TNI Bantah Terapkan Darurat Militer
INFORMASI.COM, Jakarta - Wakil Panglima TNI Jenderal Tandyo Budi Revita menegaskan bahwa TNI tidak pernah berniat membiarkan aksi massa berubah anarkis demi menciptakan alasan untuk menerapkan kondisi darurat militer.
Tidak Ada Darurat Militer
Tandyo pun membantah tudingan adanya isu penerapan darurat militer.
Ia menjelaskan, penanganan demonstrasi sejak awal menjadi ranah Polri. Sementara TNI hanya bertugas membantu pengamanan agar tetap kondusif.
“ Tidak ada kita mau ngambil alih (darurat militer), tidak ada. ”
— Tandyo Budi Revita, Wakil Panglima TNI, seusai rapat dengan Komisi I DPR RI di Gedung DPR RI, Kompleks Parlemen Senayan, Senin (1/9/2025).
Arahan Prabowo
- •Pada Sabtu (30/8), Presiden Prabowo Subianto memanggil Panglima TNI Agus Subiyanto dan Kapolri Listyo Sigit Prabowo.
- •Dalam pertemuan itu, Prabowo meminta TNI-Polri memperkuat kerja sama untuk meredam aksi massa yang berujung anarkis.
“ Jadi, tidak ada kita mau ambil alih karena yang di depan kan Polri dulu, baru kalau ada kondisi seperti ini, ya barulah kita jadi satu dengan Polri. ”
— Tandyo menambahkan.
Peran TNI
- •Tandyo membantah tudingan adanya unsur kesengajaan membiarkan aksi ricuh.
- •Menurutnya, selama ini TNI hanya berada di belakang Polri, memberi dukungan jika diperlukan.
- •Tindakan tegas baru dilakukan setelah ada mandat Presiden pada 30 Agustus.
“ Makanya pada saat tanggal 30 dipanggil presiden kan mungkin ada permintaan. Tanggal 31 kita turun (lakukan tindakan tegas). ”
— Tandyo mengungkapkan.
Pesan untuk Masyarakat
- •Tandyo meminta publik tidak terpengaruh isu menyesatkan mengenai peran TNI.
- •Ia juga berharap masyarakat mendukung upaya pemerintah menjaga keamanan dan stabilitas.
“ Saya kira apa kemampuan TNI untuk mencipta kondisi. Kita selama ini terus di belakang Polri. ”
— Wakil Panglima TNI mengungkapkan.
(ANT)