MK Tolak Gugatan Syarat Capres, Pemohon Minta Harus Sarjana S1

INFORMASI.COM, Jakarta - Mahkamah Konstitusi (MK) menolak seluruh permohonan uji materi Pasal 169 huruf r UU Pemilu terkait syarat pendidikan calon presiden dan wakil presiden yang diajukan dua warga negara.

Latar Perkara

• • Pemohon: Hanter Oriko Siregar (konsultan hukum) & Horison Sibarani (mahasiswa).
• • Objek Uji: Pasal 169 huruf r UU No. 7/2017 tentang Pemilu, yang berbunyi: "Persyaratan menjadi capres dan cawapres adalah: berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas … atau yang sederajat."
• • Tuntutan Pemohon: Mengubah ketentuan tersebut menjadi minimal sarjana strata satu (S-1) atau yang sederajat.

Pertimbangan MK

• • MK menilai usulan pemohon mempersempit hak politik: “Pemaknaan baru yang dimohonkan justru mempersempit peluang sehingga dapat membatasi warga negara.”
• • Ketentuan saat ini tidak menghalangi partai politik mencalonkan kandidat berpendidikan lebih tinggi: “Pasal 169 huruf r tidak menutup kesempatan bagi partai … untuk mengajukan calon dengan pendidikan lebih tinggi dari SMA.”
• • Hak pemilih tetap dihormati, karena pemilih dapat menilai dan memilih kandidat dengan latar pendidikan beragam.

Konteks Konstitusional

• • Pasal 6 ayat (1) UUD 1945 tidak menyebut batas minimal pendidikan untuk capres/cawapres.
• • Pasal 6 ayat (2) memberikan wewenang kepada pembentuk undang-undang untuk mengaturnya.
• • MK menyebut pembentuk UU bisa mengubah syarat pendidikan sesuai kebutuhan nasional.

Pendapat Berbeda

Ketua MK Suhartoyo menyampaikan dissenting opinion. Ia menilai pemohon tidak memenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing), sehingga permohonan semestinya tidak perlu dibahas lebih jauh.

Catatan Empirik

• • MK mencatat sejak Pemilu langsung 2004, sudah banyak capres/cawapres yang berpendidikan lebih tinggi dari SMA.
• • Mahkamah menyimpulkan tidak ada persoalan konstitusionalitas dalam Pasal 169 huruf r UU Pemilu.

(ANT)