INFORMASI.COM, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto menyetujui anggaran senilai Rp60 juta untuk setiap unit rumah warga yang hancur akibat bencana banjir bandang dan longsor di Sumatra.
Persetujuan ini diberikan dalam rapat koordinasi penanganan bencana di Posko Terpadu Lanud Sultan Iskandar Muda, Aceh Besar, Minggu (7/12/2025) malam.
Presiden menyetujui anggaran bantuan itu setelah mendengar data dari Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Letjen TNI Suharyanto.
Dalam laporannya, melaporkan jumlah sementara rumah rusak akibat bencana Sumatra tercatat 37.546 unit, mencakup kategori rusak berat, sedang, dan ringan.
Namun, data yang disampaikan belum final karena pendataan masih berlangsung oleh BNPB dan Kementerian PUPR.
“ Per hari ini (7/12), rumah masyarakat yang rusak itu sampai 37.546 rumah baik yang rusak berat, rusak berat ini termasuk yang hilang kena sapu banjir, kemudian rusak sedang, dan rusak ringan. ”
— Letjen TNI Suharyanto, Kepala BNPB, kepada Presiden Prabowo dalam rapat di Posko Terpadu Lanud Sultan Iskandar Muda, Aceh Besar, Minggu (7/12) malam.
Selain itu, dia juga mengusulkan pembagian peran dalam proses pembangunan, di mana hunian sementara akan dibangun oleh satuan tugas gabungan TNI-Polri. Sedangkan hunian tetap menjadi tanggung jawab Kementerian PUPR.
Adapun rumah rusak yang tidak mengharuskan relokasi akan diperbaiki oleh satgas BNPB.
“ Kemudian yang tidak pindah, karena mungkin dampaknya tidak terlalu besar bagi keluarga itu sehingga tidak harus pindah, tetapi rumahnya rusak, kami perbaiki oleh satgas BNPB. ”
— Suharyanto menerangkan.
Pertimbangan Nilai Bantuan
Kepala BNPB mengajukan usulan anggaran sebesar Rp60 juta per unit untuk pembangunan huntap.
Untuk huntara, dialokasikan anggaran sebesar Rp30 juta per unit yang dilengkapi fasilitas dasar.
“ Ini hunian tetap anggaran Rp60 juta cukup? ”
— Prabowo bertanya kepada Kepala BNPB.
“ Selama ini cukup, tetapi kalau memang Bapak Presiden ingin menambahkan kami lebih senang. ”
— Suharyanto menjawab pertanyaan Presiden.
Presiden Prabowo pun langsung menyetujui usulan tersebut dengan catatan untuk mempertimbangkan faktor kenaikan harga dan inflasi.
Bantuan diberikan dalam bentuk bangunan, bukan uang tunai, untuk memastikan tepat guna.
Spesifikasi huntara berukuran 36 meter persegi lengkap dengan kamar, MCK, dan ruangan lainnya.
“ Rp60 juta karena tidak relokasi, Bapak. Nanti penerima bisa nambah dengan uangnya sendiri. Mungkin punya keluarga di kampung, punya anak yang punya gaji mau nambah, bisa. Tetapi, (kami) tidak (memberikannya) dalam bentuk uang, karena khawatir kalau bentuk uang jadi yang lain. ”
— Suharyanto menjelaskan lebih detail.
“ Oke, mungkin tentunya kita hitung kenaikan harga ya, inflasi, dan sebagainya. ”
— Prabowo menerangkan.
Persetujuan anggaran ini menjadi landasan konkret pemerintah untuk segera memulai fase rekonstruksi, setelah fase tanggap darurat yang berfokus pada evakuasi dan bantuan kebutuhan dasar.