Prabowo: Perilaku Korup Ada di Pemerintahan, BUMN, BUMD
INFORMASI.COM, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto secara terbuka mengakui praktik korupsi menjangkiti seluruh lini pemerintahan, mulai birokrasi eselon-eselon hingga BUMN/BUMD. Hal itu diakui Presiden Prabowo dalam Pidato Kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR/DPR/DPD, di Kompleks Parlemen, Jumat (15/8/2025).
“ Perilaku korup ada di setiap eselon birokrasi, institusi pemerintahan, BUMN, dan BUMD. Ini fakta yang tak boleh ditutupi. ”
— Prabowo Subianto, dalam Pidato Kenegaraan di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jumat (15/8/2025).
Pengakuan Terbuka Tantangan Korupsi
Dalam pidato bersejarahnya, Prabowo juga menyampaikan :
- •Penyataan penyelamatan Rp300 triliun APBN dari potensi penyelewengan awal 2025.
- •Peringatan "net outflow of national wealth" sebagai ancaman eksistensial bangsa.
- •Komitmen pemberantasan korupsi sebagai amanat konstitusi.
- •Penekanan pada solusi praktis, bukan pencarian kambing hitam.
“ Bangsa harus berani lihat kekurangan sendiri agar bisa diperbaiki. Tanpa pengakuan, perbaikan mustahil. ”
— Prabowo berkata.
Aksi Nyata: Selamatkan Rp300 Triliun APBN
Pemerintah mengalihkan anggaran berisiko korupsi ke program produktif:
- •Perjalanan dinas luar negeri.
- •Pengadaan alat tulis kantor.
- •Anggaran bancakan lain.
- •Semuanya dialihkan ke program bantuan langsung untuk rakyat.
“ Rp300 triliun kami geser untuk hal produktif yang langsung dirasakan rakyat. ”
— Prabowo menegaskan.
Peringatan Darurat "Kebocoran Kekayaan Nasional"
Presiden menggambarkan situasi kritis dengan metafora medis:
“ Seperti tubuh yang terus kehilangan darah, ini bisa picu kematian bangsa. Jika net outflow of national wealth dibiarkan, Indonesia berpotensi jadi failed state. ”
— Presiden mengungkapkan.
Langkah antisipatif yang ditekankan:
- 1.Fokus pada solusi, bukan saling menyalahkan.
- 2.Ambil kebijakan berani meski tak populer.
- 3.Selamatkan kekayaan negara untuk generasi sekarang/mendatang.
“ Kita tak punya waktu untuk mencari kesalahan orang. Pemerintah harus cari solusi cepat. ”
— Prabowo menambahkan.
Mandat Konstitusi dan Komitmen Politik
Prabowo menegaskan akan menegakkan hukum terhadap pemberantasan korupsi. Setidaknya, Prabowo menyampaikan dua pendekatan utama:
- •Penegakan hukum tanpa kompromi.
- •Efisiensi radikal APBN melalui pengawasan ketat.
“ Saya disumpah jalankan UUD 1945. Tak ada pilihan selain pimpin pemberantasan korupsi di semua lembaga eksekutif. ”
— Prabowo mengungkapkan.
Simpulan
Peta kerentanan korupsi versi Presiden Prabowo:
| Titik Rawan | Bentuk Kerentanan |
| Birokrasi Eselon | Penyalahgunaan wewenang struktural |
| BUMN/BUMD | Mark-up proyek, suap pengadaan |
| APBN | Anggaran fiktif, "bancakan" dana publik |
| Keuangan | Aliran kekayaan ilegal ke luar negeri |
“ Korupsi adalah perdarahan nasional yang harus dijahit segera. ”
— Prabowo memperingatkan.