- • Pemerintah membatalkan rencana pembelajaran daring untuk mengantisipasi krisis global.
- • Pembelajaran tatap muka diprioritaskan guna menjaga kualitas pendidikan dan mencegah learning loss.
- • Fokus kebijakan dialihkan ke percepatan peningkatan kualitas pendidikan dan transformasi nasional.
INFORMASI.COM, Jakarta - Pemerintah memutuskan membatalkan rencana penerapan pembelajaran daring bagi siswa yang sebelumnya dipertimbangkan sebagai langkah antisipasi terhadap krisis global.
Keputusan ini diambil untuk menjaga kualitas pendidikan serta mencegah penurunan kemampuan akademik siswa, termasuk risiko kehilangan pengetahuan atau learning loss.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Pratikno, menegaskan bahwa proses belajar mengajar harus tetap berlangsung secara optimal melalui metode tatap muka.
“Bahwa di sektor pendidikan, proses pembelajaran harus semakin optimal dan jangan sampai timbul learning loss. Oleh karena itu, diutamakan penyelenggaraan proses pembelajaran tetap berjalan secara luring bagi siswa,” kata Pratikno dalam keterangan tertulis, Rabu (25/3/2026).
Wacana Hybrid Tidak Dilanjutkan
Sebelumnya, pemerintah sempat mempertimbangkan penerapan metode hybrid yang menggabungkan pembelajaran daring dan luring.
Namun, hasil koordinasi lintas kementerian memutuskan bahwa skema tersebut belum menjadi kebutuhan mendesak dalam kondisi saat ini.
Pratikno menjelaskan bahwa pemerintah lebih memprioritaskan langkah konkret untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di sektor pendidikan.
“Kita harus mempercepat peningkatan kualitas pendidikan secara umum, baik yang berada di bawah Kemendikdasmen, Kemenag dan Kemendiktisainstek. Ini prioritas,” ujarnya.
Transformasi di Sektor Lain
Keputusan ini merupakan bagian dari tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto terkait percepatan transformasi nasional di tengah situasi global yang menantang.
Menurut Pratikno, Presiden menilai kondisi krisis justru harus dimanfaatkan sebagai momentum untuk mempercepat agenda strategis nasional.
“Kita dipaksa akselerasi. Kita sudah mengerti masalahnya, dari dulu kita ingin swasembada pangan, swasembada energi. Kita sudah mengarah ke situ. Tapi sekarang akan mempercepat,” ungkap Pratikno.
Transformasi dan Efisiensi Birokrasi
Selain sektor pendidikan, pemerintah juga akan memperkuat transformasi birokrasi melalui penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik, efisiensi anggaran, serta pola kerja fleksibel yang terukur.
Langkah tersebut diarahkan untuk memastikan pelayanan publik tetap berjalan efektif sekaligus mendukung percepatan pembangunan nasional.
“Pelayanan kepada masyarakat, peningkatan kualitas SDM, serta mendukung akselerasi pembangunan yang berkeadilan harus terus diperkuat dengan cara-cara yang lebih cerdas dan efisien,” kata Pratikno.