- • Gelombang protes atas menu MBG di hari pertama sekolah bulan Ramadan meluas ke berbagai daerah.
- • Sebagian besar wali murid mengeluhkan komposisi menu yang minim gizi dan tidak sesuai anggaran yang disalurkan untuk MBG.
- • Badan Gizi Nasional mengatakan alokasi anggaran untuk menu MBG hanya Rp8.000-Rp10.000 untuk bahan baku.
INFORMASI.COM, Jakarta - Apa yang seharusnya menjadi berkah di hari pertama sekolah bulan Ramadan 1447 Hijriah, Senin (23/2/2026), justru berubah menjadi kekecewaan di berbagai penjuru tanah air gara-gara menu Makan Bergizi Gratis (MBG).
Program MBG yang digulirkan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menuai kritik tajam dari para wali murid, guru, dan masyarakat. Menu yang diterima para siswa pada Ramadan tahun ini dinilai jauh dari kata "bergizi" dan tidak mencerminkan nilai anggaran yang digelontorkan pemerintah.
Sorotan tajam datang silih berganti dari Jawa Timur, Sulawesi Tengah, hingga Lampung. Alih-alih makanan bergizi seimbang, para siswa menerima paket sederhana yang memicu pertanyaan publik tentang transparansi dan kualitas program unggulan tersebut.
Keluhan dari Berbagai Daerah: Menu Minim dan Anggaran Dipertanyakan
Di Kabupaten Magetan, Jawa Timur, polemik merebak. Berdasarkan informasi yang diterima, menu siswa terdiri dari satu roti isi tiga butir kecil, telur, jeruk, kacang, dan kurma, yang diperkirakan nilainya tidak sampai Rp6.000. Wali murid mempertanyakan kesesuaiannya dengan anggaran yang ditetapkan.
Di Kabupaten Madiun, kritik tajam dilontarkan wali murid SDN 1 Tiron. Eko Prastyo mempertanyakan kualitas menu yang hanya berisi roti, telur, tempe kripik, dan apel bopeng. "Kalau menunya seperti ini, gizinya dari mana?" ujarnya dengan nada kecewa.
Yang lebih mengkhawatirkan, di SPPG Mejayan 2, Kabupaten Madiun, seorang wali murid melaporkan menemukan pie susu dalam kondisi berjamur pada paket MBG yang dibagikan untuk tiga hari sekaligus. "Ini dibagikan hari Senin, tapi pie susunya sudah berjamur. Kalau memang untuk Rabu, kenapa sejak awal sudah tidak layak?" ujarnya.
Di Kabupaten Bojonegoro, keluhan datang dari sejumlah kecamatan. Luluk, wali murid dari Kecamatan Kota Bojonegoro, menyoroti menu anaknya yang hanya berisi roti kemasan, telur puyuh, dan dua buah rambutan. Di Kecamatan Purwosari, Indah mengunggah foto menu MBG anaknya yang hanya berisi satu botol minuman probiotik dan sebungkus kacang sebagai menu berbuka.
Di Kota Blitar, menu MBG dari SPPG Tlumpu berupa satu roti burger, chicken katsu, keripik tahu, dan kelengkeng menuai protes keras. Ketua Komite SMAN 1 Kota Blitar, Sodiq Asrifin, menyampaikan kekecewaan mendalam. "Kami kecewa jika program Presiden Prabowo justru terkesan digembosi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab," tegasnya.
Di Kota Palu, Sulawesi Tengah, seorang guru SDN 6 Kayumalue Ngapa menunjukkan paket MBG yang dibagikan untuk dua hari sekaligus. Menu hari pertama berisi susu, dua pisang, roti, dan empat telur puyuh. Sementara untuk hari berikutnya hanya roti, tiga butir kurma, dan satu bungkus kacang.
Di Kabupaten Way Kanan, Lampung, seorang siswa SMA Negeri 3 Blambangan Umpu, Rahmat Kurniawan Munthe, menceritakan pengalamannya menerima MBG sekitar pukul 11.00 WIB berisi pisang, roti, telur, kurma, dan puding, dikemas dalam tote bag yang harus dikembalikan. Ia bahkan mengusulkan agar MBG selama puasa diganti uang tunai. "Kalau bisa diganti uang saja dulu selama puasa, nanti setelah Ramadan baru makanan basah lagi," ungkapnya.
Respons BGN: Klarifikasi Anggaran dan Janji Evaluasi
Menanggapi gelombang kritik yang meluas, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Bidang Komunikasi dan Investigasi, Nanik S. Deyang, memberikan klarifikasi resmi. Ia menegaskan bahwa anggaran bahan baku makanan MBG memang ditetapkan sebesar Rp8.000 hingga Rp10.000 per porsi, bukan Rp15.000 seperti yang banyak dipahami masyarakat.
“ Jadi, kami ingatkan kembali anggaran bahan makanan untuk balita/PAUD/TK serta SD kelas 1-3 itu sebesar Rp8.000 per porsi. Sementara untuk SD kelas 4 ke atas hingga ibu menyusui, anggaran bahan makanan sebesar Rp10.000 per porsi. ”
— Nanik S. Deyang, Wakil Kepala BGN, di Jakarta, Selasa (24/2/2026).
Ia menjelaskan bahwa anggaran Rp13.000 untuk balita hingga kelas 3 SD serta Rp15.000 untuk anak kelas 4 SD ke atas tidak sepenuhnya untuk bahan baku. Sebesar Rp3.000 per porsi dialokasikan untuk biaya operasional seperti listrik, internet, gas, air, insentif relawan, dan BBM kendaraan. Selain itu, Rp2.000 per porsi digunakan untuk insentif fasilitas SPPG, termasuk sewa lahan, bangunan, dan peralatan masak modern.
Dalam petunjuk teknis BGN, anggaran sebesar Rp2.000 per porsi tersebut dikategorikan sebagai insentif fasilitas SPPG yang disediakan oleh mitra sebesar Rp6 juta per hari, dengan asumsi setiap SPPG melayani 3.000 penerima manfaat.
Sikap BGN: Transparansi dan Pengawasan
Nanik menegaskan bahwa BGN terbuka terhadap masukan dan pelaporan jika ada indikasi menu yang tidak sesuai alokasi anggaran.
"Setiap laporan akan ditindaklanjuti secara profesional, objektif, dan sesuai prosedur pengawasan yang berlaku, guna memastikan pelaksanaan Program MBG berjalan sesuai ketentuan dan standar yang telah ditetapkan," tutupnya.
Rangkaian keluhan dan klarifikasi ini menjadi catatan penting bagi pelaksanaan MBG di bulan Ramadan. Publik menanti langkah konkret dari seluruh pemangku kepentingan untuk memastikan program yang menyasar jutaan siswa ini benar-benar memberikan manfaat sesuai tujuan awalnya: mencetak generasi Indonesia yang sehat dan cerdas.