KPK: 13 Asosiasi dan 400 Biro Perjalanan Diduga Terlibat Korupsi Kuota Haji
INFORMASI.COM, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan dugaan korupsi dalam penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2023-2024 melibatkan 13 asosiasi dan hampir 400 biro perjalanan haji.
Awalnya 2 Asosiasi
- •Awalnya KPK menyebut hanya 2 asosiasi yang terkait kasus korupsi kuota haji tambahan itu.
- •Perkembangan terbaru menunjukkan jumlahnya bertambah hingga 13 asosiasi.
“ Awalnya itu ada dua asosiasi. Sudah bertambah lagi ternyata. Tambah 11, dan ini informasi terus berjalan, sehingga ada 13 asosiasi. ”
— Asep Guntur Rahayu, Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (18/9/2025) malam.
Penyidikan Butuh Waktu
- •KPK menyatakan proses penyidikan membutuhkan waktu panjang karena banyaknya pihak yang terlibat.
- •Hampir 400 biro perjalanan haji disebut ikut menjual kuota dengan cara berbeda-beda.
“ Itu kan hampir 400 travel (biro perjalanan haji). Itu yang membuat penyidikan ini juga agak lama, dan orang menjadi tidak sabaran, ‘kenapa enggak cepat diumumkan?’ sebab kami harus betul-betul firm (tegas) dari masing-masing travel itu yang beda-beda menjual kuotanya. ”
— Asep mengungkapkan.
Tahapan Penyidikan
- •7 Agustus 2025: KPK meminta keterangan mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas.
- •9 Agustus 2025: KPK resmi mengumumkan dimulainya penyidikan perkara ini.
- •11 Agustus 2025: KPK menyebut potensi kerugian negara mencapai Rp1 triliun lebih dan mencegah tiga orang bepergian ke luar negeri, termasuk Yaqut.
Pansus Angket Haji
- •Pansus Angket Haji DPR RI menyoroti pembagian 20.000 kuota tambahan dari Arab Saudi pada 2024.
- •Kemenag membagi kuota secara rata: 10.000 untuk haji reguler, 10.000 untuk haji khusus.
- •Skema ini dinilai menyalahi Pasal 64 UU No. 8 Tahun 2019, yang menetapkan porsi 92% untuk reguler dan 8% untuk khusus.
(ANT)