Kemenkomdigi soal Video Prabowo di Bioskop: Strategi Komunikasi Pemerintah
INFORMASI.COM, Jakarta - Kementerian Komunikasi dan Digital menyatakan bahwa penayangan rekaman video mengenai kinerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto di bioskop adalah bagian dari strategi komunikasi publik pemerintah.
Tidak Andalkan Satu Kanal
- •Pemerintah memanfaatkan berbagai saluran komunikasi, termasuk bioskop, untuk menyampaikan informasi resmi kepada publik.
- •Langkah ini disebut menyesuaikan perkembangan era digital, di mana penyebaran informasi tidak bisa hanya mengandalkan satu kanal.
“ Komunikasi publik pada era digital tidak lagi terbatas pada satu kanal. ”
— Fifi Aleyda Yahya, Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Kementerian Komunikasi dan Digital, dalam keterangan pers, Senin (15/9/2025).
Mengapa Bioskop?
- •Bioskop dinilai mampu menghadirkan pengalaman audio-visual yang lebih lengkap, sehingga informasi lebih mudah dipahami masyarakat.
- •Pemerintah menekankan bahwa penggunaan medium ini dilakukan sesuai aturan yang berlaku.
“ Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan informasi yang penting dapat tersampaikan kepada publik secara luas, efektif, dan sesuai dengan perkembangan zaman sepanjang tidak melanggar aturan bioskop medium yang sah dan wajar untuk dipilih. ”
— Fifi melanjutkan.
Bioskop Sejajar dengan Medsos dan TV
- •Pemanfaatan bioskop diposisikan sejajar dengan saluran komunikasi lain seperti media sosial, televisi, radio, maupun papan reklame.
- •Pemerintah ingin menghadirkan informasi yang benar dan terukur.
“ Konteksnya adalah bagaimana negara hadir dengan informasi yang benar dan terukur. Jadi, ini bagian dari komunikasi publik pemerintah kepada masyarakat. ”
— Fifi menuturkan.
Paparkan Klaim Pemerintah
- •Video yang menampilkan Presiden Prabowo di bioskop menjelaskan capaian pemerintah.
- •Materi yang disampaikan antara lain produksi beras nasional yang telah mencapai 21,76 juta ton hingga Agustus 2025.
- •Juga dipaparkan peluncuran 80.000 Koperasi Desa Merah Putih, 100 Sekolah Rakyat, serta perkembangan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang sejak Januari 2025 menjangkau 20 juta penerima manfaat.