- • Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, memuncaki daftar kepala daerah terkaya di Indonesia dengan total aset mendekati Rp1 triliun.
- • Kekayaan tokoh populer seperti Pramono Anung, Bobby Nasution, dan Dedi Mulyadi berada di angka puluhan hingga ratusan miliar rupiah.
- • Hendrik Lewerissa tercatat sebagai gubernur dengan harta paling sedikit di Indonesia karena memiliki beban utang yang signifikan.
INFORMASI.COM, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah merilis pembaruan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) bagi para gubernur terpilih periode 2025-2030. Data ini mengungkapkan ketimpangan finansial yang cukup lebar di antara para pemimpin provinsi, mulai dari pengusaha properti kelas kakap hingga mantan birokrat dengan aset terbatas.
Peta kekayaan ini menjadi instrumen penting bagi publik untuk memantau integritas pejabat sejak awal masa jabatan mereka. Berikut adalah urutan peringkat kekayaan gubernur di Indonesia berdasarkan data terbaru tahun 2026.
Sherly Tjoanda: Ratu Properti dari Maluku Utara
Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, resmi menyandang status sebagai gubernur terkaya di Indonesia. Berdasarkan laporan LHKPN per Februari 2025, kekayaan bersih istri mendiang Benny Laos ini mencapai Rp972,11 miliar.
Angka fantastis tersebut ditopang oleh kepemilikan 212 bidang tanah dan bangunan yang tersebar di wilayah strategis seperti Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Surabaya, hingga Maluku Utara. Selain properti senilai Rp201 miliar, Sherly juga melaporkan kepemilikan surat berharga sebesar Rp262 miliar serta kas dan setara kas senilai Rp236 miliar.
Peringkat Kedua hingga Kelima Terkaya
Dominasi figur berlatar belakang pengusaha tampak jelas pada posisi lima besar. Berikut adalah daftar gubernur dengan kekayaan tertinggi setelah Sherly Tjoanda:
- 1.Andi Sumangerukka (Sulawesi Tenggara): Menempati urutan kedua dengan kekayaan sebesar Rp623,4 miliar. Sebagian besar hartanya berupa kas dan setara kas senilai Rp351,6 miliar.
- 2.Muhidin (Kalimantan Selatan): Berada di posisi ketiga dengan total kekayaan Rp414,8 miliar. Ia memiliki 52 aset tanah dan bangunan senilai Rp182,9 miliar.
- 3.Rudy Mas'ud (Kalimantan Timur): Mencatatkan kekayaan sebesar Rp183,3 miliar yang didominasi oleh aset di sektor industri dan properti.
- 4.Agustiar Sabran (Kalimantan Tengah): Melengkapi lima besar dengan total harta senilai Rp178,9 miliar.
Kekayaan Tokoh Populer: Pramono, Bobby, dan KDM
Tiga sosok yang kerap menjadi sorotan media juga melaporkan angka yang beragam. Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, mencatatkan kenaikan harta menjadi Rp114,5 miliar dalam laporan terbarunya. Aset mantan Sekretaris Kabinet ini meliputi surat berharga senilai Rp37,2 miliar dan koleksi kendaraan mewah seperti Mercedes Benz EQS.
Di Sumatera Utara, Bobby Nasution melaporkan kekayaan sebesar Rp57,5 miliar. Menantu Presiden ke-7 RI ini memiliki aset utama berupa sembilan bidang tanah dan bangunan senilai Rp40,3 miliar yang tersebar di Medan hingga Jakarta Selatan.
Sementara itu, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi (KDM), berada di angka Rp19,62 miliar. Meskipun memiliki aset tanah yang sangat banyak, yakni 173 titik di Purwakarta dan Subang, nilai taksirannya masih di bawah para gubernur miliarder lainnya. KDM juga melaporkan koleksi otomotif senilai Rp8,22 miliar, termasuk mobil Lexus LX 600.
Tiga Gubernur dengan Kekayaan Terendah
Di sisi lain, terdapat kepala daerah yang memiliki aset relatif kecil jika dibandingkan rekan sejawatnya. Berikut adalah tiga gubernur paling miskin berdasarkan nilai bersih LHKPN:
- 1.Hendrik Lewerissa (Maluku): Menempati posisi terbawah secara nasional dengan kekayaan bersih hanya Rp2,09 miliar. Nilai asetnya menyusut drastis karena adanya beban utang.
- 2.Apolo Safanpo (Papua Selatan): Berada di posisi kedua terendah dengan total harta senilai Rp2,21 miliar.
- 3.Andra Soni (Banten): Melaporkan kekayaan sebesar Rp2,59 miliar, yang menempatkannya dalam jajaran gubernur dengan aset paling minim.
"Kenaikan harta kekayaan tersebut ditopang oleh meningkatnya nilai aset keuangan dan menurunnya kewajiban utang," tulis keterangan dalam laporan publikasi LHKPN yang merujuk pada lonjakan aset para pejabat di awal tahun 2026.