- • Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kini ditetapkan hanya dibagikan hanya 5 hari untuk anak sekolah.
- • Namun, MBG untuk daerah 3T dan wilayah dengan prevalensi stunting tinggi tetap diberikan jatah 6 hari.
- • BGN menyatakan penentuan wilayah penerima akan mengacu pada data SSGI 2024 dan dilakukan bersama dinas terkait.
INFORMASI.COM, Jakarta - Pemerintah resmi memberlakukan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan jatah lima hari untuk anak sekolah di kota-kota besar dan daerah yang tergolong maju. Namun, anak sekolah di daerah 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal) dan kawasan dengan angka stunting tinggi tetap akan menerima MBG pada hari Sabtu.
Kebijakan itu diambil dalam Rapat Koordinasi Tingkat Atas (Rakortas) Virtual Bersama Presiden yang digelar Sabtu (28/3/2026). Hasil koordinasi itu menegaskan bahwa pola distribusi MBG akan dibedakan berdasarkan kondisi wilayah dan tingkat kerentanan gizi anak.
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, mengatakan bahwa kebijakan pemberian MBG pada hari Sabtu di daerah rawan stunting merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk menjaga kesinambungan asupan gizi anak.
“Pemberian MBG di hari Sabtu untuk daerah dengan risiko stunting tinggi merupakan langkah strategis memastikan anak-anak menerima gizi yang cukup setiap hari,” ujar Dadan Hindayana di Jakarta, Sabtu (28/3/2026).
MBG, kata Dadan, tidak lagi diposisikan semata sebagai program pendukung kegiatan belajar di sekolah, tetapi juga sebagai instrumen intervensi gizi yang lebih terarah. Artinya, kata Dadan, pemerintah mulai menyesuaikan desain program dengan kebutuhan riil di lapangan, terutama di wilayah yang selama ini menghadapi tantangan lebih besar dalam pemenuhan nutrisi anak.
Agar kebijakan tersebut berjalan tepat sasaran, BGN menekankan bahwa penentuan wilayah penerima skema khusus tidak bisa dilakukan secara umum atau administratif semata. Pemerintah menilai akurasi data menjadi fondasi utama agar distribusi program benar-benar menjangkau anak-anak yang paling membutuhkan.
Dalam proses itu, Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024 milik Kementerian Kesehatan RI akan dijadikan salah satu acuan utama. Data tersebut akan dipakai untuk memetakan daerah-daerah dengan tingkat stunting tinggi yang memerlukan intervensi lebih intensif, terutama di kawasan yang selama ini masih menghadapi persoalan ketimpangan layanan dasar.
BGN menyatakan proses pendataan tidak hanya melihat satu indikator. Pemerintah juga akan menggabungkan sejumlah variabel penting agar pelaksanaan MBG lebih presisi dan tidak salah sasaran.
“Tim kami akan bekerja sama dengan Dinas Pendidikan dan Kesehatan setempat untuk memastikan data akurat, sehingga MBG tepat sasaran,” tambah Dadan.
Pendataan itu akan mencakup jumlah sekolah, jumlah siswa, serta prevalensi stunting di masing-masing wilayah. Dengan pendekatan tersebut, pemerintah ingin memastikan bahwa distribusi MBG tidak sekadar luas secara administratif, tetapi juga efektif secara kebijakan.
Sejumlah wilayah disebut menjadi contoh prioritas dalam intervensi ini. Kawasan di Indonesia Timur, Sumatra, dan Papua menjadi perhatian karena masih menghadapi tantangan stunting yang relatif tinggi dibanding sejumlah wilayah lain.
Pemerintah memandang persoalan stunting tidak bisa diselesaikan hanya dengan pendekatan jangka pendek. Karena itu, MBG diarahkan menjadi bagian dari upaya pencegahan yang menyentuh langsung anak usia sekolah, khususnya mereka yang hidup di wilayah dengan keterbatasan akses pangan bergizi dan layanan kesehatan.
Dalam konteks itu, Dadan menegaskan bahwa kualitas data harus dijaga karena program ini menyangkut masa depan anak-anak Indonesia. Ia menilai kesalahan pendataan berisiko membuat intervensi gizi tidak menjangkau kelompok yang justru paling membutuhkan.
“Integritas data sangat penting, karena program ini menyangkut kesehatan dan masa depan generasi muda. Kami tidak ingin ada anak yang tertinggal dari pemenuhan gizi,” tegas Dadan.