KPK Dalami Isu Pungutan Liar Rp75 Juta per Jemaah Haji Khusus 2024

INFORMASI.COM, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menindaklanjuti informasi dari Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) mengenai isu dugaan pungutan liar terhadap jemaah haji khusus tahun 2024 sebesar Rp75 juta per orang.

Temuan MAKI

• •
  Dugaan pungutan liar sebesar Rp75 juta per jemaah haji khusus yang masuk kuota haji tambahan pada 2024.
• •
  Perhitungan MAKI:

  • •
    Total kuota tambahan haji khusus: 9.222 orang (setelah dikurangi 778 kuota petugas dari total 10.000) dikalikan dengan Rp75 juta.
  • •
    Nilai dugaan total pungutan: Rp691 miliar.
• •
  Sumber data: SK Menteri Agama Nomor 130 Tahun 2024 tentang Kuota Haji Tambahan 1445 H/2024 M.
• •
  Rekomendasi MAKI: KPK menerapkan pasal Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) untuk memaksimalkan pengembalian kerugian negara.

Rencana Tindak Lanjut KPK

• •
  KPK sudah menaikkan kasus dugaan korupsi kuota haji 2023-2024 ke tahap penyidikan.
• •
  KPK masih membutuhkan serangkaian langkah sebelum penetapan tersangka.
• •
  KPK berjanji segala informasi terkait pelaksanaan haji pada periode itu akan dikaji mendalam.

Latar Belakang Kasus

• •
  Mulai penyidikan: 9 Agustus 2025.
• •
  Pemanggilan awal: 7 Agustus 2025, KPK meminta keterangan mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas.
• •
  Koordinasi: KPK bekerja sama dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk menghitung kerugian negara.
• •
  Estimasi awal kerugian negara: Lebih dari Rp1 triliun (diumumkan 11 Agustus 2025).

Sorotan Pansus Angket Haji DPR

• •
  Masalah kuota tambahan: 20.000 jemaah dari Arab Saudi dibagi 50:50 atau dibagi menjadi 10.000 kuota untuk haji reguler dan 10.000 kuota untuk haji khusus.
• •
  Mekanisme itu tidak sesuai Pasal 64 UU No. 8/2019 yang membaginya dengan mekanisme berikut:

  • •
    92% kuota untuk haji reguler.
  • •
    8% kuota untuk haji khusus.

(ANT)