Sejarah Pemerintahan Darurat Republik Indonesia, Upaya Bangsa Bertahan di Tengah Gempuran Belanda

INFORMASI.COM, Jakarta – Belum lama ini, Menteri Kebudayaan, Fadli Zon, meresmikan Museum Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI). Peresmian museum itu bertepatan dengan peringatan Hari Negara pada 19 Desember 2024.

“Museum PDRI dirancang untuk menggambarkan semangat juang mempertahankan kemerdekaan, kedaulatan, dan bela negara di tengah gempuran militer Belanda,” tulis Fadli di akun Instagram @fadlizon, Selasa (24/12/2024).

Lantas, apa itu Pemerintahan Darurat Republik Indonesia?

Sejarah Hari Ini: Perdana Menteri Jepang, Hideki Tojo Dieksekusi

Pemerintahan Darurat Republik Indonesia adalah pemerintahan darurat yang dibentuk untuk memastikan kelangsungan Republik Indonesia. Pembentukan PDRI dilakukan setelah Belanda melancarkan Agresi Militer II pada 19 Desember 1948. Pemerintahan berlangsung periode 22 Desember 1948-13 Juli 1949.

Dikutip dari laman kebudayaan.kemdikbud.go.id, serangan yang menargetkan Yogyakarta, ibu kota Indonesia saat itu, berhasil menangkap Presiden Soekarno, Wakil Presiden, dan sejumlah tokoh lainnya. Setelah Yogyakarta diambil alih, Belanda mengumumkan Indonesia bubar.

Saat situasi di Jawa memburuk, Presiden Soekarno mengirimkan radiogram kepada Menteri Kemakmuran, Sjafruddin Prawiranegara yang berada di Bukittinggi, Sumatra Barat. Dalam pesan itu, Soekarno meminta Sjafruddin untuk membentuk pemerintahan darurat dan memastikan kelangsungan Republik.

Tiga hari setelah Yogyakarta jatuh ke tangan Belanda, tepatnya pada 22 Desember 1948, Sjafruddin mendeklarasikan berdirinya PDRI di Halaban, Sumatra Barat.

Dalam struktur PDRI, Sjafruddin bertindak sebagai ketua merangkap Menteri Pertahanan dan Penerangan. Pemerintahan ini juga berfungsi sebagai pemerintahan de facto yang memastikan roda negara tetap berjalan meskipun pemimpin pusat ditawan.

PDRI beroperasi secara bergerilya di wilayah Sumatra Barat, termasuk di Bidar Alam, yang sempat menjadi pusat pemerintahan darurat. Dalam kondisi yang serba terbatas, para pemimpin PDRI berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain untuk menghindari deteksi oleh pasukan Belanda.

Diperingati Setiap 22 Desember, Begini Sejarah Peringatan Hari Ibu di Indonesia

Bidar Alam, sebuah daerah terpencil di pedalaman Sumatra Barat, menawarkan perlindungan strategis bagi pemerintahan darurat ini. menjadi saksi bisu perjuangan diplomasi dan administrasi PDRI. Dari tempat ini, Sjafruddin dan jajarannya terus mengoordinasikan perlawanan rakyat serta mengirimkan pesan-pesan penting ke dunia internasional untuk mendapatkan dukungan atas kedaulatan Indonesia.

Pemerintahan darurat juga membuktikan kepada dunia internasional bahwa Indonesia tidak menyerah terhadap agresi militer Belanda.

Setelah Belanda mulai menarik pasukannya dari Yogyakarta, PDRI menyerahkan kembali mandat pemerintahan kepada Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Hatta pada 13 Juli 1949. Upacara penyerahan ini menandai berakhirnya peran PDRI sebagai pemerintahan darurat.