draf RUU KUHAP sudah diunggah dan tidak hilang.
- • Habiburokhman tak menampik bahwa situs resmi DPR RI sempat mengalami server down.
“ Perlu saya jelaskan kemarin sempat down website kami, tapi hanya dalam waktu tidak sampai satu jam sudah diperbaiki kembali. Nah kemudian ada pemberitaan draf RUU tidak ada tidak bisa diakses, draf RUU KUHAP. ”
— Habiburokhman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (17/7/2025).
(ANT)