KPK Telusuri Aliran Dana Kasus Kuota Haji ke PBNU

Foto: Ilustrasi

INFORMASI.COM, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan tengah menelusuri aliran dana kasus dugaan korupsi penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji di Kementerian Agama tahun 2023-2024 ke Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).

Fokus Penelusuran Dana

•
KPK menerapkan metode follow the money untuk melacak pergerakan dana terkait dugaan korupsi.
•
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dilibatkan dalam proses penelusuran.

“ Jadi, kami sedang melakukan follow the money, ke mana saja uang itu mengalir, seperti itu. ”

— Asep Guntur Rahayu, Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, di Jakarta, Kamis (11/9/2025).

Keterlibatan Organisasi Keagamaan

•
Penelusuran aliran dana turut diarahkan ke ormas keagamaan karena ibadah haji melibatkan organisasi tersebut.
•
PBNU menjadi salah satu organisasi yang disebut dalam konteks ini.

“ Karena permasalahan kuota haji ini terkait dengan penyelenggaraan ibadah di salah satu agama. Ini masalah keagamaan, menyangkut umat beragama, proses peribadatan. Jadi, tentunya ini melibatkan organisasi keagamaan. ”

— Asep Guntur Rahayu menjelaskan.

Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi Komisi Pemberantasan Korupsi Asep Guntur Rahayu memberikan keterangan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (10/9/2025). (ANTARA/Rio Feisal) (ANTARA/Rio Feisal)

Bukan Bentuk Diskredit

•
KPK menegaskan penelusuran tidak dimaksudkan untuk mendiskreditkan ormas keagamaan tertentu.
•
Tujuannya adalah pemulihan kerugian keuangan negara (asset recovery).

•
KPK berkewajiban mengambil kembali uang negara yang diambil secara paksa oleh para koruptor.

“ Tentunya bukan dalam artian kami mendiskreditkan salah satu organisasi keagamaan tersebut, tidak. Kami memang di setiap menangani perkara tindak pidana korupsi akan meneliti dan menelusuri ke mana uang-uang itu pergi. ”

— Asep mengungkapkan.

Perkembangan Penyidikan

•
KPK memulai penyidikan kasus ini pada 9 Agustus 2025.
•
Dua hari sebelumnya, mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas telah dimintai keterangan dalam tahap penyelidikan.
•
Pada 11 Agustus 2025, KPK mengumumkan estimasi awal kerugian negara lebih dari Rp1 triliun.
•
Tiga orang dicegah bepergian ke luar negeri, termasuk Yaqut Cholil Qoumas.

Sorotan DPR Lewat Pansus Angket

•
Pansus Angket Haji DPR RI menemukan sejumlah kejanggalan dalam penyelenggaraan haji 2024.
•
Fokus temuan ada pada pembagian kuota tambahan 20.000 jamaah dari Arab Saudi.
•
Kemenag membagi kuota tambahan menjadi 10.000 haji reguler dan 10.000 haji khusus.
•
Skema ini bertentangan dengan Pasal 64 UU No. 8/2019, yang menetapkan 92% kuota untuk haji reguler dan 8% untuk haji khusus.

(ANT)

kementerian agama KPK Yaqut Cholil Qoumas PBNU Korupsi Kuota Haji