INFORMASI.COM, Jakarta - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, memangkas sejumlah pos belanja akibat penurunan dana transfer dari pemerintah pusat sebesar Rp2,458 triliun pada tahun anggaran 2026.
Penurunan dana transfer dari pemerintah pusat membuat APBD Jabar 2026 direvisi dari Rp31,1 triliun menjadi Rp28,6 triliun.
Dampak Penurunan Dana Transfer
- •Dana Bagi Hasil (DBH) turun dari Rp2,2 triliun menjadi Rp843 miliar.
- •Dana Alokasi Umum (DAU) dari Rp4 triliun dipangkas menjadi Rp3,3 triliun.
- •Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik dihapus senilai Rp276 miliar.
- •DAK nonfisik Bantuan Operasional Sekolah (BOS) ikut terkoreksi dari Rp4,8 triliun menjadi Rp4,7 triliun.
“ Dana transfer pusat ke Jabar pada 2026 penurunannya mencapai Rp2,458 triliun. Namun pembangunan layanan dasar masyarakat tetap jalan, tidak boleh dikurangi. ”
— Dedi Mulyadi, Gubernur Jawa Barat, di Bandung, Kamis (25/9/2025).
Pangkas Belanja Nonprioritas
Dengan penurunan dana transfer, Dedi Mulyadi akan memangkas belanja nonprioritas, seperti:
- •Belanja pegawai dipangkas Rp768 miliar, termasuk penundaan rekrutmen CPNS 2026.
- •Belanja hibah turun dari Rp3,03 triliun menjadi Rp2,3 triliun, dengan hibah pendidikan dialihkan ke beasiswa langsung.
- •Bantuan keuangan kabupaten/kota dikurangi dari Rp2 triliun menjadi Rp1,2 triliun.
- •Belanja barang dan jasa ditekan dari Rp7,6 triliun menjadi Rp5 triliun.
“ Kalau tidak ada kegiatan pembangunan, ASN-nya juga akan menganggur. Jadi percuma kita angkat CPNS baru. ”
— Dedi mengatakan.
Efisiensi Internal
Selain belanja nonprioritas, Gubernur Jabar juga berencana memangkas sejumlah instrumen di internal Pemprov, seperti:
- •Penghematan listrik, air, dan fasilitas kantor: hanya boleh dipakai saat jam kerja atau ruangan digunakan.
- •Biaya jamuan makan Rp5 miliar pun dipangkas.
“ Kita cukup sediakan minuman saja. Kalau perlu makanan, masak sendiri pakai jasa tukang masak. Tidak perlu katering. ”
— Dedi mengungkapkan.
Prioritas Pembangunan Lanjut
Meski ada penurunan APBD, Dedi memastikan sejumlah program prioritas, terutama pembangunan dasar untuk warga, akan terus dianggarkan, di antaranya:
- •Pembangunan jalan, jembatan, sekolah, fasilitas kesehatan, dan penerangan jalan umum (PJU) tetap dipertahankan.
- •Efisiensi diarahkan agar masyarakat tetap merasakan kehadiran pemerintah meski fiskal tertekan.
“ Jalan harus halus, jembatan harus bagus, sekolah tidak boleh rusak, PJU harus menyala. Kita tetap harus prima melayani rakyat, walau anggaran menurun ”
— Dedi menegaskan.
(ANT)