INFORMASI.COM, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto menyetujui alokasi anggaran tambahan sebesar Rp4 miliar untuk setiap kabupaten dan kota yang terdampak bencana banjir bandang dan longsor di Sumatera.
Anggaran tambahan itu di luar dari bantuan utama pemerintah pusat untuk permasalahan besar seperti logistik dan penanganan infrastruktur.
Keputusan ini diambil dalam rapat koordinasi darurat di Posko Terpadu Lanud Sultan Iskandar Muda, Aceh Besar, Aceh, pada Minggu (7/12/2025) malam.
Anggaran tersebut dimaksudkan sebagai dana talangan cepat bagi 52 daerah yang kondisi keuangannya dinilai sangat tipis, terutama di akhir tahun.
Permintaan tambahan anggaran itu disampaikan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Tadinya, Tito hanya mengajukan permohonan dukungan dana darurat sebesar Rp2 miliar per kabupaten/kota. Anggaran itu dimaksudkan untuk dana tak terduga (DTT) yang hampir habis.
“ 52 kabupaten/kota ini karena mereka kondisi (keuangannya) tipis betul. Kalau mungkin bisa dibantu, mungkin Rp2 miliar. Itu untuk pegangan mereka Pak, untuk membantu masyarakat. ”
— Tito Karnavian, Menteri Dalam Negeri, kepada Presiden Prabowo Subianto, dalam rapat koordinasi di Posko Terpadu Lanud Sultan Iskandar Muda, Minggu (7/12) malam.
“ Baik, Pak Mendagri. Anda minta Rp2 M per kabupaten ya, saya kasih Rp4 M. ”
— Prabowo Subianto menjawab Mendagri.
Presiden juga memerintahkan alokasi lebih besar mencapai Rp20 miliar untuk provinsi yang terdampak paling berat.
“ Yang paling berat ya, kirim Rp20 M. ”
— Prabowo menambahkan.
Keterbatasan dan Tujuan Anggaran
Mendagri Tito memaparkan kesulitan operasional di daerah akibat minimnya sisa anggaran.
Sisa anggaran tak terduga (DTT) daerah sangat minim, ada yang hanya Rp75 juta hingga Rp300 juta.
Kebutuhan mendesak yang bersifat lokal, seperti pembelian popok bayi dan kebutuhan spesifik perempuan, sering kali terbengkalai.
“ Karena ini akhir tahun, ini sangat tipis. Ada (daerah) yang cuma (punya) Rp75 juta. Ada yang Rp300 juta. ”
— Tito menerangkan.
Sebagai langkah awal, Kemendagri juga telah mengoordinasikan bantuan antar-daerah melalui surat edaran yang telah berhasil menghimpun dana sementara.
Bantuan antar-daerah lewat surat edaran Kemendagri itu telah berhasil mengumpulkan Rp34 miliar.
Mandat Presiden kepada Kepala Daerah
Dalam rapat yang dihadiri para gubernur dan kepala daerah terdampak, Presiden Prabowo menegaskan komitmen pemerintah pusat untuk mendukung penuh para pemimpin di garis depan.
Pernyataan ini sekaligus memberikan mandat dan kepercayaan kepada daerah untuk bergerak cepat dalam penanganan bencana dengan dukungan anggaran yang telah disiapkan.
Komitmen pemerintah pusat adalah memberikan dukungan agar daerah tidak ragu-ragu dalam bertindak.
Presiden menegaskan peran kepala daerah sebagai "panglima terdepan" dalam penanganan bencana.
“ Pokoknya kita bantu. Kalian yang di depan. Kalian panglima-panglima terdepan. Kalian yang harus bekerja keras untuk rakyat ya. Jadi, yang bisa saya kerahkan adalah dukungan untuk kalian supaya kalian tidak ragu-ragu. ”
— Prabowo Subianto menegaskan.