- • Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono bersitegang di publik soal industri galangan kapal.
- • Purbaya menyatakan anggaran pengadaan kapal untuk KKP sudah dicairkan, namun industri galangan kapal belum menerima pesanan.
- • Sakti Wahyu Trenggono membantahnya, dan menyebut pendanaan proyek kapal berasal dari pinjaman pemerintah Inggris.
INFORMASI.COM, Jakarta - Polemik mengenai anggaran pengadaan kapal pemerintah mencuat setelah pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam forum revitalisasi industri galangan kapal nasional. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono merespons pernyataan tersebut dengan meminta Kementerian Keuangan memeriksa kembali informasi internal terkait pencairan anggaran kapal.
Perdebatan ini bermula dari acara Revitalisasi Galangan Kapal dan Pelayaran Indonesia: Mendorong Daya Saing dan Peningkatan Kapasitas Industri Nasional yang diselenggarakan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia di Jakarta, Selasa (10/2/2026).
Dalam forum tersebut, Purbaya menyampaikan kebingungannya karena industri galangan kapal dalam negeri belum menerima pesanan, meskipun menurutnya anggaran pengadaan kapal untuk Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah disiapkan.
“ Kan, aneh enggak masuk akal, uangnya gue keluarin, ordernya enggak ada. Ini apa-apaan? Ini mungkin Kadin kurang aktif apa gimana nih? ”
— Purbaya Yudhi Sadewa berkata saat menjadi pembicara di acara Kadin, Selasa (10/2/2026).
Ia kembali mempertanyakan realisasi pengadaan kapal oleh KKP. Pasalnya, Purbaya mengklaim sudah menganggarkan untuk keperluan itu demi mendorong pertumbuhan ekonomi.
“ Kenapa KKP belum ada order? Belum ada order ke sana, kan? Kita mendorong pertumbuhan ekonomi. Uangnya sudah saya anggarin, rugi saya, Pak. ”
— Purbaya menambahkan.
Purbaya juga menilai kemajuan industri galangan kapal nasional sangat bergantung pada permintaan domestik. Ia menyebut terdapat ribuan kapal tua di Indonesia yang berpotensi diganti, namun hanya sebagian kecil yang diperkirakan dapat diserap industri dalam negeri.
“Industri kita maju, demand domestik harus diamankan. Tadi bilang ada 2.491 kapal lebih dari 25 tahun umurnya, itu, kan, pasti akan diganti, berapa yang nyangkut ke (industri) domestik? Kalau saya lihat kondisi galangan kapal domestik, mungkin satu per seratusnya, mungkin lebih sedikit lagi,” ujar Purbaya.
Menurutnya, harga kapal produksi dalam negeri masih tinggi karena biaya bahan baku dan pajak. Pemerintah, kata dia, siap memberi dukungan kebijakan untuk meningkatkan daya saing industri.
“ Alasannya harganya mahal, bahan bakunya mahal, dipajakin segala macam. Kan, bisa datang ke saya kalau itu, saya turunin aja, kalau perlu saya subsidi. ”
— Purbaya menegaskan.
Menteri KKP Serang Purbaya di Instagram
Pernyataan tersebut kemudian memicu reaksi dari Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono. Dalam video yang diunggah melalui akun Instagram pribadinya, Trenggono meminta Menteri Keuangan memastikan kembali informasi mengenai pencairan anggaran kapal.
Ia menegaskan bahwa proyek pembangunan kapal yang dimaksud tidak berasal dari anggaran belanja pemerintah pusat, melainkan dari pembiayaan luar negeri.
“ Yth Menteri Keuangan, supaya anda faham dan cerdas, bahwa dana utk pembangunan kapal tsb bersumber dari pinjaman luar negeri dari pemerintah UK, coba anda tanya dulu deh sama anak buah anda, bener gak itu uang kapal sudah di kucurkan? ”
— Sakti Wahtu Trenggono, Menter KKP, dalam akun instagram @swtrenggono, Selasa.
Sebelumnya, KKP telah menjalankan program pembangunan kapal sejak tahun lalu. Pada tahun ini, pemerintah merencanakan pengadaan sekitar 1.500 kapal melalui kerja sama dengan Pemerintah Inggris, serta program Agrinas yang disebut menyiapkan lebih dari 900 kapal.
Dorongan Revitalisasi Industri Galangan Kapal
Di sisi lain, Kadin Indonesia mendorong kebangkitan industri galangan kapal nasional melalui kebijakan fiskal dan pembiayaan. Ketua Dewan Penasehat Kadin Indonesia Hashim Djojohadikusumo menyebut pemerintah berencana memberikan berbagai insentif bagi industri tersebut.
“ Kemudahan berupa apa? Bea masuk bisa jadi 0 persen untuk banyak komponen-komponen, dan untuk kapal-kapal baru yang membeli atau memesan nanti akan dapat insentif dan sebagainya, kemudahan. ”
— Ketua Dewan Penasehat Kadin Indonesia, Hashim Djojohadikusumo, di Ayana Midplaza, Jakarta, Selasa (10/2).
Ia menambahkan bahwa industri galangan kapal merupakan sektor padat karya yang berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Selain insentif fiskal, Kadin juga mengusulkan skema pembiayaan jangka panjang bagi industri kapal.
“ Sudah sampaikan ada skema-skema kalau bisa pinjaman dalam negeri, pinjaman itu kan lebih panjang tenornya. Dari 7 tahun mungkin bisa 15 tahun, 20 tahun, 30 tahun. Nah, ini harus dibahas dengan Danantara, harus dibahas dengan, tadi Menteri Keuangan sudah hadir. ”
— Hashim menambahkan.
Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Bakrie, menilai penguatan industri kapal nasional membutuhkan keberpihakan pemerintah, sebagaimana dilakukan negara-negara industri maritim besar di Asia.
“ Ya, tadi sudah didiskusikan panjang lebar bagaimana untuk meningkatkan daya saing kita bertahap. Seperti yang kita lihat bagaimana tentunya Jepang, Korea, China membuat suatu industri yang kuat, dan tentu dibutuhkan keberpihakan. ”
— Anindya Bakrie, Ketum Kadin, di tempat yang sama.