Mendagri Tunda Izin Perjalanan Luar Negeri Kepala Daerah, Minta Setop Flexing Kemewahan
INFORMASI.COM, Jakarta - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menunda seluruh perjalanan luar negeri yang diajukan kepala daerah dan anggota DPRD. Hal itu dilakukannya agar pejabat fokus menangani situasi di daerah dan menjaga kepercayaan publik.
Perjalanan Luar Negeri Ditunda
Tito menegaskan tidak akan memberi izin perjalanan dinas luar negeri bagi kepala daerah maupun DPRD untuk sementara waktu.
- •Biasanya perjalanan tersebut memerlukan izin Mendagri.
- •Namun saat ini, seluruh izin ditunda untuk memastikan para pejabat tetap berada di daerah masing-masing.
- •Tito menekankan, kepala daerah yang wilayahnya dianggap rawan wajib berada di tempat dan berkoordinasi dengan Forkopimda.
“ Saya juga sudah meminta untuk menunda semua keberangkatan kepala daerah dan DPRD ke luar negeri. ”
— Tito Karnavian, usai Rapat Pengendalian Inflasi Daerah secara daring di Kantor Kemendagri, Jakarta, Selasa (2/9/2025).
Stop Seremonial Boros
Selain perjalanan dinas, Tito juga menginstruksikan agar seluruh kepala daerah menunda acara-acara seremonial yang tidak penting.
- •Tito menilai kegiatan tersebut tidak memberi manfaat bagi masyarakat.
- •Ia mengingatkan agar pejabat peka dengan kondisi masyarakat yang sedang sulit.
- •Instruksi ini juga sejalan dengan kebijakan efisiensi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
“ Menunda semua kegiatan seremonial yang terkesan pemborosan, apalagi seperti kelihatan pesta-pesta, musik, maksud saya kegiatan dinas ya, kegiatan seremonial dinas. ”
— Mendagri menambahkan.
Hindari Polemik Publik
Tito menegaskan bahwa kegiatan seremonial berlebihan berpotensi menimbulkan kritik tajam di publik, terutama di media sosial.
“ Jangan sampai nanti dipotong, diviralkan, ini masyarakat lagi prihatin, terus ada yang berpesta (terkait) kegiatan dinas. ”
— Tito menegaskan.
Larangan Flexing Pejabat
Mendagri juga mengingatkan agar pejabat dan keluarganya tidak memamerkan kemewahan (flexing), baik dalam kegiatan dinas maupun pribadi.
“ Juga flexing kemewahan untuk pejabat maupun keluarga, tolong dijaga betul, termasuk acara pribadi di momentum saat ini dan ke depan, laksanakan secara sederhana. ”
— Mendagri menambahkan.
Kenapa Penting?
Instruksi ini mempertegas langkah pemerintah dalam:
- •Menjaga fokus kepala daerah menghadapi situasi daerah yang rawan.
- •Menghindari pemborosan anggaran lewat perjalanan dinas dan acara seremonial.
- •Mencegah pejabat dan keluarga mereka terjebak dalam polemik publik akibat gaya hidup berlebihan.
Dengan arahan ini, Mendagri menegaskan bahwa pejabat daerah dituntut hadir di lapangan, peka terhadap kondisi masyarakat, dan menjaga citra publik di tengah masa krisis sosial-politik.