- • Prabowo Subianto menegaskan hukum tidak boleh dijadikan alat politik oleh aparat penegak hukum.
- • Presiden menyinggung keputusan amnesti untuk Hasto Kristiyanto dan abolisi untuk Thomas Trikasih Lembong sebagai contoh komitmen keadilan hukum.
- • Kepala Negara menekankan kepastian hukum sebagai syarat stabilitas nasional dan kepercayaan masyarakat.
INFORMASI.COM, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto memperingatkan aparat penegak hukum, termasuk kepolisian, kejaksaan, dan lembaga penegak hukum lainnya, agar tidak menggunakan hukum sebagai alat untuk menyerang lawan politik.
Pernyataan tersebut disampaikan Presiden saat berbicara di forum Indonesia Economy Outlook 2026 yang digelar Danantara di Jakarta, Jumat (13/2/2026), di hadapan ekonom, investor, dan praktisi ekonomi.
Presiden menegaskan komitmennya sebagai pemegang mandat rakyat untuk menjaga kepastian hukum di Indonesia. Menurutnya, penegakan hukum yang adil menjadi dasar stabilitas negara dan rasa aman masyarakat.
“ Saya bertekad, patuhi hukum! Tidak ada kompromi. Kita harus tegakkan hukum dengan baik, tetapi tidak boleh ada miscarriage of justice. ”
— Prabowo Subianto, Presiden RI, dalam forum Indonesia Economy Outlook 2026 di Jakarta, Jumat (13/2/2026).
Pernyataan itu merujuk pada keputusan Presiden pada 31 Juli 2025 yang memberikan amnesti kepada Hasto Kristiyanto, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, yang sebelumnya divonis 3,5 tahun penjara dalam perkara suap yang melibatkan buronan Harun Masiku.
Pada waktu yang sama, Presiden juga memberikan abolisi kepada Thomas Trikasih Lembong, mantan Menteri Perdagangan yang divonis 4,5 tahun penjara dalam kasus impor gula. Kedua tokoh tersebut berada pada kubu politik berbeda dengan Presiden pada Pemilihan Presiden 2024.
“ Tidak boleh hukum dipakai alat untuk ngerjain lawan politik. Tidak boleh. Saya tidak mau. Saya sudah buktikan berani (memberi) abolisi, saya berani (memberi) amnesti kalau saya merasa ada sesuatu (yang tidak benar). ”
— Prabowo menegaskan.
Dalam forum tersebut, Presiden juga mengingatkan para hakim agar memastikan putusan pengadilan benar-benar mencerminkan keadilan tanpa keraguan.
“ Pengadilan, kita harus memberi keputusan yang adil, beyond a reasonable doubt, harus. Tidak boleh ada keragu-raguan sedikit pun. Kalau ada kemungkinan bahwa terdakwa itu mungkin tidak bersalah, kita tidak boleh memberi keputusan final kepada mereka itu. Saya sebagai pemegang mandat dari rakyat, saya bertanggung jawab. ”
— Prabowo mengingatkan.
Presiden pun menekankan pentingnya pemerintahan yang bersih dan sistem hukum yang adil bagi keberhasilan negara. Hanya dengan kepastian hukum, kata Prabowo, pemerintah bisa menjamin stabilitas dan ketenangan bagi rakyat.
“ Saya pelajari sejarah, tidak ada negara berhasil tanpa pemerintah yang bersih dan adil, dan saya bertekad dengan tim saya, kita membangun pemerintah yang bersih dan adil. ”
— Prabowo menerangkan.