- • Pemerintah menerbitkan Surat Edaran agar pejabat negara tidak menggelar open house Lebaran secara berlebihan.
- • Prasetyo Hadi menyebut imbauan ini mempertimbangkan kondisi masyarakat yang belum sepenuhnya pulih.
- • Presiden Prabowo Subianto meminta pejabat memberi contoh dan tidak bermewah-mewahan saat Idul Fitri.
INFORMASI.COM, Jakarta - Pemerintah melalui Kementerian Sekretariat Negara menerbitkan Surat Edaran (SE) yang ditujukan kepada seluruh menteri dan pejabat negara agar tidak menggelar open house Lebaran secara berlebihan pada Idul Fitri 1447 Hijriah.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa edaran tersebut telah disampaikan kepada seluruh kementerian dan lembaga sesuai arahan Presiden.
"Kami kemarin sesuai dengan petunjuk beliau (Prabowo), sudah menyampaikan Surat Edaran untuk kepada seluruh kementerian dan lembaga untuk kami imbau untuk tidak berlebihan di dalam menyelenggarakan open house maupun halal bihalal," kata Prasetyo di Jakarta, Selasa (17/3/2026).
Prasetyo menyatakan kebijakan ini mempertimbangkan kondisi sosial masyarakat yang masih menghadapi berbagai kesulitan. Pemerintah menilai pejabat negara perlu menunjukkan empati dalam momentum hari raya.
"Karena bagaimanapun masih banyak saudara-saudara kita yang pada kondisi yang belum baik gitu," ujarnya.
Arahan tersebut sejalan dengan pesan Presiden Prabowo Subianto yang sebelumnya disampaikan dalam sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta, Jumat (13/3/2026).
Dalam forum tersebut, Prabowo meminta seluruh jajaran pemerintah tidak menyelenggarakan acara Lebaran secara berlebihan dan tetap menjaga kesederhanaan.
"Kita juga harus memberi contoh, open house atau apa jangan terlalu mewah-mewahan," kata Prabowo.
Meski demikian, Presiden tidak melarang sepenuhnya kegiatan perayaan. Ia menekankan perlunya menjaga keseimbangan antara empati sosial dan perputaran ekonomi.
"Tapi kita juga jangan total istilahnya tutup semua acara, kalau tidak ekonomi kita juga enggak jalan," ucap dia.
Pemerintah berharap imbauan ini dapat menjadi pedoman bagi seluruh pejabat dalam menyelenggarakan kegiatan Lebaran secara proporsional, sekaligus mencerminkan kepedulian terhadap kondisi masyarakat di berbagai daerah.