Modal Bangun Dapur MBG Capai Rp6 Miliar, BGN: Insentif Rp6 Juta per Hari Bukan Keuntungan

Ikhtisar

• • BGN menyebut investasi awal SPPG mencapai Rp2,5 miliar hingga Rp6 miliar.
• • Insentif Rp6 juta per hari merupakan pembayaran kesiapan fasilitas, bukan laba.
• • Mitra menanggung risiko kontrak tahunan, penyusutan aset, hingga potensi penghentian operasional.

INFORMASI.COM, Jakarta - Badan Gizi Nasional (BGN) memaparkan kebutuhan investasi untuk membangun Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) berkisar antara Rp2,5 miliar hingga Rp6 miliar. Nilai tersebut bergantung pada harga tanah di daerah serta kesiapan fasilitas pendukung.

BGN menyampaikan penjelasan itu melalui akun Instagram resminya pada Rabu (25/2/2026). Lembaga tersebut menegaskan bahwa mitra yang ingin memperoleh insentif operasional wajib membangun fasilitas SPPG sesuai petunjuk teknis (juknis) yang berlaku.

BGN menjelaskan bahwa nilai investasi tersebut termasuk belanja modal atau capital expenditure (capex) untuk pembangunan gedung dan pengadaan peralatan dapur. Biaya itu menjadi tanggung jawab mitra sejak awal proyek.

Skema Insentif dan Perhitungan Pendapatan

Dalam penjelasannya, BGN meluruskan angka Rp1,8 miliar per tahun yang beredar dalam skema program. Lembaga itu menegaskan bahwa angka tersebut bukan keuntungan bersih, melainkan pendapatan kotor maksimal.

Perhitungan tersebut berasal dari insentif operasional sebesar Rp6 juta per hari dengan asumsi 313 hari kerja per tahun. Dengan skema itu, total pendapatan kotor diperkirakan mencapai sekitar Rp1,878 miliar per tahun.

BGN memperkirakan titik impas atau break even point (BEP) baru tercapai dalam rentang dua hingga 2,5 tahun, dengan asumsi investasi awal Rp2,5 miliar hingga Rp6 miliar dan pendapatan kotor tersebut.

Pada tahun pertama hingga kedua, mitra umumnya belum memperoleh laba bersih karena pendapatan digunakan untuk menutup biaya investasi dan penyusutan peralatan.

Risiko Kontrak dan Operasional Ditanggung Mitra

Selain kebutuhan modal besar, BGN memaparkan sejumlah risiko yang melekat pada mitra penyedia dapur MBG. Kontrak kerja sama berlaku selama satu tahun dan dapat diperpanjang atau dihentikan berdasarkan evaluasi kepatuhan, standar higienitas, serta kinerja operasional.

Mitra juga menanggung seluruh biaya pemeliharaan gedung dan peralatan, termasuk risiko penyusutan aset akibat penggunaan rutin. Jika fasilitas tidak memenuhi standar atau mendapat penolakan dari masyarakat sekitar, mitra wajib menanggung biaya renovasi atau relokasi.

Dalam kondisi tertentu, BGN tidak menanggung kerugian yang timbul akibat kesalahan atau risiko sosial dari pihak mitra. Jika terjadi pelanggaran standar operasional atau kejadian luar biasa seperti keracunan, fasilitas dapat dihentikan sementara hingga ditutup permanen.

BGN menegaskan proses seleksi mitra SPPG bersifat terbuka namun ketat. Pihak swasta, koperasi, BUMDes, maupun yayasan dapat mengikuti seleksi selama memiliki kecukupan modal, lahan dengan zonasi sesuai, serta memenuhi standar higienitas dan keamanan pangan.

Lembaga itu juga menekankan bahwa tidak ada jaminan kekebalan bagi mitra tertentu. Fasilitas yang tidak memenuhi standar tetap berpotensi dibekukan atau dihentikan kontraknya.

Skema Kemitraan Dinilai Tekan Beban APBN

Dalam penjelasan akhirnya, BGN menyatakan bahwa skema kemitraan dipilih sebagai langkah efisiensi anggaran negara. Jika pemerintah membangun puluhan ribu fasilitas secara mandiri, kebutuhan dana awal dinilai dapat mencapai puluhan triliun rupiah hanya untuk infrastruktur.

Melalui model kemitraan, pembangunan fasilitas dilakukan oleh mitra, sementara negara memberikan insentif operasional. Skema tersebut dinilai mempercepat penyediaan layanan sekaligus mengalihkan sebagian risiko operasional kepada pihak mitra.