- • Pemerintah sedang mengkaji pemangkasan gaji pejabat negara sebagai salah satu opsi efisiensi anggaran.
- • Langkah ini diambil untuk menjaga kesehatan APBN tanpa harus memangkas subsidi BBM, subsidi listrik, atau MBG.
- • Menteri Sekretaris Negara memastikan kajian masih didetailkan, sementara Menteri Keuangan tidak keberatan jika gaji menteri dipotong.
INFORMASI.COM, Jakarta – Pemerintah membuka opsi pemangkasan gaji pejabat negara sebagai bagian dari strategi efisiensi anggaran. Wacana ini mengemuka di tengah tekanan ekonomi global dan langkah antisipatif menjaga kesehatan APBN tanpa mengorbankan program prioritas.
Kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) mendorong pemerintah untuk segera mencari tambahan ruang fiskal.
Alih-alih memotong subsidi BBM dan listrik atau mengganggu program unggulan seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), pemerintah memilih untuk mengkaji efisiensi anggaran di internal Kementerian dan Lembaga. Salah satu opsi yang mengemuka adalah pemangkasan gaji pejabat negara.
Presiden Prabowo Subianto secara khusus meminta jajarannya untuk mengkaji langkah tersebut secara mendalam. Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, mengungkapkan bahwa kajian tersebut saat ini masih dalam tahap pendetailan.
"Sedang kita detailkan kajiannya, " ujar Prasetyo, Rabu (18/3/2026).
Ia menjelaskan bahwa meskipun pasokan BBM nasional dalam kondisi aman, langkah antisipatif tetap diperlukan untuk menjaga kesehatan fiskal negara. Menurutnya, arahan Presiden merupakan hal yang wajar dalam situasi seperti ini.
Prasetyo menambahkan bahwa penghematan anggaran sebaiknya dimulai dari internal pemerintah. Beberapa langkah efisiensi yang dicontohkan antara lain mengurangi konsumsi BBM melalui peralihan ke transportasi publik dan membatasi penggunaan kendaraan dinas. Upaya-upaya tersebut dinilai dapat membantu menekan beban anggaran negara secara signifikan.
Lebih jauh, ia menekankan bahwa efisiensi anggaran seharusnya tidak hanya dilakukan saat krisis. Dalam kondisi normal pun, menurutnya, pemerintah tetap perlu menjaga disiplin pengeluaran sebagai budaya kerja.
Respons Santai Menteri Keuangan
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa turut memberikan pandangannya terkait wacana pemangkasan gaji pejabat. Ia merespons isu tersebut dengan nada santai dan cukup terbuka.
Saat ditemui di Pasar Beringharjo, Yogyakarta, Selasa (17/3/2026), Purbaya bahkan tidak keberatan jika pemotongan gaji menteri benar-benar direalisasikan.
"Ya enggak apa-apa menteri gajinya dipotong, sudah kegedean juga, " ujarnya.
Pernyataan lugas tersebut sontak menarik perhatian, mengingat jarang ada pejabat tinggi yang secara spontan menyebut besaran gaji menteri sebagai sesuatu yang berlebihan.
Meski demikian, Purbaya memastikan bahwa fundamental ekonomi Indonesia saat ini masih cukup solid. Ia menilai aktivitas ekonomi tetap berjalan dengan baik di berbagai sektor.
Terkait kepastian kebijakan pemangkasan anggaran, ia menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada keputusan resmi yang diambil pemerintah.
"Belum ada keputusan pemangkas anggaran. Kita sedang melakukan exercise terus melihat perkembangan harga minyak dunia seperti apa, " tambahnya.
Belajar dari Negara Lain
Sebelumnya, dalam Sidang Kabinet, Presiden Prabowo Subianto menyinggung langkah-langkah penghematan yang telah diterapkan sejumlah negara di tengah krisis global. Ia menyampaikan bahwa beberapa negara bahkan telah memangkas gaji anggota kabinet dan legislatif sebagai bentuk efisiensi dan solidaritas.
"Mereka bahkan mengurangi gaji untuk anggota kabinet, untuk anggota DPR. Dan semua penghematan gaji ini dikumpulkan untuk membantu kelompok yang paling rentan, lemah, " ujar Prabowo Subianto.
Pernyataan Presiden tersebut menjadi landasan moral bagi kajian yang tengah dilakukan. Pemerintah tampaknya ingin memastikan bahwa setiap upaya efisiensi tidak hanya bertujuan menyehatkan APBN, tetapi juga memiliki dampak sosial langsung bagi masyarakat yang membutuhkan.