Pemerintah Tegaskan, Aturan Kelebihan Muatan Kendaraan Masuk Fase Penindakan

INFORMASI.COM, JAKARTA -  Pemerintah akan meningkatkan intensitas dan ketegasan pada kendaraan melebihi muatan atau over dimension over load (ODOL). 

Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kemenhub Ernita Titis Dewi mengatakan, Jumat (20/6/2025) selama ini proses penindakan sudah berjalan, hanya saja belum membawa hasil optimal. Karena itu pemerintah akan melakukan beberapa langkah strategis. 

-Saat ini sedang disusun rencana aksi penindakan pada kendaraan melebihi muatan atau ODOL dengan melibatkan lintas kementerian dan lembaga termasuk kepolisian. 

-Pemerintah menargetkan Zero ODOL atau tidak ada lagi kendaraan kelebihan muatan, tahun 2016. 

Adapun ketentuan muatan kendaraan, diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. 

Baca: Demo Di Kudus, Sopir Tolak Dipenjara Karena  Ketentuan UU Kelebihan Muatan

Pemerintah mengkalim bahwa selama ini Undang-Udang tersebut telah dilakukan sosialisasi kepada pemilik barang dan transporter.  Karenanya saat ini masuk pada fase penindakan. 

-Pada Juli 2025, pemerintah mulai memberlakukan tahap peringatan, dilanjutkan dengan penegakan hukum pada Agustus 2025. 

-Lembaga dan kementerian terlibat meliputi Kemenhub, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Pekerjaan Umum, Bappenas, Kementerian Dalam Neger,  Kementerian Ketenagakerjaan hingga kepolisian.

(DSR)